Berita

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi/Ist

Nusantara

Ketua DPRD DKI Ancam Coret Anggaran Copy Paste: Saya Masih Punya Power

SELASA, 23 APRIL 2024 | 16:22 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Pemprov DKI Jakarta melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 harus difokuskan untuk program prioritas seperti penanganan banjir, kemacetan dan penanganan kemiskinan.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menilai  tidak sedikit penganggaran yang dilakukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang copy paste dan tidak mempertimbangkan program prioritas.

Untuk itu, Prasetyo mengaku tidak segan mencoret anggaran yang bukan prioritas dalam pembahasan APBD DKI Jakarta 2025 nanti.


"Saya lihat satu kilometer dari istana negara masih ada rumah kumuh, namanya Johar Tanah Tinggi, mana pemerintah daerah. Yang malu bukan hanya gubernur tok, tapi ada saya. Adapun saya masih bulan Agustus, tapi saya masih punya power pak," kata Prasetyo saat Musrenbang RKPD 2025 di di Balai Agung Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (23/4).

Untuk itu, Prasetyo meminta Walikota, Camat Lurah, agar penentuan program kerja dan penganggarannya betul-betul untuk kesejahteraan rakyat dan program prioritas.

Prasetyo menekankan, Pemprov DKI Jakarta harus fokus pada penanggulangan banjir, penuntasan kemacetan hingga kemiskinan yang sampai saat ini masih jadi permasalahan utama Jakarta.

"Jangan sampai mengusulkan kegiatan-kegiatan yang normatif atau copy paste. Ini pasti nanti akan saya coret agar tidak menghambur-hamburkan APBD," kata politikus PDIP ini.

Menurutnya, Musrenbang harus menjadi ajang mengusulkan kegiatan yang dapat bermanfaat untuk masyarakat banyak, prioritaskan semua usulan yang dampaknya langsung dirasakan oleh warga.

Sebagai kota metropolitan yang memiliki potensi besar, tegasnya, Jakarta sebagai Kota Global juga banyak memiliki tantangan yang tidak mudah untuk menghadapi perubahan statusnya setelah tidak lagi menjadi ibu kota negara.



Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

UPDATE

Mantan Menpora Dito Ariotedjo Hadir Bersama Habib Jindan di Safari Sholawat Lombok

Senin, 12 Oktober 2026 | 22:08

PLN Siapkan Integrasi EBT PLTP Wayang Windu Unit 3 ke Sistem Kelistrikan Jabar

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:54

Gaduh Dugaan Aturan Selundupan, Doli Sentil Hasyim: Jabatan Komisaris Hadiah dari Siapa?

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:44

Sertijab Menlu, Arrmanatha Tegaskan Arah Polugri Indonesia Tidak Berubah

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:28

Kades Ciangsana Bakal Mediasi Polemik Bangunan 480 Meter Persegi di Coatesville

Senin, 12 Oktober 2026 | 21:07

Bank Jakarta dan PAM Jaya akan Melantai di Bursa, Ini Respons Senator Fahira

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:37

Berat Langkah IHSG Kembali ke 9.000, Saham Konglo Tak Akan Bangkit?

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:28

Danantara Diandalkan Pacu Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:22

AMDK dan Komoditas Mamin Harus Dikecualikan dalam Pelarangan Truk Sumbu 3

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:21

Komisi II Buka Peluang RDP Bahas Putusan MK pada Gibran

Senin, 12 Oktober 2026 | 20:02

Selengkapnya