Berita

Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky/Net

Dunia

Pria Ukraina di Luar Negeri Diminta Pulang untuk Ikut Perang

RABU, 24 APRIL 2024 | 12:27 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Kekurangan tentara di medan perang, mendorong Ukraina menarik warga mereka yang ada di luar negeri untuk ikut bertempur.

Mengutip AFP pada Rabu (24/4), pemerintah Ukraina sengaja menghentikan sementara layanan konsuler bagi pria usia tempur yang tinggal di luar negeri.

Penyetopan layanan ini akan membuat warga Ukraina tidak bisa memperbarui izin tinggal, sehingga mau tidak mau harus kembali ke Ukraina.


"Kementerian Luar Negeri Ukraina mengumumkan penangguhan sementara penerimaan permohonan baru untuk layanan konsuler bagi pria berusia antara 18 dan 60 tahun," ungkap laporan tersebut.

Kebijakan itu berkaitan dengan undang-undang mobilisasi tentara Ukraina yang akan mulai berlaku pada tanggal 18 Mei mendatang.

Undang-undang tersebut bertujuan untuk merombak sistem mobilisasi, termasuk dengan memperketat hukuman terhadap para penghindar wajib militer.

Laki-laki Ukraina dilarang meninggalkan negaranya sejak invasi dimulai, dengan beberapa pengecualian.Tetapi banyak di antara mereka yang sudah tinggal lama di luar negeri.

Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba menegaskan bahwa tinggal di luar negeri tidak membebaskan warga negara dari kewajiban mereka membela tanah air.

"Wajib militer secara adil akan diterapkan pada pria yang berada dalam usia wajib militer di Ukraina dan luar negeri," kata dia.

Kepala Grup Helsinki cabang Ukraina, Oleksandr Pavlichenko menilai langkah Ukraina dapat berdampak negatif terhadap reputasi Kyiv di luar negeri.

Seorang ekonomi bernama Sergiy Fursa menuduh pemerintah bertindak berdasarkan populisme yang berisiko memecah belah masyarakat.

Pemerintah Ukraina membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk mengesahkan undang-undang yang memfasilitasi mobilisasi.

Namun anggota parlemen mendapat kecaman karena membatalkan klausul yang memungkinkan tentara yang bertempur selama lebih dari 36 bulan untuk kembali ke negaranya.

Undang-undang baru ini dirancang untuk meningkatkan potensi pertempuran di Ukraina, namun telah menimbulkan kemarahan di negara yang kelelahan karena lebih dari dua tahun berjuang melawan pasukan Rusia.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya