Berita

Ilustrasi aksi unjuk rasa di hari buruh/RMOL

Politik

May Day seperti Ritual Tahunan Minim Realisasi Tuntutan

RABU, 01 MEI 2024 | 11:49 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Sejumlah permasalahan masih dialami buruh hingga proses pergantian presiden kedelapan selesai pada 2024 ini.

Direktur Eksekutif Sentral Politika Subiran Paridamos alias Biran mencatat ada enam permasalahan pokok yang masih menjadi pekerjaan rumah (PR) pemerintah dari masa ke masa, termasuk pemerintahan yang akan terbentuk dari hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Problem buruh sejak republik ini berdiri, dan sudah 8 presiden berganti masih sama. Yakni soal upah, durasi kerja, outsourcing, kesejahteraan, keselamatan kerja, hingga akses jaminan sosial," kata Biran kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (1/5).


Menurutnya, perayaan Hari Buruh Internasional yang jatuh setiap tanggal 1 Mei seperti hari ini, tidak memberikan dampak positif yang berarti bagi seluruh pekerja di Indonesia.

"Artinya May Day (Hari Buruh) semacam ritual tahunan yang minim realisasi tuntutan. Padahal Asosiasi buruh cukup memiliki kekuatan sebagai kelompok penekan kebijakan pemerintah, tetapi sampai saat ini faktanya nasib buruh masih sama," kata Biran.

"Yakni memperjuangkan hak-hak yang seharusnya diberikan oleh perusahaan dan wajib dilindungi oleh negara," sambungnya.

Akademisi ilmu politik dan komunikasi politik lulusan Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) itu memandang, enam pokok permasalahan buruh yang selalu muncul di setiap tahun perayaan May Day belum mencakup persoalan krusial lainnya.

"Seperti belum berbicara tentang kualitas tenaga kerja kita, SDM, kesetaraan gender, dan lain-lain. Problem buruh masih terus menggunung dari tahun ketahun," kata Biran.

"Yang paling krusial adalah buruh terpaksa bekerja demi upah yang tidak seberapa ketimbang hidup menganggur dan jadi beban sosial masyarakat dan negara," demikian Biran.



Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya