Berita

Rektor Universitas Paramadina, Profesor Didik J Rachbini/Rep

Politik

Prof Didik: Ke Depan, Demokrasi Indonesia Semakin Mundur

MINGGU, 21 APRIL 2024 | 16:31 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Demokrasi Indonesia kembali terjerumus dalam kemunduran pada pemerintahan mendatang, karena perilaku politisi yang tidak mempunyai pemikiran membangun demokrasi yang sehat.

Pernyataan itu disampaikan Rektor Universitas Paramadina, Profesor Didik J Rachbini, dalam pengantar diskusi yang diselenggarakan Universitas Paramadina dan LP3ES, berjudul "Masa Depan Demokrasi Indonesia di Masa Kepemimpinan Baru", secara virtual, Minggu (21/4).

"Kalau demokrasi seperti sekarang strukturnya, pelaku-pelakunya, maka pada periode yang akan datang bisa terjerumus kembali dalam kemunduran," katanya, Minggu sore (21/4).


Karena, kata Didik, saat ini sudah terjadi lobi-lobi politik untuk pemerintahan yang akan datang. Dia menilai perilaku para politisi dan partai politik saat ini tidak mempunyai kecerahan di dalam pikirannya untuk membangun demokrasi yang sehat.

"Jadi, oposisi dianggap tidak penting, check and balance dianggap tidak penting," terang ketusnya.

Bukan hanya perilaku politisi dan Parpol, sambung Didik, demokrasi Indonesia mengalami kemunduran juga diakibatkan publik yang percaya kepada seorang manusia yang memimpin.

"Jadi, selama 10 tahun itu percaya kepada orang, lalu tertipu semua. Karena demokrasi dimainkan semau gue, peraturan, karena itu sekarang dikenal bukan rule of law (tapi) rule by law. Jadi hukum ditekuk-tekuk, dilipat-lipat, seolah-olah tidak melanggar, karena mendapat persetujuan dari mayoritas publik. Jadi publik yang menjadi pendorong dari kemunduran demokrasi," jelas Prof Didik.

"Nah, sementara kelompok intelektual yang ingin membangun demokrasi dengan rasional, elegan, bagus, modern, justru tidak mendapat tempat. Karena itu, menurut saya, ke depan kita harus membangun sistem, membangun rule of law, membangun check and balance," kata Didik.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya