Berita

Presiden terpilih Prabowo Subianto/RMOL

Politik

Prabowo Makin “Gemoy” jika PKB dan Nasdem Merapat

KAMIS, 25 APRIL 2024 | 13:02 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Presiden terpilih Prabowo Subianto akan mendapatkan keuntungan besar apabila bisa merangkul PKB dan Partai Nasdem masuk dalam koalisi pemerintahan.

Bahkan, jika gugatan Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) Pileg 2024 yang dilayangkan PPP diterima Mahkamah Konstitusi (MK), maka Prabowo Subianto semakin kuat karena menguasai sekitar 74 persen kursi di parlemen.

Demikian analisa Direktur Eksekutif Institute for Democracy & Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam dalam keterangan resminya yang diterima Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (25/4).


“Pendekatan Prabowo dengan Nasdem dan PKB, setidaknya akan menggenapkan kekuatan politik pemerintahan Prabowo-Gibran menjadi sekitar 70 persen. Bahkan jika guguatan PHPU PPP dikabulkan MK, maka akumulasi koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran bisa semakin "gemoy", yakni sekitar 74 persen,” kata Khoirul Umam.

Berangkat dari perlunya dukungan partai-partai yang mempunyai kursi di parlemen itu, Khoirul Umam menilai bahwa Prabowo-Gibran bakal mengakomodir parpol yang sempat menjadi rival di Pilpres 2024. Sebab, hal itu dibutuhkan guna stabilitas pemerintahan Prabowo-Gibran kelak.

“Untuk menghadirkan lingkungan politik dan pemerintahan baru yang stabil dalam transisi kekuasaan, maka dibutuhkan setidaknya 60 persen kekuatan parlemen,” kata Khoirul Umam.

Meski begitu, Dosen Ilmu Politik & International Studies Universitas Parmadina ini tetap berharap Prabowo-Gibran agar mempertimbangkan adanya parpol yang berada di luar pemerintahan atau oposisi. Itu penting dalam rangka check and balances pemerintahan agar tetap berjalan sehat.

“Per hari ini, setidaknya ada dua partai yang belum terbuka pintu komunikasi untuk bergabung ke pemerintahan, yakni PKS dan PDIP,” tandas Khoirul Umam.



Populer

Oknum Prajurit di Lokasi Penggeledahan di Luar Mandat TNI

Sabtu, 11 Juli 2026 | 03:29

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Saat Konglomerat Tan Kian Diamankan Polisi

Sabtu, 11 Juli 2026 | 21:50

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Megawati: Kudatuli adalah Simbol Ketidakadilan!

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:38

Densus 88 Ciduk Dua Pria Terlibat Jaringan Terorisme di Ciamis dan Lampung

Selasa, 21 Juli 2026 | 23:11

PDIP Sebut Babinsa Awasi Wajib Pajak Salahi Wewenang

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:47

Purbaya Buka Peluang Ubah Status KEK di Bali untuk PFII

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:39

Megawati Minta Pramono dan Doel Kembalikan TIM jadi Tempat Seniman

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:30

Warga Kwini 8 Minta Sengketa Diselesaikan Lewat Jalur Hukum

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:28

PPP Dukung Tindakan Tegas Polri Jaga Kamtibmas di Jakarta

Selasa, 21 Juli 2026 | 22:14

KPK Terbitkan Dua Sprindik Pengembangan Kasus Bea Cukai, Sudah Ada Tersangka

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:31

Pakar Soroti Modus Dugaan TPPU Febrie dari Safe House hingga Temuan Emas Batangan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:24

Kiprah Mantri BRI Menjadi Penggerak Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan

Selasa, 21 Juli 2026 | 21:14

Selengkapnya