Berita

Presiden Joko Widodo/Istimewa

Politik

Kebut IKN, Jokowi Bakal Bentuk Tim Percepatan Investasi

SELASA, 30 APRIL 2024 | 01:55 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Dalam upaya mempercepat realisasi investasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Presiden Joko Widodo  bakal membentuk tim percepatan investasi yang akan diumumkan pada Mei 2024 mendatang.

Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, dalam konferensi pers, Senin (29/4).

"Mungkin bulan-bulan ini ada tim yang akan dibentuk Bapak Presiden. Bulan depan akan diumumkan tim percepatan investasi di IKN. Kita tunggu tim itu karena timnya sedang dirumuskan," ujar Bahlil.


Nantinya, tim tersebut akan ditugaskan secara khusus untuk berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait. Termasuk dengan pemerintah daerah hingga investor yang telah menyampaikan ketertarikannya terhadap IKN.

"Nanti akan secara komprehensif untuk melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder, termasuk urusan dengan kementerian yang terkait, pemerintah daerah, masyarakat adat, investor. Jadi kita ingin untuk ini lebih mengerucut, tidak parsial," jelasnya.

Menurut Bahlil, hal tersebut bertujuan untuk mempercepat investasi di ibu kota baru. Karena jika dilakukan secara parsial, justru dianggap dapat memperlambat strategi pemerintah.

"Tapi kita bikin satu tim yang kuat, yang betul-betul, investor datang itu sudah ngerti tentang apa masalahnya dan bagaimana cara menyelesaikan masalah itu," jelasnya lebih lanjut.

Saat ini pembangunan infrastruktur di IKN terus dikebut oleh Kementerian PUPR, karena pemerintah akan memindahkan para ASN ke IKN mulai September tahun ini.

Rencana itu mundur dari perkiraan awal pemerintah yang menargetkan pemindahan ASN pada Juli, atau sebelum HUT RI. Penyebab perubahan jadwal karena hunian yang masih belum rampung.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya