Wakil Ketua Umum DPP Partai Gelora Fahri Hamzah/Net
DPP Partai Gelora tak ada masalah dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) jika ingin bergabung dengan koalisi Prabowo-Gibran.
Hanya saja, PKS tidak mendukung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 dan memperjuangkan gagasan perubahan Anies-Muhaimin (Amin) yang sulit dikompromikan.
“Itu sebabnya sebaiknya PKS mengambil sedikit waktu untuk berpikir lebih mendalam tentang pikiran-pikiran dan gagasan-gagasan yang selama ini diusung,” kata Wakil Ketua Umum DPP Partai Gelora Fahri Hamzah dalam keterangannya, Senin (29/4).
Tak hanya itu, Fahri menyarankan agar partai yang kini dinakhodai Ahmad Syaikhu tersebut pun mempersiapkan gagasan dan argumentasi untuk berada di luar pemerintahan atau oposisi.
“Karena kalah di dalam pemilihan presiden yang lalu (Pilpres 2024),” tuturnya.
Kendati begitu, Fahri menegaskan bahwa partainya sama sekali tidak ada masalah dengan PKS.
“Tapi masalahnya adalah dengan pikiran-pikiran dan gagasan yang selama ini dianut serta ideologinya, juga berkaitan dengan sumber daya dari jaringan dan kader yang dimiliki, sehingga itu harus diambil sebagai persoalan PKS sendiri, bukan soal dari partai lain,” pungkasnya.
Sebelumnya, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera merespons penolakan Partai Gelora yang menolak partainya untuk bergabung ke dalam pemerintahan Presiden-Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
"Oposisi apa koalisi? Ha-ha-ha," tanya Mardani dalam akun Instagram pribadinya
@mardanialisera bersama istrinya yang juga kader PKS Siti Oniah, Senin (29/4).
Siti pun menjawab Mardani. Dia menyindir Partai Gelora yang perolehan suara pilegnya tak mencapai Parliamentary Threshold sebesar 4 persen, sehingga tak lolos ke DPR.
"Aduh ya, dengar berita yang menolak PKS untuk koalisi. Aduh, terima kasih ya, itu partai apa ya? Nggak lolos PT gitu loh, masyaallah tabarakallah. Nol koma sekian loh," kata Siti.
Menurut dia, proposal yang dimiliki PKS dan Ketua Umum Partai Gelora Anis Matta berbeda. miliki PKS dan Ketum Partai Gelora Anis Matta berbeda.
"Proposalnya kita sama Mas Anies beda, dan visinya beda," kata dia.
Dia menyatakan, sikap partainya lebih cenderung untuk menjadi oposisi di pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Kalau saya, oposisi, sehat kok, sekalian kita jaga pemerintah biar betul-betul bekerja buat rakyat," kata Mardani.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Mahfuz Sidik mengatakan, pihaknya menolak bila Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bergabung ke Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Menurut dia, PKS dalam proses pencalonan Prabowo-Gibran kerap menyerang keduanya, sehingga tak elok bila mereka masuk ke dalam koalisi.
"Seingat saya selama proses kampanye, di kalangan PKS banyak muncul narasi sangat ideologis dalam menyerang sosok Prabowo-Gibran," kata Mahfuz dalam keterangannya, Minggu (28/4).
"Jika sekarang PKS mau merapat karena alasan proses politik sudah selesai, apa segampang itu PKS bermain narasi ideologisnya? Apa kata pendukung fanatiknya? Sepertinya ada pembelahan sikap antara elite PKS dan massa pendukungnya," imbuhnya.
