Berita

Plt Ketum PPP Mardiono di di Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Senin (29/4)/RMOL

Politik

Mardiono: Saya Tidak Sepakat Istilah Suara Dicaplok, Tapi KPU Salah Catat

SENIN, 29 APRIL 2024 | 19:50 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Penyebutan suara Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dicaplok Partai Garuda tidak diterima oleh Plt Ketua Umum PPP Mardiono.

Menurutnya, dalam pencatatan suara yang dilakukan KPU terjadi kesalahan.

"Saya tidak sepakat istilah dicaplok ya, tapi mungkin ini ada salah pencatatan ya. Karena yang melakukan pencatatan itu adalah KPU. Jadi kita peserta pemilu itu kan tidak melakukan pencatatan ya, karena wasitnya, kami ini kan pemain," kata Mardiono di Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Senin (29/4).


Mardiono mengatakan kemungkinan terjadi kesalahan input angka suara PPP baik di KPU maupun Bawaslu.

Pihaknya memaklumi hal itu dan akan mengurus secara tuntas suara-suara PPP yang hilang tersebut dalam sidang sengketa Pileg 2024 ini.

"Wasitnya ini adalah KPU, pengawasnya adalah Bawaslu. Nah kemungkinan di situ ada kesalahan dalam pencatatan yang bisa kami maklumi bahwa pemilu ini kan secara nasional sekian juta suara yang harus diurus, tentu toh kalau ada kesalahan itu manusiawi," ujarnya.

Dia menambahkan, tujuan PPP adalah ingin mendapatkan suatu keadilan dan kebenaran. Pasalnya PPP telah mendapatkan amanah dari konstituennya sebagai wujud kedaulatan di tangan rakyat.

"Rakyatlah menitipkan kedaulatan rakyat itu kepada Partai Persatuan Pembangunan yang harus kami perjuangkan, intinya adalah itu. Jadi tidak dalam konteks ini yang nyaplok siapa, yang ngambil siapa, itu tidak," tegasnya.

"Tetapi kita ingin menyajikan data bahwa ini loh menurut pencatatan Partai Persatuan Pembangunan di pusat tabulasi kita. Sedangkan KPU mencatat lain tentunya, ini kita luruskan di Mahkamah Konstitusi gitu," tutupnya.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Insentif SPPG Dipangkas, Wamenkeu Senang MBG Terus Lakukan Reformasi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:15

Putra Pandeglang jadi Kapolri, Sejarah Baru bagi Banten!

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:43

Dana Kopdes Rp37 Triliun Sudah di Himbara, Tapi Masih Dikunci Kemenkeu

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:20

Bupati Gowa Tidak Ditahan Usai Diperiksa sebagai Tersangka, Ini Sebabnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 23:18

Muhadjir Effendy Menyesal Tak Bisa Maksimal Dongkrak Kesejahteraan Guru

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:33

Kasus Alpriado Osmond Diputus PN Tangerang, Hak Asuh Anak Dimenangkan Ibu

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:06

Saatnya Mahasiswa Kritisi Sistem Dominasi "Fraksi" di Parlemen

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:42

Pertamina Patra Niaga Salurkan LPG 3 Kg ke 958 Kopdes Merah Putih

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:31

Asesmen jadi Fondasi Pembinaan Warga Binaan Lapas Cianjur

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:03

Selengkapnya