Berita

Ketua Umum Asosiasi PKL Indonesia, Ali Mahsun Atmo/RMOL

Politik

Prabowo-Gibran Diharap Lanjutkan Keberpihakan Ekonomi Rakyat UMKM

KAMIS, 25 APRIL 2024 | 11:16 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) berharap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming nantinya dapat melanjutkan keberpihakan pemerintahan Joko Widodo kepada ekonomi rakyat UMKM.

Harapan itu disampaikan Ketua Umum (Ketum) APKLI, Ali Mahsun Atmo yang menilai ada beberapa legacy keberpihakan pemerintahan Jokowi kepada ekonomi rakyat UMKM UKM yang harus dilanjutkan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Yang pertama adalah menghadirkan negara untuk melindungi, mengayomi dan mengkanalisasi persoalan ekonomi rakyat, sebagaimana kebijakan presiden ketika ada pandemi Covid-19 dengan budget yang cukup besar sehingga ekonomi rakyat sampai hari ini masih eksis bahkan menjadi driver pertumbuhan ekonomi nasional," kata Ali Mahsun kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (25/4).


Selanjutnya yang kedua, kata Ali Mahsun, soal kebijakan Jokowi terkait penggunaan 40 persen APBD dialokasikan kepada produk-produk ekonomi rakyat juga harus dilanjutkan.

"Kemudian yang ketiga, penyediaan fasilitas modal kerja ekonomi rakyat yang ditargetkan 30 persen pada 2024 itu juga harus dilanjutkan oleh Prabowo-Gibran," terang Ali Mahsun.

Dan yang terakhir, negara harus totalitas untuk memberikan keberpihakan secara khusus kepada ekonomi rakyat untuk mencetak 100 juta pelaku ekonomi rakyat UMKM unggul pada 2029.

"Jadi 4 tahun terakhir ini memang Jokowi hadir menghadirkan negara untuk memberikan keberpihakan kepada ekonomi rakyat, dan itu memang dibutuhkan Indonesia agar puncak bonus demografi tahun 2030 itu Indonesia sukses, tidak berubah menjadi malapetaka demografi," pungkas Ali Mahsun.


Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya