Berita

Pendiri Partai Negoro, Faizal Assegaf/RMOL

Politik

Seolah Bela Rakyat, Drama PDIP di MK Modus Sumbat Hak Angket

SENIN, 22 APRIL 2024 | 19:57 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024, bukti kelihaian PDI Perjuangan dalam memainkan drama.

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya, menyatakan menolak seluruh dalil Paslon 1 dan 3 pada sidang sengketa Pilpres 2024.

"Melalui jalur MK, Hasto dan Megawati serta elite PDIP lincah menggiring opini," ujar Pendiri Partai Negoro, Faizal Assegaf dalam cuitan di X, Senin (22/4).


Drama itu, kata dia, sengaja dimainkan PDIP untuk membuyarkan konsentrasi tuntutan rakyat pada penggunaan hak angket di DPR RI atas dinamika Pilpres 2024.

"(PDIP) Seolah membela rakyat melawan dinasti Jokowi. Padahal semua itu hanya modus agar menyumbat desakan rakyat yang menuntut hak angket di DPR," tuturnya.

Sialnya kata Faisal, drama PDIP justru dinikmati oleh Nasdem, PKS, dan PKB yang juga lupa atas suara rakyat yang mendesak hak angket.

"Celakanya, Nasdem, PKS dan PKB yang mengklaim pro gerakan perubahan, justru asyik menari dalam agenda PDIP," katanya.

"Walhasil ikut menyumbat saluran hak angket. Tak heran, sandiwara di MK berujung menipu rakyat," demikian Faisal.

Populer

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

Sony Sonjaya Dipaksa Setop Bicara saat Ungkap 26 Nama Diduga Terlibat Kasus MBG

Rabu, 17 Juni 2026 | 02:07

26 Nama Besar dari Sony Sonjaya di Korupsi MBG Dicatat Rapi

Rabu, 17 Juni 2026 | 03:11

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

UPDATE

Tinjau Situs Bersejarah

Jumat, 26 Juni 2026 | 03:59

KPK Harus Berani Ungkap 'Borok' Sejumlah Forwarder di Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 03:40

Kalkulasi Strategis Akuisisi Rudal BrahMos

Jumat, 26 Juni 2026 | 03:27

Gabungan Aliansi BEM Nasional Tolak Penunggangan Gerakan Mahasiswa

Jumat, 26 Juni 2026 | 02:57

Siapa Sebenarnya Pengkhianat?

Jumat, 26 Juni 2026 | 02:40

Perlindungan Warga Sipil Papua Harus Berbasis Riset dan Demokrasi

Jumat, 26 Juni 2026 | 02:20

Ini Pesan Panglima TNI kepada 1.737 Perwira Remaja yang Baru Dilantik

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:58

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Berikut Usulan Perpemindo ke KSP soal Penempatan PMI

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:01

Jembatan Pemikiran Frans Seda

Jumat, 26 Juni 2026 | 00:53

Selengkapnya