Berita

Ketua Umum Asosiasi PKL Indonesia, Ali Mahsun Atmo/RMOL

Politik

Prabowo-Gibran Diharap Lanjutkan Keberpihakan Ekonomi Rakyat UMKM

KAMIS, 25 APRIL 2024 | 11:16 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) berharap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming nantinya dapat melanjutkan keberpihakan pemerintahan Joko Widodo kepada ekonomi rakyat UMKM.

Harapan itu disampaikan Ketua Umum (Ketum) APKLI, Ali Mahsun Atmo yang menilai ada beberapa legacy keberpihakan pemerintahan Jokowi kepada ekonomi rakyat UMKM UKM yang harus dilanjutkan oleh pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Yang pertama adalah menghadirkan negara untuk melindungi, mengayomi dan mengkanalisasi persoalan ekonomi rakyat, sebagaimana kebijakan presiden ketika ada pandemi Covid-19 dengan budget yang cukup besar sehingga ekonomi rakyat sampai hari ini masih eksis bahkan menjadi driver pertumbuhan ekonomi nasional," kata Ali Mahsun kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (25/4).


Selanjutnya yang kedua, kata Ali Mahsun, soal kebijakan Jokowi terkait penggunaan 40 persen APBD dialokasikan kepada produk-produk ekonomi rakyat juga harus dilanjutkan.

"Kemudian yang ketiga, penyediaan fasilitas modal kerja ekonomi rakyat yang ditargetkan 30 persen pada 2024 itu juga harus dilanjutkan oleh Prabowo-Gibran," terang Ali Mahsun.

Dan yang terakhir, negara harus totalitas untuk memberikan keberpihakan secara khusus kepada ekonomi rakyat untuk mencetak 100 juta pelaku ekonomi rakyat UMKM unggul pada 2029.

"Jadi 4 tahun terakhir ini memang Jokowi hadir menghadirkan negara untuk memberikan keberpihakan kepada ekonomi rakyat, dan itu memang dibutuhkan Indonesia agar puncak bonus demografi tahun 2030 itu Indonesia sukses, tidak berubah menjadi malapetaka demografi," pungkas Ali Mahsun.


Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Purbaya Siapkan Sanksi bagi Importir Buntut Kontainer Menumpuk

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:21

Kebakaran Rumah di Palmerah, 17 Unit dan 85 Personel Damkar Dikerahkan

Minggu, 07 Juni 2026 | 00:05

Kasus MBG Melebar, Tersangka Sebut 30 Tokoh Besar Terlibat

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:39

Widiyanti Putri Wardhana dan Nusron Wahid Layak Direshuffle

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:38

Kompetisi Ketapel Antar ASN

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:19

Buzzer Jokowi Jangan Dulu Pesta, P21 Bukan Vonis Pengadilan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 23:00

Investor Asing Laporkan Dugaan Penyalahgunaan Dana Proyek Marina Bay City ke Polda Bali

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:48

Kritik Rocky Gerung, Gumarang: Menteri Keuangan Bukan Sekadar Kasir

Sabtu, 06 Juni 2026 | 22:27

State-Driven Economy untuk Hentikan Ketimpangan dan Ketergantungan

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:57

Puluhan Miliar Dana Investasi Dipersoalkan, Siapa Bertanggung Jawab di Marina Bay City?

Sabtu, 06 Juni 2026 | 21:33

Selengkapnya