Berita

Rektor Universitas Paramadina, Profesor Didik J Rachbini/Rep

Politik

Prof Didik: Ke Depan, Demokrasi Indonesia Semakin Mundur

MINGGU, 21 APRIL 2024 | 16:31 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Demokrasi Indonesia kembali terjerumus dalam kemunduran pada pemerintahan mendatang, karena perilaku politisi yang tidak mempunyai pemikiran membangun demokrasi yang sehat.

Pernyataan itu disampaikan Rektor Universitas Paramadina, Profesor Didik J Rachbini, dalam pengantar diskusi yang diselenggarakan Universitas Paramadina dan LP3ES, berjudul "Masa Depan Demokrasi Indonesia di Masa Kepemimpinan Baru", secara virtual, Minggu (21/4).

"Kalau demokrasi seperti sekarang strukturnya, pelaku-pelakunya, maka pada periode yang akan datang bisa terjerumus kembali dalam kemunduran," katanya, Minggu sore (21/4).


Karena, kata Didik, saat ini sudah terjadi lobi-lobi politik untuk pemerintahan yang akan datang. Dia menilai perilaku para politisi dan partai politik saat ini tidak mempunyai kecerahan di dalam pikirannya untuk membangun demokrasi yang sehat.

"Jadi, oposisi dianggap tidak penting, check and balance dianggap tidak penting," terang ketusnya.

Bukan hanya perilaku politisi dan Parpol, sambung Didik, demokrasi Indonesia mengalami kemunduran juga diakibatkan publik yang percaya kepada seorang manusia yang memimpin.

"Jadi, selama 10 tahun itu percaya kepada orang, lalu tertipu semua. Karena demokrasi dimainkan semau gue, peraturan, karena itu sekarang dikenal bukan rule of law (tapi) rule by law. Jadi hukum ditekuk-tekuk, dilipat-lipat, seolah-olah tidak melanggar, karena mendapat persetujuan dari mayoritas publik. Jadi publik yang menjadi pendorong dari kemunduran demokrasi," jelas Prof Didik.

"Nah, sementara kelompok intelektual yang ingin membangun demokrasi dengan rasional, elegan, bagus, modern, justru tidak mendapat tempat. Karena itu, menurut saya, ke depan kita harus membangun sistem, membangun rule of law, membangun check and balance," kata Didik.

Populer

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Kasus OTT Pemalang: Anggota Polri yang Bertugas di KPK Jadi Tersangka

Kamis, 30 Juli 2026 | 10:29

UPDATE

Kejagung Pede Hadapi Febrie di Sidang Praperadilan

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 02:27

Gebrakan PAM Jaya Tekan Kebocoran Air Diapresiasi

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 02:19

FEB UNJ Dukung Pariwisata Berkelanjutan di Bali Lewat Pengabdian Masyarakat

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 02:01

Danantara Investasi Rp44 Triliun di JBS Group

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 02:01

Anggota PWI Jakbar Laporkan Oknum Polisi ke Propam Polda Metro, Ini Sebabnya

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 01:47

Bawaslu Campus Connect Jadi Solusi Tantangan Digital di Pemilu

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 01:28

Publik Curiga UGM Melindungi Dugaan Ijazah Palsu Jokowi

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 01:17

Febrie Adriansyah Siap Buka-bukaan di Sidang Praperadilan

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 01:02

Gedung Bapenda DKI Kebakaran

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 00:32

Pemerintah Diultimatum 15 Hari Terbitkan PP Cukai MBDK

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 00:13

Selengkapnya