Elite Parpol Tingkat Daerah Lebih Leluasa Tentukan Koalisi Pilkada

Untuk kepentingan pemenangan, keputusan koalisi partai politik (parpol) di daerah pada Pilkada 2024 dianggap tidak akan tegak lurus dengan koalisi dalam Pilpres 2024 lalu.

Menurut pengamat politik dari Motion Cipta Matrix, Wildan Hakim, elite politik nasional akan berbeda sikap dengan para elite politik regional. Koalisi parpol di Pilpres 2024 tidak akan berlaku dalam koalisi di Pilkada 2024 nanti.

"Merujuk pada praktik politik dan keputusan koalisi di Pilkada sebelumnya, fungsionaris parpol di level provinsi dan kabupaten atau kota akan lebih cair. Maksudnya, koalisi parpol untuk Pilpres 2024 tidak akan diterapkan dalam koalisi untuk Pilkada," kata Wildan kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (1/5).

Dosen ilmu komunikasi Universitas Al Azhar Indonesia ini menilai, para fungsionaris parpol di DPW dan DPD punya kalkulasi politik sendiri perihal siapa yang akan diusung dan parpol mana saja yang akan mengusung.

Seiring selesainya Pilpres 2024, maka koalisi yang sebelumnya terbentuk akan cair dengan sendirinya.

Lanjut Wildan, untuk kepentingan pemenangan, koalisi DPW dan juga DPD dalam Pilkada tidak akan tegak lurus dengan hasil koalisi DPP dalam Pilpres kemarin.

"Di sini menariknya, PKB dan PPP yang berbeda kubu saat Pilpres 2024, berpeluang besar untuk mengusung calon yang sama dan karenanya akan berkoalisi dalam Pilkada November 2024 nanti. Keputusan berkoalisi kan ada di tangan DPW dan DPD sesuai jumlah riil kursi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten atau Kota," pungkasnya.