Berita

KTP elektronik/Net

Nusantara

NIK 2.898 Warga Meninggal Dunia di Jakpus Dinonaktifkan

SELASA, 23 APRIL 2024 | 14:08 WIB | LAPORAN: WIDODO BOGIARTO

Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Jakarta Pusat mencatat ada 4.139 warga sudah meninggal dunia. Dari jumlah itu, 2.898 diantaranya sudah dinonaktifkan NIK atau KTP-nya.

Kepala Sudin Dukcapil Jakarta Pusat, Syamsul Bahri mengatakan, data yang didapat ini merupakan hasil penataan dan penertiban dokumen kependudukan tahap awal yang menyasar data angka kematian warga yang KTP-nya masih aktif periode 1 hingga 15 April 2024.

"Sisanya 1.150 KTP, kami telah meminta melalui surat resmi kepada Kemendagri untuk dinonaktifkan," kata Syamsul dikutip Selasa (23/4).


Selain itu, menurut Syamsul, pihaknya juga melakukan pendataan dan verifikasi terhadap 3.208 warga yang RT-nya sudah tidak ada.  

"Prosesnya tengah berlangsung dan direncanakan hingga 30 April 2024,” kata Syamsul.

Bagi masyarakat yang ingin mengetahui NIK yang dinonaktifkan, bisa datang langsung ke loket-loket layanan di kelurahan sesuai domisili atau melalui https://jawara-dukcapil.Jakarta.go.id/.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya