Berita

Direktur Lembaga Kajian Sabang Merauke Circle, Syahganda Nainggolan (paling kanan), dalam diskusi bertajuk "Redistribusi sebagai Strategi Pengentasan Kemiskinan" di Jakarta, Selasa (30/4)/Istimewa

Politik

Prabowo Diminta Jadikan Redistribusi Aset Produksi sebagai Strategi Pengentasan Kemiskinan

RABU, 01 MEI 2024 | 00:21 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Presiden terpilih Prabowo Subianto mendapat masukan terkait program pengentasan kemiskinan. Yaitu meredistribusi aset-aset produksi kepada rakyat.

Hal ini didorong oleh tingginya ketimpangan ekonomi dan kesejahteraan rakyat yang harus menjadi agenda utama pemerintahan Prabowo mendatang.

“Upaya Prabowo memberikan makan siang gratis kepada rakyat miskin hanyalah strategi memberi ‘ikan’. Untuk itu, Prabowo harus pula masuk pada kebijakan pemberian 'kail', yakni meredistribusi aset-aset produksi kepada rakyat banyak,” kata Direktur Lembaga Kajian Sabang Merauke Circle, Syahganda Nainggolan, dalam diskusi yang digelar Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan Sabang Merauke Circle di Jakarta, Selasa (30/4).


Jika itu dilakukan Prabowo, Syahganda meyakini pengentasan kemiskinan bisa berhasil dan berkelanjutan.

Pandangan Syahganda ini sekaligus menanggapi pikiran Gubernur Bank Indonesia (BI) periode 2003-2008, Burhanuddin Abdullah, dalam diskusi bertajuk "Redistribusi sebagai Strategi Pengentasan Kemiskinan".

Sebagai pemantik diskusi Burhanuddin mengungkapkan, sudah sejak Desember lalu tim Prabowo menyiapkan percontohan program makan siang gratis di beberapa kota. Program itu akan disiapkan pada satu tempat di setiap kabupaten/kota dalam waktu dekat.

Selain Syahganda, diskusi ini juga turut dihadiri sejumlah tokoh dan pemimpin buruh, di antaranya Darwin Saleh, Anton Permana, Rocky Gerung, Ferry Juliantono, Khalid Zabidi, dan Jumhur Hidayat.

Diskusi itu ditutup dengan mendukung Prabowo untuk segera mencabut Undang-undang (UU) Omnibus Law Cipta Kerja dan mendukung berkembangnya Warung Madura.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya