Berita

Perdana Menteri Australia Anthony Albanese dan pemilik X, Elon Musk/Net

Dunia

PM Australia Sindir Elon Musk Sombong dan Kebal Hukum

SELASA, 23 APRIL 2024 | 19:04 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Sindiran disampaikan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese terhadap miliarder terkenal Elon Musk, menyusul penolakan media sosial X untuk menghapus konten kekerasan.

Dalam wawancaranya dengan ABC News pada Selasa (23/4), Musk menjelek-jelekkan Musk dengan menyebutnya sebagai miliarder sombong yang menganggap dirinya kebal hukum.

“Gagasan bahwa seseorang akan mengajukan tuntutan ke pengadilan untuk mendapatkan hak memasang konten kekerasan di suatu platform menunjukkan betapa tidak terjangkaunya Musk,” ujar Albanese.


Pernyataan PM Australia disampaikan untuk menanggapi unggahan meme Musk di X yang menyindir pemerintah Australia menghalangi kebebasan berbicara karena mendesak platform tersebut untuk menghapus video kekerasan di mana seorang remaja menikam seorang pendeta Asyur dan lainnya.

Pemilik X itu mengatakan pihaknya telah menyensor konten yang dipermasalahkan Australia dan saat ini tengah diproses hukum.

Namun Komisioner e-Safety Australia meminta video dihapuskan seluruhnya karena unggahan itu masih bisa diakses oleh pengguna Australia yang menggunakan jaringan pribadi (VPN) dan juga pengguna di luar Australia.

"Jika suatu negara diizinkan menyensor konten untuk semua negara, dan hal ini merupakan tuntutan eSafety Commissioner Australia, lalu apa yang bisa menghentikan negara mana pun untuk mengendalikan seluruh Internet?," tegasnya.

Musk mengklaim bahwa X tetap pada posisinya untuk tidak mengikuti permintaan Australia dan meyakinkan bahwa platform mereka terbukti jujur dan mewakili keterbukaan.

“Jangan percaya begitu saja, tanyakan saja pada PM Australia! Saya ingin meluangkan waktu sejenak untuk berterima kasih kepada PM karena telah memberitahu publik bahwa platform ini adalah satu-satunya platform yang jujur,” tegasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sultan Usul Hanya Gubernur Dipilih DPRD

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:08

Menlu Serukan ASEAN Kembali ke Tujuan Awal Pembentukan

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:03

Eks Bupati Dendi Ramadhona dan Barbuk Korupsi SPAM Diserahkan ke Jaksa

Rabu, 14 Januari 2026 | 16:00

Hakim Ad Hoc: Pengadil Juga Butuh Keadilan

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:59

Mens Rea Pandji: Kebebasan Bicara Bukan Berarti Kebal Hukum

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:50

Pemblokiran Grok Harus Diikuti Pengawasan Ketat Aplikasi AI

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:37

Alasan Pandji Pragiwaksono Tak Bisa Dijerat Pidana

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:31

Korupsi Aluminium Inalum, Giliran Dirut PT PASU Masuk Penjara

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Raja Juli Tunggu Restu Prabowo Beberkan Hasil Penyelidikan ke Publik

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:27

Hakim Ad Hoc Ternyata Sudah 13 Tahun Tak Ada Gaji Pokok

Rabu, 14 Januari 2026 | 15:23

Selengkapnya