Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi/Ist
Pemprov DKI Jakarta melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 harus difokuskan untuk program prioritas seperti penanganan banjir, kemacetan dan penanganan kemiskinan.
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menilai tidak sedikit penganggaran yang dilakukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang copy paste dan tidak mempertimbangkan program prioritas.
Untuk itu, Prasetyo mengaku tidak segan mencoret anggaran yang bukan prioritas dalam pembahasan APBD DKI Jakarta 2025 nanti.
"Saya lihat satu kilometer dari istana negara masih ada rumah kumuh, namanya Johar Tanah Tinggi, mana pemerintah daerah. Yang malu bukan hanya gubernur tok, tapi ada saya. Adapun saya masih bulan Agustus, tapi saya masih punya
power pak," kata Prasetyo saat Musrenbang RKPD 2025 di di Balai Agung Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (23/4).
Untuk itu, Prasetyo meminta Walikota, Camat Lurah, agar penentuan program kerja dan penganggarannya betul-betul untuk kesejahteraan rakyat dan program prioritas.
Prasetyo menekankan, Pemprov DKI Jakarta harus fokus pada penanggulangan banjir, penuntasan kemacetan hingga kemiskinan yang sampai saat ini masih jadi permasalahan utama Jakarta.
"Jangan sampai mengusulkan kegiatan-kegiatan yang normatif atau
copy paste. Ini pasti nanti akan saya coret agar tidak menghambur-hamburkan APBD," kata politikus PDIP ini.
Menurutnya, Musrenbang harus menjadi ajang mengusulkan kegiatan yang dapat bermanfaat untuk masyarakat banyak, prioritaskan semua usulan yang dampaknya langsung dirasakan oleh warga.
Sebagai kota metropolitan yang memiliki potensi besar, tegasnya, Jakarta sebagai Kota Global juga banyak memiliki tantangan yang tidak mudah untuk menghadapi perubahan statusnya setelah tidak lagi menjadi ibu kota negara.
