Berita

Ilustrasi aksi unjuk rasa di hari buruh/RMOL

Politik

May Day seperti Ritual Tahunan Minim Realisasi Tuntutan

RABU, 01 MEI 2024 | 11:49 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Sejumlah permasalahan masih dialami buruh hingga proses pergantian presiden kedelapan selesai pada 2024 ini.

Direktur Eksekutif Sentral Politika Subiran Paridamos alias Biran mencatat ada enam permasalahan pokok yang masih menjadi pekerjaan rumah (PR) pemerintah dari masa ke masa, termasuk pemerintahan yang akan terbentuk dari hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Problem buruh sejak republik ini berdiri, dan sudah 8 presiden berganti masih sama. Yakni soal upah, durasi kerja, outsourcing, kesejahteraan, keselamatan kerja, hingga akses jaminan sosial," kata Biran kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (1/5).


Menurutnya, perayaan Hari Buruh Internasional yang jatuh setiap tanggal 1 Mei seperti hari ini, tidak memberikan dampak positif yang berarti bagi seluruh pekerja di Indonesia.

"Artinya May Day (Hari Buruh) semacam ritual tahunan yang minim realisasi tuntutan. Padahal Asosiasi buruh cukup memiliki kekuatan sebagai kelompok penekan kebijakan pemerintah, tetapi sampai saat ini faktanya nasib buruh masih sama," kata Biran.

"Yakni memperjuangkan hak-hak yang seharusnya diberikan oleh perusahaan dan wajib dilindungi oleh negara," sambungnya.

Akademisi ilmu politik dan komunikasi politik lulusan Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) itu memandang, enam pokok permasalahan buruh yang selalu muncul di setiap tahun perayaan May Day belum mencakup persoalan krusial lainnya.

"Seperti belum berbicara tentang kualitas tenaga kerja kita, SDM, kesetaraan gender, dan lain-lain. Problem buruh masih terus menggunung dari tahun ketahun," kata Biran.

"Yang paling krusial adalah buruh terpaksa bekerja demi upah yang tidak seberapa ketimbang hidup menganggur dan jadi beban sosial masyarakat dan negara," demikian Biran.



Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Pramono Klaim 96 Persen Warga Ingin CFD Rasuna Said Berlanjut

Minggu, 07 Juni 2026 | 10:20

Garuda Institute Minta BGN Utamakan Kualitas daripada Kuantitas

Minggu, 07 Juni 2026 | 10:12

Balas Serangan AS, Iran Gempur Pangkalan Bahrain dan Kuwait

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:58

Ditjenpas Benahi Overkapasitas dan Tingkatkan Keamanan Lapas

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:54

Paus Leo XIV Sebut Perang AS-Iran Tidak Adil

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:11

Bukan Sekadar Ganti Pejabat, Reshuffle Kabinet Harus Pulihkan Ekonomi

Minggu, 07 Juni 2026 | 09:00

Bupati Pati Sudewo Ditahan di Rutan Semarang Jelang Sidang Dua Perkara

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:56

Suhud Alynudin Akan Dilantik Jadi Ketua DPRD DKI Senin Besok

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:27

Koperasi Didorong Masuk Ekosistem Industri Gula

Minggu, 07 Juni 2026 | 08:02

Gus Salam Serap Aspirasi Nahdliyin Sulsel Jelang Muktamar NU

Minggu, 07 Juni 2026 | 07:52

Selengkapnya