Berita

Presiden Jokowi dalam Rakernas Kesehatan 2024, Tangerang, 24 April 2024/YouTube Sekretariat Presiden

Bisnis

Jokowi: Satu Juta Masyarakat RI Masih Berobat ke Luar Negeri

RABU, 24 APRIL 2024 | 16:12 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Sekitar 1 juta lebih warga negara Indonesia masih memilih pengobatan di luar negeri, karena rasio dokter Indonesia yang terbilang masih sangat kecil dibandingkan jumlah penduduk di Tanah Air.

Hal tersebut dikatakan Presiden Joko Widodo dalam Rakernas Kesehatan di ICE BSD, Tangerang, Rabu (24/4), saat menyoroti darurat tenaga kesehatan di Indonesia yang berada di level 0,47 dibanding jumlah penduduk.

"Ada 1 juta lebih warga negara kita berobat ke luar negeri, ke Singapura, Malaysia, Jepang, Amerika, Eropa," kata Jokowi.


Dalam pidatonya, Jokowi juga menyoroti bahwa negara telah kehilangan sekitar Rp180 triliun, imbas dari masyarakat Indonesia yang berobat ke luar negeri.

"Kita kehilangan 11,5 miliar dolar, kalau dirupiahkan itu Rp 180 T hilang karena warga kita tidak mau berobat di dalam negeri. Pasti ada alasan kenapa enggak mau," lanjutnya.

Untuk itu, hal tersebut kata Jokowi akan menjadi PR besar bagi Indonesia untuk memajukan sektor kesehatan di Tanah Air, dengan mengejar ketertinggalan jumlah dokter, dan industri farmasi yang sampai saat ini masih impor.

"52 persen alat kesehatan (alkes) kita juga belum (produksi sendiri). Urusan yang kecil-kecil ini harus kita berani memproduksi sendiri," pungkasnya.

Sementara itu, jika mengacu kepada standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), rasio jumlah dokter, termasuk dokter umum dan spesialis yang ideal, yaitu 1/1000 atau 1 dokter per 1000 penduduk.

Apabila sebuah negara berhasil memenuhi "golden line" tersebut, maka dapat dikategorikan berhasil dan bertanggung jawab kepada rakyat di bidang kesehatan.

Namun, angka terakhir yang di dapatkan dari WHO dan juga World Bank, rasio Indonesia masih berada di 0,47/1000. Sehingga angka tersebut membawa Indonesia menempati posisi ketiga terendah di ASEAN setelah Laos 0,3/1000 dan Kamboja 0,42/1000.

Populer

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

KPK Gelar OTT di Kabupaten Kuantan Singingi Riau

Senin, 29 Juni 2026 | 15:05

UPDATE

Wacana Penyeragaman Kemasan Bikin Pusing Industri Hasil Tembakau

Selasa, 07 Juli 2026 | 00:08

Komisi IV DPR Siapkan Tim Investigasi Tailing Freeport di Timika

Senin, 06 Juli 2026 | 23:58

MSBI-Apkasi Kolaborasi Kembalikan Kejayaan Sepak Bola RI

Senin, 06 Juli 2026 | 23:36

Korupsi Batu Bara Biang Kerok Blackout di Sejumlah Wilayah Indonesia

Senin, 06 Juli 2026 | 23:30

75 Persen Kredit Pensiunan Kini Bidik Kegiatan Usaha

Senin, 06 Juli 2026 | 23:07

RUU HAM Masih Lemah Melindungi Hak Perempuan

Senin, 06 Juli 2026 | 22:56

Tukar Pikiran Bola Nasional

Senin, 06 Juli 2026 | 22:45

Survei Terbuka IndexMundi, Burhanuddin Muhtadi Beberkan Cacat Metodologi Riset Online

Senin, 06 Juli 2026 | 22:39

Polri Minta Bandar Narkoba Penyerang Anggota Polres Katingan Serahkan Diri

Senin, 06 Juli 2026 | 22:21

Menaker Pastikan Isu PHK TikTok-Tokopedia Tuntas

Senin, 06 Juli 2026 | 22:20

Selengkapnya