Berita

Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin malam (22/4)/RMOL

Politik

Rakernas IV PDIP Akan Putuskan Koalisi atau Oposisi

SELASA, 23 APRIL 2024 | 01:43 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan memutuskan sikap politik untuk berada di dalam atau luar pemerintahan di forum Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV pada 24-26 Mei 2024.

Hal itu diungkapkan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah kepada wartawan di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin malam (22/4).

Basarah menuturkan, dalam forum Rakernas PDIP nanti akan dibahas rencana strategis PDIP bersama segenap struktur partai baik DPC maupun DPD. Dari hasil musyawarah itu nantinya akan memberikan usulan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri selaku pemegang hak prerogatif.


“Kemudian di sanalah PDIP akan menentukan sikap politiknya. Akan berada di dalam atau di luar pemerintahan,” kata Basarah.

Namun demikian, kata Basarah, sepanjang sejarah perjuangan politik PDIP sejak pra kemerdekaan (Partai Nasional Indonesia atau PNI) hingga saat ini, sudah terbiasa dengan segala cuaca politik di Tanah Air.

“Kita pernah di zaman kolonialisme dulu ketika Bung Karno mendirikan PNI 4 Juli 1927 dalam masa hegemoni kolonialisme itu kita kemudian mampu survive dan mengantarkan Indonesia merdeka bersama parpol-parpol lain. Lalu di era Orde Baru kita mengalami intimidasi politik yang sangat luar biasa tapi kemudian kita berhasil survive dan di 1999 kita menang pemilu,” tuturnya.

Tak hanya itu, Wakil Ketua MPR ini juga menyebut bahwa PDIP pernah berada di luar pemerintahan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama dua periode atau 10 tahun, hingga kembali berada di dalam pemerintahan era Jokowi.

“Jadi, apapun keputusan Ibu Mega kelak maka seluruh kader PDIP akan siap berada di dalam maupun di luar pemerintahan. Karena kita dilatih, kita dididik sebagai seorang kader yang harus mampu hidup dalam segala cuaca dan dinamika politik nasional,” pungkasnya.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Investor Diminta Wait and See, Pengamat Prediksi Banyak yang Ditangkap Imbas MSCI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 12:30

Serangan Houthi Ganggu Ajang Olahraga Saudi, Piala Asia Tetap Sesuai Jadwal

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 12:14

Putusan MK soal UU Peradilan Militer Momentum Akhiri Impunitas

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 12:06

Komisi III DPR Desak Pelaku Korupsi Dana Bencana Dihukum Maksimal!

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:46

Daftar Negara Masuk Standalone Market MSCI, Ada 12 Negara

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:34

Dihantam Ancaman MSCI, IHSG Terancam Anjlok ke 4.700 Pekan Depan

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:24

Minyak Dunia Tembus 110 Dolar AS

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 11:07

Profil Hamenang Wajar Ismoyo, Bupati Klaten Tersangka Kasus Suap Audit BPK

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 10:53

Karhutla Meluas, Legislator Golkar Desak Evaluasi Pencegahan dan Penegakan Hukum

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 10:52

BMKG Deteksi Sebaran Asap Karhutla hingga Jakarta dan Papua

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 10:39

Selengkapnya