Berita

Presiden Jokowi dalam Rakernas Kesehatan 2024, Tangerang, 24 April 2024/YouTube Sekretariat Presiden

Bisnis

Jokowi: Satu Juta Masyarakat RI Masih Berobat ke Luar Negeri

RABU, 24 APRIL 2024 | 16:12 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Sekitar 1 juta lebih warga negara Indonesia masih memilih pengobatan di luar negeri, karena rasio dokter Indonesia yang terbilang masih sangat kecil dibandingkan jumlah penduduk di Tanah Air.

Hal tersebut dikatakan Presiden Joko Widodo dalam Rakernas Kesehatan di ICE BSD, Tangerang, Rabu (24/4), saat menyoroti darurat tenaga kesehatan di Indonesia yang berada di level 0,47 dibanding jumlah penduduk.

"Ada 1 juta lebih warga negara kita berobat ke luar negeri, ke Singapura, Malaysia, Jepang, Amerika, Eropa," kata Jokowi.


Dalam pidatonya, Jokowi juga menyoroti bahwa negara telah kehilangan sekitar Rp180 triliun, imbas dari masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri.

"Kita kehilangan 11,5 miliar dolar, kalau dirupiahkan itu Rp 180 T hilang karena warga kita tidak mau berobat di dalam negeri. Pasti ada alasan kenapa enggak mau," lanjutnya.

Untuk itu, hal tersebut kata Jokowi akan menjadi PR besar bagi Indonesia untuk memajukan sektor kesehatan di Tanah Air, dengan mengejar ketertinggalan jumlah dokter, dan industri farmasi yang sampai saat ini masih impor.

"52 persen alat kesehatan (alkes) kita juga belum (produksi sendiri). Urusan yang kecil-kecil ini harus kita berani memproduksi sendiri," pungkasnya.

Sementara itu, jika mengacu kepada standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), rasio jumlah dokter, termasuk dokter umum dan spesialis yang ideal, yaitu 1/1000 atau 1 dokter per 1000 penduduk.

Apabila sebuah negara berhasil memenuhi "golden line" tersebut, maka dapat dikategorikan berhasil dan bertanggung jawab kepada rakyat di bidang kesehatan.

Namun, angka terakhir yang di dapatkan dari WHO dan juga World Bank, rasio Indonesia masih berada di 0,47/1000. Sehingga angka tersebut membawa Indonesia menempati posisi ketiga terendah di ASEAN setelah Laos 0,3/1000 dan Kamboja 0,42/1000.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Saham-saham AS Bergerak Variatif Pantau Perkembangan Negosiasi

Sabtu, 11 April 2026 | 08:20

Mali Cabut Pengakuan Negara Buatan Polisario, Dukung Otonomi Sahara di Bawah Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 08:10

Dorong Pivot Bisnis, KADIN Sebut MBG Berkah bagi Petani dan Peternak

Sabtu, 11 April 2026 | 08:02

BI Ungkap Konsumen Tetap Pede, Ekonomi Dinilai Baik hingga Akhir Tahun

Sabtu, 11 April 2026 | 07:47

Kenya Dukung Otonomi Sahara di Bawah Kedaulatan Maroko

Sabtu, 11 April 2026 | 07:27

Harapan Damai Picu Penguatan Pasar Eropa di Akhir Pekan

Sabtu, 11 April 2026 | 07:18

Drama Diplomasi Dimulai: Iran-AS Adu Kuat di Islamabad

Sabtu, 11 April 2026 | 07:04

Kepsek SMK jadi Otak Pengoplosan Gas LPG 3 Kg di Brebes

Sabtu, 11 April 2026 | 06:46

Prabowo Tetap Waras soal Demokrasi, Tidak Seperti Jokowi

Sabtu, 11 April 2026 | 06:20

Soemitronomics dan Kedaulatan Ekonomi

Sabtu, 11 April 2026 | 05:59

Selengkapnya