Berita

Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, dan Presiden PKS, Ahmad Syaikhu/RMOL

Politik

Beda dengan Nasdem, PKB dan PKS Masih Ingin Gulirkan Angket

SELASA, 23 APRIL 2024 | 13:54 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Hingga kini Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ternyata tetap berniat menggulirkan angket.

"PKB amat sangat berharap angket tetap berjalan," kata Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, saat berkunjung ke markas Partai Keadilan Sejahtera (PKS), di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa (23/4).

Menurut Cak Imin, sapaan akrabnya, angket diperlukan, untuk mengevaluasi dan memperbaiki pelaksanaan Pemilu ke depan.


"Karena itu angket sangat dibutuhkan, dengan syarat tidak untuk menyerang atau mengkritisi pemerintah, tetapi untuk membangun sistem Pemilu, belajar dari kegagalan dan kesalahan," katanya.

Senada dengan PKB, Presiden PKS, Ahmad Syaikhu, menyatakan fraksinya siap menggulirkan angket.

Tujuannya bukan untuk mendiskreditkan lembaga tertentu, tetapi meluruskan proses demokrasi ke depan, agar tidak terjadi lagi penyimpangan seperti Pemilu 2024.

"Tapi nyatanya kita terbatas juga pada realitas, bahwa untuk mengajukan angket minimal harus ada 2 fraksi dan 25 penandatanganan, itulah, PKS belum mendapat pasangan untuk mengajukannya," pungkasnya.

Di sisi lain, Partai Nasdem yang menjadi rekan di Koalisi Perubahan, menyatakan, pengajuan angket Pemilu 2024 di DPR dinilai tidak relevan lagi, pasca putusan MK.

"Sejujurnya, angket sudah tidak up to date lagi untuk hari ini. Itu menurut Nasdem," kata Surya Paloh, di Nasdem Tower, Jalan Gondangdia, Jakarta Pusat, Senin (22/4).

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya