Berita

Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin malam (22/4)/RMOL

Politik

Rakernas IV PDIP Akan Putuskan Koalisi atau Oposisi

SELASA, 23 APRIL 2024 | 01:43 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan memutuskan sikap politik untuk berada di dalam atau luar pemerintahan di forum Rapat Kerja Nasional (Rakernas) IV pada 24-26 Mei 2024.

Hal itu diungkapkan Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah kepada wartawan di kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, pada Senin malam (22/4).

Basarah menuturkan, dalam forum Rakernas PDIP nanti akan dibahas rencana strategis PDIP bersama segenap struktur partai baik DPC maupun DPD. Dari hasil musyawarah itu nantinya akan memberikan usulan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri selaku pemegang hak prerogatif.


“Kemudian di sanalah PDIP akan menentukan sikap politiknya. Akan berada di dalam atau di luar pemerintahan,” kata Basarah.

Namun demikian, kata Basarah, sepanjang sejarah perjuangan politik PDIP sejak pra kemerdekaan (Partai Nasional Indonesia atau PNI) hingga saat ini, sudah terbiasa dengan segala cuaca politik di Tanah Air.

“Kita pernah di zaman kolonialisme dulu ketika Bung Karno mendirikan PNI 4 Juli 1927 dalam masa hegemoni kolonialisme itu kita kemudian mampu survive dan mengantarkan Indonesia merdeka bersama parpol-parpol lain. Lalu di era Orde Baru kita mengalami intimidasi politik yang sangat luar biasa tapi kemudian kita berhasil survive dan di 1999 kita menang pemilu,” tuturnya.

Tak hanya itu, Wakil Ketua MPR ini juga menyebut bahwa PDIP pernah berada di luar pemerintahan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selama dua periode atau 10 tahun, hingga kembali berada di dalam pemerintahan era Jokowi.

“Jadi, apapun keputusan Ibu Mega kelak maka seluruh kader PDIP akan siap berada di dalam maupun di luar pemerintahan. Karena kita dilatih, kita dididik sebagai seorang kader yang harus mampu hidup dalam segala cuaca dan dinamika politik nasional,” pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

AKPI Perkuat Profesionalisme dan Integritas Profesi

Senin, 13 April 2026 | 19:51

KNPI: Pemuda Harus Jadi Penyejuk di Tengah Isu Pemakzulan

Senin, 13 April 2026 | 19:50

14 Kajati Diganti, Termasuk Sumut dan Jatim

Senin, 13 April 2026 | 19:31

Cara Buat SKCK Online lewat SuperApps Presisi Polri, Mudah dan Praktis!

Senin, 13 April 2026 | 19:17

Bersiap Long Weekend, Ini Daftar 10 Tanggal Merah di Bulan Mei 2026

Senin, 13 April 2026 | 19:16

Viral Dokumen Kerja Sama Udara RI-AS, Okta Kumala: Kedaulatan Negara Prioritas

Senin, 13 April 2026 | 19:14

Daftar Hari Libur Nasional Mei 2026, Ada 3 Long Weekend

Senin, 13 April 2026 | 19:07

Ajudan Gubernur Riau Terima Fee Proyek Rp1,4 Miliar

Senin, 13 April 2026 | 19:02

4 Penyakit yang Harus Diwaspadai saaat Musim Pancaroba

Senin, 13 April 2026 | 18:57

Ongen Sentil Pengkritik Prabowo: Jangan Sok Paling ‘98’

Senin, 13 April 2026 | 18:52

Selengkapnya