Joko Widodo bersama Prabowo Subianto/Net
Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa dijadikan role model bagi presiden terpilih Prabowo Subianto dalam mengelola koalisi di pemerintahan. Hal itu tercermin dari kesuksesan Jokowi yang dinilai memiliki peran sentral dan kemampuan dalam menjaga soliditas partai koalisi.
Direktur eksekutif Survey and Polling Indonesia (Spin) Igor Dirgantara mengatakan soliditas koalisi sangat penting dalam menyukseskan program strategis pemerintahan ke depan. Maka, dukungan Jokowi sangat membantu dalam mengelola kekuatan politik di kepemimpinan Prabowo.
“Tak hanya bisa menyeimbangi oposisi, tapi bisa mengatasi oposisi. Itu poinnya,” kata Igor saat dihubungi, Minggu malam (28/4).
Dikatakan Igor, Prabowo Subianto diminta segera membentuk koalisi yang kuat dan mengonsolidasi dukungan baik dari koalisi partai pendukung saat pemenangan pilpres, maupun dari partai lawan yang berpotensi mengalihkan dukungan. Hal itu untuk memperkuat koalisi di pemerintahan.
“Prabowo harus kuatkan koalisi partai pendukung di pilpres, terus koalisi parpol di DPR dan koalisi di kabinet pemerintahan,” ujarnya.
Menurut Igor, posisi PDIP saat ini tidak begitu menakutkan bagi pemerintahan Prabowo kelak. Selain dukungan Jokowi, juga diperkuat dengan sinyal dukungan partai di luar koalisinya.
“Masalah opsi PDIP di luar atau di dalam pemerintahan itu tidak terlalu dikhawatirkan,” ucapnya.
“Tetapi saya melihat bahwa saat ini banyak parpol dari pengusung 01 maupun 03 yang rame-rame mau merapat ke pemerintahan Prabowo-Gibran. Ibarat seperti penerimaan mahasiswa baru di kampus. Ada gelombang pertama (Nasdem, PKB), bisa nanti gelombang kedua (PPP, PKS),” jelasnya.
Bahkan, lanjut Igor, Prabowo akan didukung oleh koalisi yang kuat di pemerintahan. Hal itu karena semangat Prabowo dalam melakukan rekonsiliasi politik dan persatuan.
Artinya, lanjut Igor, Prabowo menginginkan pemerintahannya yang kuat dan mendapat dukungan penuh dalam membangun bangsa ke depan, terkhusus menghadapi tantangan global.
“Prabowo sendiri menginginkan adanya persatuan dan rekonsiliasi pasca pilpres 2024,” ungkapnya.
“Dibutuhkan kepemimpinan yang kuat dan dukungan semua pihak untuk mengantisipasi tantangan global yang uncertainty dan menyelaraskan janji kampanye dan realisasinya terkait program makan siang dan susu gratis, hilirisasi, digitalisasi pemerintah, dll, lapangan kerja di sektor domestik,” tutupnya.
