Berita

Konflik Iran dan Israel/Net

Politik

Indonesia Harus Dorong Deeskalasi Timteng

MINGGU, 21 APRIL 2024 | 08:14 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Memanasnya kondisi Timur Tengah saat ini berdampak buruk bagi ekonomi global. Pemerintah Indonesia diminta mendorong dunia segera melakukan deeskalasi.

Ketua DPP Partai Nasdem Bidang Hubungan Internasional Martin Manurung menilai Pemerintah Indonesia bisa mendesak negara-negara proxynya seperti Amerika Serikat, Rusia, China dan negara-negara lainnya untuk menghentikan serangan balasan antar dua negara konflik.

“Harus sama-sama melakukan deeskalasi. Itu harus kita bisa lakukan tekanan seperti itu,” kata Martin kepada wartawan, Minggu (21/4).


Martin mengatakan Pemerintah RI harus konsisten pada politik bebas aktif dengan tidak terjebak pada kondisi Timur Tengah yang memanas.

“Politik luar negeri kita bebas aktif. Kita jangan terjebak pada sentimen-sentimen yang lain untuk sementara. Karena keadaan global ini belum pasti," kata Martin.

Menurutnya, Indonesia saat ini sebenarnya punya reputasi yang cukup bagus di dunia internasional, mulai dari Anggota G-20 hingga dominannya RI di ASEAN.

Maka, hal itu harus menjadi nilai tambah bagi Indonesia untuk menekan konflik semakin berkepanjangan.

"Kita juga punya sejarah dalam gerakan Non-Blok. Nah, itu harus dimainkan semua untuk melakukan deeskalasi konflik global ini. Amerika juga jangan semata-mata melihat sendiri politik dalam negeri dia," demikian Martin.



Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya