Berita

WhatsApp/Net

Tekno

Tahun Politik, Mozilla Desak WhatsApp Ikut Perangi Misinformasi

RABU, 24 APRIL 2024 | 15:18 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Tahun 2024 menjadi salah satu tahun terpenting dalam sejarah perpolitikan dunia, di mana tahun ini, empat miliar orang - sekitar setengah populasi dunia - di 64 negara termasuk negara demokrasi besar seperti Amerika Serikat dan India, akan datang ke tempat pemungutan suara.

Perusahaan media sosial seperti Meta,Youtube, dan TikTok, berjanji untuk melindungi integritas pemilu tersebut, setidaknya dalam hal wacana dan klaim faktual yang dibuat pada platform mereka.

Namun, yang tidak dibahas adalah aplikasi pesan tertutup WhatsApp, yang kini menyaingi platform media sosial publik baik dalam cakupan maupun jangkauan. Hal itu membuat para peneliti dari organisasi nirlaba Mozilla khawatir.


“Hampir 90 persen  dari intervensi keamanan yang dijanjikan Meta menjelang pemilu ini difokuskan pada Facebook dan Instagram,” kata Odanga Madung, peneliti senior di Mozilla yang berfokus pada pemilu dan integritas platform kepada Engadget.

“Mengapa Meta tidak secara terbuka berkomitmen terhadap peta jalan publik tentang bagaimana Meta akan melindungi pemilu di dalam (WhatsApp)?” ujarnya.

Selama sepuluh tahun terakhir, WhatsApp, yang dibeli Meta (saat itu Facebook) seharga 19 miliar dolar AS pada tahun 2014, telah menjadi cara default bagi sebagian besar dunia di luar AS untuk berkomunikasi. Pada tahun 2020, WhatsApp mengumumkan bahwa mereka memiliki lebih dari dua miliar pengguna di seluruh dunia, sebuah skala yang mengerdilkan aplikasi sosial atau perpesanan lainnya kecuali Facebook sendiri.

Terlepas dari skala tersebut, fokus Meta sebagian besar hanya tertuju pada Facebook dalam hal langkah-langkah keamanan terkait pemilu.

Untuk mengatasi kekhawatiran tersebut, Mozilla sudah meminta Meta untuk melakukan perubahan besar terhadap fungsi WhatsApp selama hari pemungutan suara dan pada bulan-bulan sebelum dan sesudah pemilu di suatu negara.

Setidaknya ada tiga perubahan sederhana yang diminta Mozilla terhadap WhatsApp untuk memperlambat penyebaran disinformasi politik dan konten berbahaya lainnya di platformnya selama pemilu.

Pertama, mereka meminta WhatsApp mengurangi kemudahan penggantian pesan di platform dengan menambahkan langkah tambahan yang mendorong pengguna untuk berhenti sejenak dan berpikir sebelum meneruskan konten.

Kedua, WhatsApp wajib menambahkan label peringatan disinformasi pada konten viral secara otomatis seperti Sangat Diteruskan: Harap Verifikasi pada pesan viral, selain label 'dilanjutkan berkali-kali' yang saat ini digunakan.

Terakhir, Mozilla juga meminta platform milik Mark Zuckerberg untuk menonaktifkan fitur Komunitas, membatasi ukuran daftar siaran hingga 50 orang, dan membatasi penggunaannya hingga dua kali sehari.

“Tanpa tindakan tegas dari WhatsApp, serangan disinformasi kemungkinan akan meningkat pada tahun 2024, yang bertujuan untuk memanipulasi dan melemahkan pemilu yang berdampak pada separuh populasi dunia,” pungkas perusahaan tersebut.

Populer

Duit Rp100 Miliar Hasil OTT KPK Dikabarkan Milik Nusron Wahid

Selasa, 15 September 2026 | 13:16

Advokat Pitra Romadoni Dipanggil Polres Bogor

Rabu, 09 September 2026 | 01:15

Mengenal Pantas Sutardja, Orang Super Kaya AS Berdarah Indonesia

Kamis, 10 September 2026 | 05:04

KPK Belum Tutup Peluang Periksa Bos Rokok HS M Suryo

Sabtu, 12 September 2026 | 06:08

KPK Periksa Karyawan PT SCGU

Selasa, 08 September 2026 | 15:34

Pendatang Baru, Partai Gema Bangsa Siap Verifikasi Pemilu 2029

Minggu, 13 September 2026 | 17:39

KPK Dikabarkan Tetapkan Tangan Kanan Nusron Wahid Hingga Pihak Summarecon sebagai Tersangka

Selasa, 15 September 2026 | 09:40

UPDATE

Cerita Zulhas, Numpang Helikopter TNI ke Bogor

Kamis, 17 September 2026 | 21:47

Hari Transportasi Nasional, Momentum Wujudkan Kedaulatan Energi Bersama Program B50

Kamis, 17 September 2026 | 21:17

Ulasan Buku: Sumbangan Filsafat dari Indonesia untuk Dunia yang Kehilangan Makna

Kamis, 17 September 2026 | 21:15

KPK Amankan Dokumen dan Bukti Elektronik dari Penggeledahan di Kementerian ATR/BPN

Kamis, 17 September 2026 | 20:53

Bahlil Pastikan BUK Pengganti SKK Migas Langsung di Bawah Presiden

Kamis, 17 September 2026 | 20:41

Haji Isam Borong 10 Miliar Saham Bayan Resources

Kamis, 17 September 2026 | 20:21

Prabowo Pimpin Sidang Dewan Energi Nasional, Dorong Persiapan Produksi E50

Kamis, 17 September 2026 | 20:04

Ekoteologi PTKIN Raih Penghargaan UI GreenMetric 2026

Kamis, 17 September 2026 | 19:44

Ratusan Karyawan PT HD Arjuna Tuntut Kembali Bekerja

Kamis, 17 September 2026 | 19:44

Bahlil Akui Kasus Korupsi Fahd A Rafiq Musibah bagi Golkar

Kamis, 17 September 2026 | 19:38

Selengkapnya