Berita

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi/Ist

Nusantara

Ketua DPRD DKI Ancam Coret Anggaran Copy Paste: Saya Masih Punya Power

SELASA, 23 APRIL 2024 | 16:22 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Pemprov DKI Jakarta melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 harus difokuskan untuk program prioritas seperti penanganan banjir, kemacetan dan penanganan kemiskinan.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menilai  tidak sedikit penganggaran yang dilakukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang copy paste dan tidak mempertimbangkan program prioritas.

Untuk itu, Prasetyo mengaku tidak segan mencoret anggaran yang bukan prioritas dalam pembahasan APBD DKI Jakarta 2025 nanti.


"Saya lihat satu kilometer dari istana negara masih ada rumah kumuh, namanya Johar Tanah Tinggi, mana pemerintah daerah. Yang malu bukan hanya gubernur tok, tapi ada saya. Adapun saya masih bulan Agustus, tapi saya masih punya power pak," kata Prasetyo saat Musrenbang RKPD 2025 di di Balai Agung Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (23/4).

Untuk itu, Prasetyo meminta Walikota, Camat Lurah, agar penentuan program kerja dan penganggarannya betul-betul untuk kesejahteraan rakyat dan program prioritas.

Prasetyo menekankan, Pemprov DKI Jakarta harus fokus pada penanggulangan banjir, penuntasan kemacetan hingga kemiskinan yang sampai saat ini masih jadi permasalahan utama Jakarta.

"Jangan sampai mengusulkan kegiatan-kegiatan yang normatif atau copy paste. Ini pasti nanti akan saya coret agar tidak menghambur-hamburkan APBD," kata politikus PDIP ini.

Menurutnya, Musrenbang harus menjadi ajang mengusulkan kegiatan yang dapat bermanfaat untuk masyarakat banyak, prioritaskan semua usulan yang dampaknya langsung dirasakan oleh warga.

Sebagai kota metropolitan yang memiliki potensi besar, tegasnya, Jakarta sebagai Kota Global juga banyak memiliki tantangan yang tidak mudah untuk menghadapi perubahan statusnya setelah tidak lagi menjadi ibu kota negara.



Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Keterlambatan Klarifikasi Eggi Sudjana Memicu Fitnah Publik

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:10

DPRD DKI Sahkan Dua Ranperda

Kamis, 15 Januari 2026 | 02:05

Tak Ada Kompromi dengan Jokowi Sebelum Ijazah Palsu Terbongkar

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:37

Pernyataan Oegroseno soal Ijazah Jokowi Bukan Keterangan Sembarangan

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:22

Bongkar Tiang Monorel

Kamis, 15 Januari 2026 | 01:00

Gus Yaqut, dari Sinar Gemilang hingga Berlabel Tersangka

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:44

IPC Terminal Peti Kemas Bukukan Kinerja 3,6 Juta TEUs

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:34

Jokowi vs Anies: Operasi Pengalihan Isu, Politik Penghancuran Karakter, dan Kebuntuan Narasi Ijazah

Kamis, 15 Januari 2026 | 00:03

Eggi Sudjana dan Jokowi Saling Puji Hebat

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:41

Ketidakpastian Hukum di Sektor Energi Jadi Ancaman Nyata bagi Keuangan Negara

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:39

Selengkapnya