Berita

Rektor Universitas Paramadina, Profesor Didik J Rachbini/Rep

Politik

Prof Didik: Ke Depan, Demokrasi Indonesia Semakin Mundur

MINGGU, 21 APRIL 2024 | 16:31 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Demokrasi Indonesia kembali terjerumus dalam kemunduran pada pemerintahan mendatang, karena perilaku politisi yang tidak mempunyai pemikiran membangun demokrasi yang sehat.

Pernyataan itu disampaikan Rektor Universitas Paramadina, Profesor Didik J Rachbini, dalam pengantar diskusi yang diselenggarakan Universitas Paramadina dan LP3ES, berjudul "Masa Depan Demokrasi Indonesia di Masa Kepemimpinan Baru", secara virtual, Minggu (21/4).

"Kalau demokrasi seperti sekarang strukturnya, pelaku-pelakunya, maka pada periode yang akan datang bisa terjerumus kembali dalam kemunduran," katanya, Minggu sore (21/4).


Karena, kata Didik, saat ini sudah terjadi lobi-lobi politik untuk pemerintahan yang akan datang. Dia menilai perilaku para politisi dan partai politik saat ini tidak mempunyai kecerahan di dalam pikirannya untuk membangun demokrasi yang sehat.

"Jadi, oposisi dianggap tidak penting, check and balance dianggap tidak penting," terang ketusnya.

Bukan hanya perilaku politisi dan Parpol, sambung Didik, demokrasi Indonesia mengalami kemunduran juga diakibatkan publik yang percaya kepada seorang manusia yang memimpin.

"Jadi, selama 10 tahun itu percaya kepada orang, lalu tertipu semua. Karena demokrasi dimainkan semau gue, peraturan, karena itu sekarang dikenal bukan rule of law (tapi) rule by law. Jadi hukum ditekuk-tekuk, dilipat-lipat, seolah-olah tidak melanggar, karena mendapat persetujuan dari mayoritas publik. Jadi publik yang menjadi pendorong dari kemunduran demokrasi," jelas Prof Didik.

"Nah, sementara kelompok intelektual yang ingin membangun demokrasi dengan rasional, elegan, bagus, modern, justru tidak mendapat tempat. Karena itu, menurut saya, ke depan kita harus membangun sistem, membangun rule of law, membangun check and balance," kata Didik.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Suyudi Pede Gusur Puluhan Pati-Pamen Loyalis Listyo

Selasa, 06 Oktober 2026 | 05:09

Ibunda Meninggal Dunia, Ferdy Sambo Tak Hadiri Pemakaman

Senin, 28 September 2026 | 15:41

UPDATE

Tiga Tantangan Utama Ekonomi Global Menurut IMF: Energi, Utang, dan Teknologi AI

Kamis, 08 Oktober 2026 | 08:10

Tiga Indeks Wall Street Melemah, Dow Jones Turun 0,66 Persen

Kamis, 08 Oktober 2026 | 07:46

Harga Logam Mulia Redup Disengat Dolar AS dan Kenaikan Imbal Hasil

Kamis, 08 Oktober 2026 | 07:34

Mantan Ibu Negara Sri Lanka Ditangkap, Terseret Dugaan Penyalahgunaan Dana Donasi

Kamis, 08 Oktober 2026 | 07:16

Bursa Eropa Berguguran Disengat Lonjakan Minyak dan Obligasi

Kamis, 08 Oktober 2026 | 07:02

Baznas Perkuat Ekosistem Digital Fundraising

Kamis, 08 Oktober 2026 | 06:51

PDIP Didorong Galang Kekuatan Politik di DPR terkait Gibran

Kamis, 08 Oktober 2026 | 06:25

Pilpres 2029 Lampu Kuning untuk Gibran

Kamis, 08 Oktober 2026 | 06:01

Pakpok Putusan MK

Kamis, 08 Oktober 2026 | 05:33

Pramono Larang PMI Pungut Iuran ke ASN DKI

Kamis, 08 Oktober 2026 | 05:21

Selengkapnya