Berita

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno/Net

Politik

Absen di Acara Halal Bihalal PKS, Pengamat: Sinyal Prabowo Menolak

SABTU, 27 APRIL 2024 | 21:20 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Absennya Presiden terpilih Prabowo Subianto dalam acara Tasyakuran sekaligus Halal Bihalal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengindikasikan penolakan.

Prabowo sepertinya memberi sinyal tidak akan merangkul partai yang dinakhodai Ahmad Syaikhu untuk bergabung di kabinetnya kelak.

Demikian analisa Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno kepada Kantor Berita Politik RMOL beberapa saat lalu, Sabtu (27/4).


“Tanda-tandanya Prabowo belum sreg dengan PKS. Persisnya nolak,” kata Adi.

Menurut Adi, jika Prabowo cocok dan bakal mengajak PKS untuk gabung ke koalisi pemerintahannya kelak, pasti akan menghadiri acara Halal Bihalal PKS.

Pasalnya, dalam beberapa kesempatan Prabowo menghadiri undangan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) maupun Partai Nasdem.    

“Kalau Prabowo menerima pks pastinya hadir. Ke undangan PKB saja hadir. Ke Nasdem juga hadir, yang itu artinya Prabowo dengan PKB dan Nasdem punya suasana hati sama,” kata Pengamat Politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini.

Sebelumnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menggelar acara Halal Bihalal di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Sabtu (27/4) dan dihadiri sejumlah ketua umum partai.

Beberapa tokoh yang hadir antara lain, Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, termasuk kontestan Pilpres 2024, Anies Baswedan.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PKS, Aboe Bakar Alhabsyi mengatakan, PKS juga mengundang Ketua Umum Gerindra yang juga presiden terpilih 2024, Prabowo Subianto serta Gibran Rakabuming Raka.

Namun pasangan yang sudah ditetapkan KPU RI sebagai presiden dan wakil presiden terpilih ini tidak hadir.

"Pak Prabowo sudah menyatakan ada acara keluarga seperti ini di rumahnya. Jadi dia minta izin (tidak hadir)," kata Aboe Bakar.

Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Lepas Status WNI Kena Tarif Rp5 Juta, Ini Kata Ketua DPR

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:23

KPK Panggil Lima Pejabat BPK Sumsel

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:16

Saham BUMI Menguat 6 Persen pada Sesi I, Bukukan Transaksi Rp727,5 Miliar

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:15

Pengisian Jabatan di Kemenag Dituntut Adil dan sesuai Meritokrasi

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:08

Bisa Jadi Ada Aparat Lain Seperti Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:06

Sekolah Negeri Sepi Peminat Harus Jadi Perhatian

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:05

Mereduksi Bobot Kekuasaan Gibran Lewat Pergeseran Posisi Duduk Wapres

Selasa, 21 Juli 2026 | 14:04

Sepak Bola Berbasis Bukti

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:50

DPR Minta Kesetaraan Penanganan Kasus Febrie

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:39

Babinsa dan Bhabinkamtibmas Dilibatkan dalam Pemungutan Pajak Berpeluang Gerus Kepercayaan Publik

Selasa, 21 Juli 2026 | 13:38

Selengkapnya