Berita

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi/Ist

Nusantara

Ketua DPRD DKI Ancam Coret Anggaran Copy Paste: Saya Masih Punya Power

SELASA, 23 APRIL 2024 | 16:22 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Pemprov DKI Jakarta melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 harus difokuskan untuk program prioritas seperti penanganan banjir, kemacetan dan penanganan kemiskinan.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menilai  tidak sedikit penganggaran yang dilakukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang copy paste dan tidak mempertimbangkan program prioritas.

Untuk itu, Prasetyo mengaku tidak segan mencoret anggaran yang bukan prioritas dalam pembahasan APBD DKI Jakarta 2025 nanti.


"Saya lihat satu kilometer dari istana negara masih ada rumah kumuh, namanya Johar Tanah Tinggi, mana pemerintah daerah. Yang malu bukan hanya gubernur tok, tapi ada saya. Adapun saya masih bulan Agustus, tapi saya masih punya power pak," kata Prasetyo saat Musrenbang RKPD 2025 di di Balai Agung Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (23/4).

Untuk itu, Prasetyo meminta Walikota, Camat Lurah, agar penentuan program kerja dan penganggarannya betul-betul untuk kesejahteraan rakyat dan program prioritas.

Prasetyo menekankan, Pemprov DKI Jakarta harus fokus pada penanggulangan banjir, penuntasan kemacetan hingga kemiskinan yang sampai saat ini masih jadi permasalahan utama Jakarta.

"Jangan sampai mengusulkan kegiatan-kegiatan yang normatif atau copy paste. Ini pasti nanti akan saya coret agar tidak menghambur-hamburkan APBD," kata politikus PDIP ini.

Menurutnya, Musrenbang harus menjadi ajang mengusulkan kegiatan yang dapat bermanfaat untuk masyarakat banyak, prioritaskan semua usulan yang dampaknya langsung dirasakan oleh warga.

Sebagai kota metropolitan yang memiliki potensi besar, tegasnya, Jakarta sebagai Kota Global juga banyak memiliki tantangan yang tidak mudah untuk menghadapi perubahan statusnya setelah tidak lagi menjadi ibu kota negara.



Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

Pergantian Panglima TNI, Kapolri, dan Jaksa Agung Jadi Ujian Kekuatan Prabowo

Senin, 03 Agustus 2026 | 18:10

UPDATE

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

RUU Perampasan Aset Diusulkan Ganti Nama, Berikut Nomenklaturnya

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:07

Purbaya Sudah Cairkan Rp20,5 Triliun ke 490 Pemda buat Gaji PPPK

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:52

Koperasi Jadi Kunci Hilirisasi Sawit dan Penguatan Daya Tawar Petani

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:50

Songs for Sumatera-Human Initiative Pulihkan Fasilitas MIN 4 Aceh Tamiang

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:38

Subsidi Pertalite Bocor, Kelompok Kaya Masih Nikmati Kucuran Negara

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:32

Pengacara Gus Yaqut Bongkar Duduk Persoalan Pembagian Kuota Haji Tambahan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 19:16

Usai Bertemu Purbaya, Bahlil Bakal Perketat Orang Kaya yang Pakai Pertalite

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:58

12 Saksi Diperiksa, Sekretaris Kepala BGN Ikut Terseret Kasus MBG

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:46

Rudy Tanoe Irit Bicara soal Korupsi Penyaluran Bansos Usai Diperiksa KPK 4,5 Jam

Selasa, 11 Agustus 2026 | 18:42

Selengkapnya