Berita

Rektor Universitas Paramadina, Profesor Didik J Rachbini/Rep

Politik

Prof Didik: Ke Depan, Demokrasi Indonesia Semakin Mundur

MINGGU, 21 APRIL 2024 | 16:31 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Demokrasi Indonesia kembali terjerumus dalam kemunduran pada pemerintahan mendatang, karena perilaku politisi yang tidak mempunyai pemikiran membangun demokrasi yang sehat.

Pernyataan itu disampaikan Rektor Universitas Paramadina, Profesor Didik J Rachbini, dalam pengantar diskusi yang diselenggarakan Universitas Paramadina dan LP3ES, berjudul "Masa Depan Demokrasi Indonesia di Masa Kepemimpinan Baru", secara virtual, Minggu (21/4).

"Kalau demokrasi seperti sekarang strukturnya, pelaku-pelakunya, maka pada periode yang akan datang bisa terjerumus kembali dalam kemunduran," katanya, Minggu sore (21/4).


Karena, kata Didik, saat ini sudah terjadi lobi-lobi politik untuk pemerintahan yang akan datang. Dia menilai perilaku para politisi dan partai politik saat ini tidak mempunyai kecerahan di dalam pikirannya untuk membangun demokrasi yang sehat.

"Jadi, oposisi dianggap tidak penting, check and balance dianggap tidak penting," terang ketusnya.

Bukan hanya perilaku politisi dan Parpol, sambung Didik, demokrasi Indonesia mengalami kemunduran juga diakibatkan publik yang percaya kepada seorang manusia yang memimpin.

"Jadi, selama 10 tahun itu percaya kepada orang, lalu tertipu semua. Karena demokrasi dimainkan semau gue, peraturan, karena itu sekarang dikenal bukan rule of law (tapi) rule by law. Jadi hukum ditekuk-tekuk, dilipat-lipat, seolah-olah tidak melanggar, karena mendapat persetujuan dari mayoritas publik. Jadi publik yang menjadi pendorong dari kemunduran demokrasi," jelas Prof Didik.

"Nah, sementara kelompok intelektual yang ingin membangun demokrasi dengan rasional, elegan, bagus, modern, justru tidak mendapat tempat. Karena itu, menurut saya, ke depan kita harus membangun sistem, membangun rule of law, membangun check and balance," kata Didik.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Rakyat Ingin Hukum yang Keras terhadap Pelaku Korupsi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 02:19

Sumber APBN Berpeluang dari Harta Rampasan Koruptor

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:57

Gaduh Desil DTSEN, Bonnie Triyana: Buka Mekanisme Sanggah

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:21

Aset Daerah Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:03

Ribuan Pengunjung Padati Hari Pertama Danantara Housing Expo

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:52

Leonardi Divonis 2,5 Tahun Penjara Meski Tak Terbukti Terima Uang

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:22

Kecurigaan Netizen Benar, Habis Karhutla, Muncullah Sawit

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:01

Pelindo-BNN Edukasi Pelajar di Empat Kota soal Bahaya Narkoba

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:31

Pos Polisi di Kolong Flyover Slipi Dibakar Massa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:10

UU Perampasan Aset Beri Kepastian Hukum Berantas Korupsi

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:00

Selengkapnya