Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencabut status internasional Bandara Supadio di Kalimantan Barat, dan dikembalikan menjadi bandara domestik pada Kamis (25/4).
Keputusan itu tertuang dalam Keputusan Menteri (KM) 31 Tahun 2024, setelah lebih banyak warga memilih ke luar negeri dibandingkan dengan turis asing yang masuk, sehingga menghabiskan devisa negara.
"Dengan adanya keputusan tentu kita kecewa ya. Namun, keputusan ini juga harus dipahami bahwa Pemerintah Pusat mempertimbangkan kunjungan masyarakat Kalbar ke luar negeri lebih banyak dari pada wisatawan mancanegara ke Kalbar yang menyebabkan Bandara status internasional Supadio dapat menggerus devisa negara," ujar Pj Gubernur Kalimantan Barat Harisson, dikutip Jumat (26/4).
Dengan dicabutnya status internasional, pemerintah berharap bisa mengurangi kemudahan akses masyarakat Indonesia ke luar negeri sehingga bisa menjaga devisa.
"Data yang dikumpulkan menunjukkan bahwa jumlah warga negara kita yang bepergian ke luar negeri lebih besar daripada jumlah orang asing yang masuk ke Indonesia melalui Bandara internasional tersebut," jelasnya.
Pendapat tersebut didukung oleh data yang dihimpun, yang menunjukkan bahwa jumlah warga negara Indonesia yang melakukan perjalanan ke luar negeri jauh lebih banyak daripada jumlah wisatawan asing yang masuk ke Indonesia melalui bandara-bandara internasional tersebut.
Harisson lebih lanjut mengungkapkan keprihatinannya atas perilaku warga Kalimantan Barat yang sering bepergian ke luar negeri, khususnya ke Malaysia (Kuching-Sarawak), untuk sekedar mendapatkan layanan kesehatan.
"Pertimbangan ini penting karena ada indikasi bahwa beberapa warga kita telah terlanjur percaya pada pelayanan kesehatan di luar negeri, dan mereka merasa tidak akan sembuh jika tidak mendapat pengobatan di sana," sambungnya.
Saat ini pihak Pemda sendiri akan terus memantau dan mengevaluasi dampak dari keputusan tersebut untuk memastikan kepentingan masyarakat tetap terpenuhi.
