Berita

Ilustrasi Foto/Net

Politik

Golkar Wajar Dapat Porsi Menteri Terbanyak di Kabinet Prabowo-Gibran

KAMIS, 25 APRIL 2024 | 00:42 WIB | LAPORAN: ADITYO NUGROHO

Sudah sewajarnya Partai Golkar memiliki porsi menteri terbanyak di kabinet mendatang. Hal ini karena posisi mereka sebagai partai politik terbesar di Koalisi Indonesia Maju (KIM) pengusung pasangan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Golkar adalah partai dengan perolehan suara terbesar di koalisi pemenang, maka sudah sewajarnya apabila  mendapatkan posisi menteri paling banyak di kabinet. Ini penting buat menjaga keseimbangan pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan," kata pengamat politik dari FHISIP Universitas Terbuka, Insan Praditya Anugrah kepada Kantor Berita Politik RMOL di Jakarta pada Rabu (24/4).

Dia menilai, Golkar pantas mempertahankan posisi strategis seperti menteri koordinator atau menteri utama, seperti posisi Menko Perekonomian yang selama ini dijabat ketua umum Golkar, Airlangga Hartarto.


"Beberapa waktu lalu sempat ada wacana posisi Menteri Utama di kabinet paslon pemenang, itu lazimnya dijabat oleh Ketua Umum Golkar sebagai partai terbesar di koalisi, seperti posisi Airlangga sebagai Menko Perekonomian saat ini," lanjut Insan.

Insan menyatakan bahwa Golkar sejak era Presiden Soekarno selalu menekankan kepada teknokrasi dan meritokrasi sehingga para kadernya profesional di bidangnya.

"Mereka, Partai Golkar sejak dibentuk di era Bung Karno menekankan pentingnya teknokrasi dan meritokrasi. Hal itu menjamin kualitas para kadernya yang hingga saat ini diisi oleh orang-orang yang kompeten dan profesional," pungkas Insan.

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya