Berita

Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky/Net

Dunia

Pria Ukraina di Luar Negeri Diminta Pulang untuk Ikut Perang

RABU, 24 APRIL 2024 | 12:27 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Kekurangan tentara di medan perang, mendorong Ukraina menarik warga mereka yang ada di luar negeri untuk ikut bertempur.

Mengutip AFP pada Rabu (24/4), pemerintah Ukraina sengaja menghentikan sementara layanan konsuler bagi pria usia tempur yang tinggal di luar negeri.

Penyetopan layanan ini akan membuat warga Ukraina tidak bisa memperbarui izin tinggal, sehingga mau tidak mau harus kembali ke Ukraina.


"Kementerian Luar Negeri Ukraina mengumumkan penangguhan sementara penerimaan permohonan baru untuk layanan konsuler bagi pria berusia antara 18 dan 60 tahun," ungkap laporan tersebut.

Kebijakan itu berkaitan dengan undang-undang mobilisasi tentara Ukraina yang akan mulai berlaku pada tanggal 18 Mei mendatang.

Undang-undang tersebut bertujuan untuk merombak sistem mobilisasi, termasuk dengan memperketat hukuman terhadap para penghindar wajib militer.

Laki-laki Ukraina dilarang meninggalkan negaranya sejak invasi dimulai, dengan beberapa pengecualian.Tetapi banyak di antara mereka yang sudah tinggal lama di luar negeri.

Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba menegaskan bahwa tinggal di luar negeri tidak membebaskan warga negara dari kewajiban mereka membela tanah air.

"Wajib militer secara adil akan diterapkan pada pria yang berada dalam usia wajib militer di Ukraina dan luar negeri," kata dia.

Kepala Grup Helsinki cabang Ukraina, Oleksandr Pavlichenko menilai langkah Ukraina dapat berdampak negatif terhadap reputasi Kyiv di luar negeri.

Seorang ekonomi bernama Sergiy Fursa menuduh pemerintah bertindak berdasarkan populisme yang berisiko memecah belah masyarakat.

Pemerintah Ukraina membutuhkan waktu berbulan-bulan untuk mengesahkan undang-undang yang memfasilitasi mobilisasi.

Namun anggota parlemen mendapat kecaman karena membatalkan klausul yang memungkinkan tentara yang bertempur selama lebih dari 36 bulan untuk kembali ke negaranya.

Undang-undang baru ini dirancang untuk meningkatkan potensi pertempuran di Ukraina, namun telah menimbulkan kemarahan di negara yang kelelahan karena lebih dari dua tahun berjuang melawan pasukan Rusia.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

UPDATE

Ijazah Gibran Jadi Bom Waktu

Rabu, 07 Oktober 2026 | 02:03

Danantara Gelontorkan Rp4,4 Triliun untuk Masuk Bisnis Migas AS

Rabu, 07 Oktober 2026 | 01:31

PIP dan KIP Kuliah Tak Boleh Lagi Salah Sasaran

Rabu, 07 Oktober 2026 | 01:21

Jangan Korbankan Konektivitas Antar Pulau Gegara Kebijakan Panik

Rabu, 07 Oktober 2026 | 01:09

Inilah Beda FIFA ASEAN Cup dan Piala AFF

Rabu, 07 Oktober 2026 | 00:34

Ahmad Doli Soroti Dugaan Bullying Bocah SD di Pemalang: Mukanya Lucu-lucu, tapi Berstatus Pembunuh

Rabu, 07 Oktober 2026 | 00:21

Gibran Tak Punya Ijazah SMA, Said Didu: Pemakzulan Bisa Lewat Proses Politik

Rabu, 07 Oktober 2026 | 00:04

Danantara Penetrasi ke Ekosistem Aviasi Timur Tengah

Selasa, 06 Oktober 2026 | 23:43

34 JPU Disiapkan Hadapi Sidang TPPU Febrie Adriansyah

Selasa, 06 Oktober 2026 | 23:20

Juara Setelah 35 Tahun Menunggu

Selasa, 06 Oktober 2026 | 23:01

Selengkapnya