Berita

Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky/Net

Global

Pria Ukraina di Luar Negeri Diminta Pulang untuk Ikut Perang

RABU, 24 APRIL 2024 | 12:27 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Kekurangan tentara di medan perang, mendorong Ukraina menarik warga mereka yang ada di luar negeri untuk ikut bertempur.

Mengutip AFP pada Rabu (24/4), pemerintah Ukraina sengaja menghentikan sementara layanan konsuler bagi pria usia tempur yang tinggal di luar negeri.

Penyetopan layanan ini akan membuat warga Ukraina tidak bisa memperbarui izin tinggal, sehingga mau tidak mau harus kembali ke Ukraina.


"Kementerian Luar Negeri Ukraina mengumumkan penangguhan sementara penerimaan permohonan baru untuk layanan konsuler bagi pria berusia antara 18 dan 60 tahun," ungkap laporan tersebut.

Kebijakan itu berkaitan dengan undang-undang mobilisasi tentara Ukraina yang akan mulai berlaku pada tanggal 18 Mei mendatang.

Undang-undang tersebut bertujuan untuk merombak sistem mobilisasi, termasuk dengan memperketat hukuman terhadap para penghindar wajib militer.

Laki-laki Ukraina dilarang meninggalkan negaranya sejak invasi dimulai, dengan beberapa pengecualian.Tetapi banyak di antara mereka yang sudah tinggal lama di luar negeri.

Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba menegaskan bahwa tinggal di luar negeri tidak membebaskan warga negara dari kewajiban mereka membela tanah air.

"Wajib militer secara adil akan diterapkan pada pria yang berada dalam usia wajib militer di Ukraina dan luar negeri," kata dia.

Kepala Grup Helsinki cabang Ukraina, Oleksandr Pavlichenko menilai langkah Ukraina dapat berdampak negatif terhadap reputasi Kyiv di luar negeri.

Seorang ekonomi bernama Sergiy Fursa menuduh pemerintah bertindak berdasarkan populisme yang berisiko memecah belah masyarakat.

Pemerintah Ukraina membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk mengesahkan undang-undang yang memfasilitasi mobilisasi.

Namun anggota parlemen mendapat kecaman karena membatalkan klausul yang memungkinkan tentara yang bertempur selama lebih dari 36 bulan untuk kembali ke negaranya.

Undang-undang baru ini dirancang untuk meningkatkan potensi pertempuran di Ukraina, namun telah menimbulkan kemarahan di negara yang kelelahan karena lebih dari dua tahun berjuang melawan pasukan Rusia.

Populer

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

KPK Dalami Keterlibatan Bobby Nasution dalam Kasus Korupsi Proyek Jalan Sumut

Jumat, 23 Oktober 2026 | 09:19

Transjabodetabek Blok M-Bandung Jadi Cara Pramono Sindir KDM

Sabtu, 24 Oktober 2026 | 23:44

Jokowi sudah Ditinggalkan Parpol, Polri, hingga Oligarki

Senin, 19 Oktober 2026 | 04:00

Gugat Allianz Rp1,5 Miliar, Krisdayanti Ajukan Perkara ke PN Jaksel

Minggu, 18 Oktober 2026 | 13:28

Cara Cek BLT Kesra Oktober 2026 Rp900.000, Lewat Cek Bansos Kemensos

Minggu, 25 Oktober 2026 | 17:52

Jusuf Hamka Siapkan Rp5 Triliun untuk Borong Saham

Minggu, 18 Oktober 2026 | 11:21

UPDATE

Wakil Bupati Bogor Jaro Ade Dipanggil KPK

Selasa, 27 Oktober 2026 | 12:31

Bisnis Ritel MAP Tumbuh Dua Digit, Laba Bersih Capai Rp2,1 Triliun

Selasa, 27 Oktober 2026 | 12:30

Konser Ye Sumbang Perputaran Ekonomi Rp600 Miliar, UMKM Ikut Kecipratan

Selasa, 27 Oktober 2026 | 12:20

Cari Pemimpin Baru, Kadin Jaktim akan Gelar Mukota VII

Selasa, 27 Oktober 2026 | 12:20

Ekosistem Baterai Makin Maju, Toyota Didorong Garap Full EV

Selasa, 27 Oktober 2026 | 12:16

KPK Panggil Sejumlah Tenaga Ahli dan Kepala Biro BNPB

Selasa, 27 Oktober 2026 | 12:01

Periksa Suhu

Selasa, 27 Oktober 2026 | 12:00

Dony Oskaria Kumpulkan Petinggi BUMN, Ada Apa?

Selasa, 27 Oktober 2026 | 11:51

Bank Mandiri Buka-bukaan Soal Kredit Rp40 Triliun ke Haji Isam, Beberkan Agunan Saham JARR-PGUN

Selasa, 27 Oktober 2026 | 11:41

Sempat Mangkir, KPK Bakal Panggil Ulang Suami Fadia Arafiq

Selasa, 27 Oktober 2026 | 11:26

Selengkapnya