Berita

Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dan pemilik X, Elon Musk/Net

Dunia

PM Australia Sindir Elon Musk Sombong dan Kebal Hukum

SELASA, 23 APRIL 2024 | 19:04 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Sindiran disampaikan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese terhadap miliarder terkenal Elon Musk, menyusul penolakan media sosial X untuk menghapus konten kekerasan.

Dalam wawancaranya dengan ABC News pada Selasa (23/4), Musk menjelek-jelekkan Musk dengan menyebutnya sebagai miliarder sombong yang menganggap dirinya kebal hukum.

“Gagasan bahwa seseorang akan mengajukan tuntutan ke pengadilan untuk mendapatkan hak memasang konten kekerasan di suatu platform menunjukkan betapa tidak terjangkaunya Musk,” ujar Albanese.


Pernyataan PM Australia disampaikan untuk menanggapi unggahan meme Musk di X yang menyindir pemerintah Australia menghalangi kebebasan berbicara karena mendesak platform tersebut untuk menghapus video kekerasan di mana seorang remaja menikam seorang pendeta Asyur dan lainnya.

Pemilik X itu mengatakan pihaknya telah menyensor konten yang dipermasalahkan Australia dan saat ini tengah diproses hukum.

Namun Komisioner e-Safety Australia meminta video dihapuskan seluruhnya karena unggahan itu masih bisa diakses oleh pengguna Australia yang menggunakan jaringan pribadi (VPN) dan juga pengguna di luar Australia.

"Jika suatu negara diizinkan menyensor konten untuk semua negara, dan hal ini merupakan tuntutan eSafety Commissioner Australia, lalu apa yang bisa menghentikan negara mana pun untuk mengendalikan seluruh Internet?," tegasnya.

Musk mengklaim bahwa X tetap pada posisinya untuk tidak mengikuti permintaan Australia dan meyakinkan bahwa platform mereka terbukti jujur dan mewakili keterbukaan.

“Jangan percaya begitu saja, tanyakan saja pada PM Australia! Saya ingin meluangkan waktu sejenak untuk berterima kasih kepada PM karena telah memberitahu publik bahwa platform ini adalah satu-satunya platform yang jujur,” tegasnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya