Berita

Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono/Ist

Bisnis

Ekspor BBL Dinilai Jadi Upaya Trenggono Incar Jabatan Menteri KP Lagi

SENIN, 29 APRIL 2024 | 20:16 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Kebijakan membuka kembali ekspor benih bening lobster (BBL) inilai sebagai bentuk upaya Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono mempertahankan jabatannya.

Hal itu disampaikan Ketua Asosiasi Nelayan Lobster Indonesia (ANLI) Rusdianto Samawa dalam keterangannya, Senin (29/4).

“Kali ini Menteri KP Trenggono mau melanjutkan kebijakan ekspor benih lobster. Pertimbangannya, Partai Gerindra sebagai pemenang pilpres termasuk setuju dengan ekspor BBL. Rezim ekspor BBL ada pada pemenang pilpres 2024. Menteri KP melanjutkan ekspor BBL karena membaca arah kebijakan ke depan supaya aman jabatan menteri,” ujar Rusdianto.


Menurut dia, Menteri Trenggono sejak awal menjabat dilantik, juga menolak ekspor BBL. Karena di internal KKP di dominasi oleh rezim budidaya.

“Namun program budidaya (lobster); penangkapan ikan terukur dan shrimp estate sebagai proyek besar terindikasi gagal total,” imbuhnya.

Sehingga, ekspor BBL dilanjutkan karena dinilai banyak pengusaha yang melakukan black market atas alasan budidaya.

“Misalnya BBL hanya bisa antar provinsi (domestik) tak bisa keluar dari NKRI. Namun, pintarnya pengusaha yang black market yakni memasang keramba apung di Batam untuk menampung BBL dari seluruh Indonesia. Kemudian, dari Batam diselundupkan ke Vietnam,” bebernya.

Rusdianto merupakan tokoh yang sepakat dengan ekspor BBL sejak awal guna mendongkrak kesejahteraan nelayan lobster.
 
“Dari 2017, saya berjuang ekspor benih lobster. Saya sudah katakan, cara menutup penyelundupan ilegal dan black market adalah ekspor benih lobster supaya negara mendapat keuntungan lewat PNBP dan nelayan bisa terangkat kesejahteraan,” jelas dia.

Selanjutnya, Menteri Edhy Prabowo mencoba hal tersebut. Kebijakan Edhy Prabowo menurut dia sangat bagus saat itu.

“Namun, setelah dievaluasi, kekurangan kebijakan Edhy Prabowo tidak didukung oleh aturan PNBP yang dikeluarkan oleh Menkeu (Menteri Keuangan),” jelasnya lagi.

Masih kata Rusdianto, Menkeu menahan dan menunda aturan PNBP tersebut. Karena ada perlawanan dari kelompok penolak ekspor yakni mantan Menteri KKP yang mengajak sejumlah netizen, politisi, media bahkan doktrin merusak lingkungan.

“Sebenarnya, kelompok penolak ekspor BBL ini adalah kelompok penikmat jerih payah hasil penyelundupan yang dilakukan masyarakat di backup aparat, selundup via drone ke Vietnam, transaksi di tengah Laut, serta modus lainnya,” ungkapnya.

“Banyak benih lobster ditangkap aparat. Itu hanya sindikat sandiwara. Pertama ingin tunjukan aparat penegakan hukum. Kedua, tidak tahu BBL itu di mana setelah ditangkap,” tandas Rusdianto.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

Grace Natalie Ditantang Pilih PSI atau Komisaris BUMN

Senin, 09 November 2026 | 23:02

Fahd A Rafiq Akui Dimintai Uang Rp70 Miliar, Sebut Dana Talangan Muktamar NU

Selasa, 10 November 2026 | 20:53

Dituntut Ketegasan Danantara soal Dugaan Rangkap Jabatan Grace Natalie

Sabtu, 14 November 2026 | 20:04

UPDATE

Relokasi Badak Jawa ke Alas Purwo Terlalu Berisiko

Senin, 16 November 2026 | 12:36

Prabowo Ajak ASEAN Perkuat Pengaruh di PBB Lewat Dukungan Bersama

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Sidang MPR Pemilihan Wapres Pengganti Gibran Diusulkan Mundur ke 9 Desember

Senin, 16 November 2026 | 12:04

Koalisi Tak Keberatan Prabowo Pilih Kader Gerindra Gantikan Gibran

Senin, 16 November 2026 | 12:01

Kasasi Ditolak, Mantan Sekretaris MA Nurhadi Bakal Segera Dieksekusi KPK

Senin, 16 November 2026 | 11:46

BRILink Agen Berkah Nasution di Medan Jadi Sumber Penghidupan Warga

Senin, 16 November 2026 | 11:44

Wapres Pengganti Gibran Harus Figur Premium

Senin, 16 November 2026 | 11:32

Laba TINS Melonjak 584 Persen, MIND ID Masih Jadi Pemegang Saham Mayoritas

Senin, 16 November 2026 | 11:29

Hanura Minta Prabowo Evaluasi Bahlil Lahadalia

Senin, 16 November 2026 | 11:12

Harga Emas Antam Mulai Naik di Awal Pekan

Senin, 16 November 2026 | 11:09

Selengkapnya