Berita

Rektor Universitas Paramadina, Profesor Didik J Rachbini/Rep

Politik

Prof Didik: Ke Depan, Demokrasi Indonesia Semakin Mundur

MINGGU, 21 APRIL 2024 | 16:31 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Demokrasi Indonesia kembali terjerumus dalam kemunduran pada pemerintahan mendatang, karena perilaku politisi yang tidak mempunyai pemikiran membangun demokrasi yang sehat.

Pernyataan itu disampaikan Rektor Universitas Paramadina, Profesor Didik J Rachbini, dalam pengantar diskusi yang diselenggarakan Universitas Paramadina dan LP3ES, berjudul "Masa Depan Demokrasi Indonesia di Masa Kepemimpinan Baru", secara virtual, Minggu (21/4).

"Kalau demokrasi seperti sekarang strukturnya, pelaku-pelakunya, maka pada periode yang akan datang bisa terjerumus kembali dalam kemunduran," katanya, Minggu sore (21/4).


Karena, kata Didik, saat ini sudah terjadi lobi-lobi politik untuk pemerintahan yang akan datang. Dia menilai perilaku para politisi dan partai politik saat ini tidak mempunyai kecerahan di dalam pikirannya untuk membangun demokrasi yang sehat.

"Jadi, oposisi dianggap tidak penting, check and balance dianggap tidak penting," terang ketusnya.

Bukan hanya perilaku politisi dan Parpol, sambung Didik, demokrasi Indonesia mengalami kemunduran juga diakibatkan publik yang percaya kepada seorang manusia yang memimpin.

"Jadi, selama 10 tahun itu percaya kepada orang, lalu tertipu semua. Karena demokrasi dimainkan semau gue, peraturan, karena itu sekarang dikenal bukan rule of law (tapi) rule by law. Jadi hukum ditekuk-tekuk, dilipat-lipat, seolah-olah tidak melanggar, karena mendapat persetujuan dari mayoritas publik. Jadi publik yang menjadi pendorong dari kemunduran demokrasi," jelas Prof Didik.

"Nah, sementara kelompok intelektual yang ingin membangun demokrasi dengan rasional, elegan, bagus, modern, justru tidak mendapat tempat. Karena itu, menurut saya, ke depan kita harus membangun sistem, membangun rule of law, membangun check and balance," kata Didik.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya