Berita

Direktur Lembaga Kajian Sabang Merauke Circle, Syahganda Nainggolan (paling kanan), dalam diskusi bertajuk "Redistribusi sebagai Strategi Pengentasan Kemiskinan" di Jakarta, Selasa (30/4)/Istimewa

Politik

Prabowo Diminta Jadikan Redistribusi Aset Produksi sebagai Strategi Pengentasan Kemiskinan

RABU, 01 MEI 2024 | 00:21 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Presiden terpilih Prabowo Subianto mendapat masukan terkait program pengentasan kemiskinan. Yaitu meredistribusi aset-aset produksi kepada rakyat.

Hal ini didorong oleh tingginya ketimpangan ekonomi dan kesejahteraan rakyat yang harus menjadi agenda utama pemerintahan Prabowo mendatang.

“Upaya Prabowo memberikan makan siang gratis kepada rakyat miskin hanyalah strategi memberi ‘ikan’. Untuk itu, Prabowo harus pula masuk pada kebijakan pemberian 'kail', yakni meredistribusi aset-aset produksi kepada rakyat banyak,” kata Direktur Lembaga Kajian Sabang Merauke Circle, Syahganda Nainggolan, dalam diskusi yang digelar Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Sabang Merauke Circle di Jakarta, Selasa (30/4).


Jika itu dilakukan Prabowo, Syahganda meyakini pengentasan kemiskinan bisa berhasil dan berkelanjutan.

Pandangan Syahganda ini sekaligus menanggapi pikiran Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2003-2008, Burhanuddin Abdullah, dalam diskusi bertajuk "Redistribusi sebagai Strategi Pengentasan Kemiskinan".

Sebagai pemantik diskusi Burhanuddin mengungkapkan, sudah sejak Desember lalu tim Prabowo menyiapkan percontohan program makan siang gratis di beberapa kota. Program itu akan disiapkan pada satu tempat di setiap kabupaten/kota dalam waktu dekat.

Selain Syahganda, diskusi ini juga turut dihadiri sejumlah tokoh dan pemimpin buruh, di antaranya Darwin Saleh, Anton Permana, Rocky Gerung, Ferry Juliantono, Khalid Zabidi, dan Jumhur Hidayat.

Diskusi itu ditutup dengan mendukung Prabowo untuk segera mencabut Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja dan mendukung berkembangnya Warung Madura.

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

UPDATE

Polri Didesak Usut Donatur Penyebar Hoaks Kerusuhan Agustus

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:47

Zelensky Klaim 50 Ribu Tentara Korut Sedang Dalam Perjalanan ke Rusia

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:24

Ekonomi Indonesia Mustahil Saingi Vietnam jika Abaikan Sektor Luar Negeri

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:23

Rezim Hubungan Industrial Maritim Indonesia Belum Terintegrasi

Minggu, 09 Agustus 2026 | 17:14

KPK Kuliti Ahmad Dedi Usut Dugaan Pengaturan Jalur Merah-Hijau Impor Blueray

Minggu, 09 Agustus 2026 | 16:51

Iran Waspadai Pakta Pertahanan Mekkah Bentukan Turki, Saudi, dan Pakistan

Minggu, 09 Agustus 2026 | 16:29

Kejari Tanjung Perak Bantah Isu Pemerasan 6 Eks Pejabat Pelindo dan APBS

Minggu, 09 Agustus 2026 | 15:36

Penguatan Kopdes Merah Putih Kunci Kemandirian Ekonomi Papua

Minggu, 09 Agustus 2026 | 15:08

Turki Tegaskan Pakta Pertahanan Mekkah Dibentuk Bukan untuk Hadapi Iran

Minggu, 09 Agustus 2026 | 14:53

Usai Putusan MK, Siaga 98 Dorong Penataan BGN Lewat Perpres Baru

Minggu, 09 Agustus 2026 | 14:36

Selengkapnya