Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Konflik Iran-Israel Diprediksi Bikin APBN Membengkak

MINGGU, 21 APRIL 2024 | 00:55 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Lonjakan harga minyak dunia sebagai dampak konflik geopolitik di Timur Tengah diyakini akan membuat APBN RI membengkak.

Hal tersebut dikatakan Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti, dalam Diskusi Publik Ekonom Perempuan Indef virtual, Sabtu (20/4).

Menurut Esther, Pemerintah Indonesia perlu mengatur anggaran negara dengan baik agar APBN tidak membengkak hingga terjadi defisit di masa depan akibat harga minyak dunia yang diprediksi meroket.


Dalam diskusi tersebut, Esther menyarankan pemerintah menggunakan anggaran untuk lebih banyak belanja produktif tidak hanya untuk belanja konsumtif, seperti program makan siang gratis yang direncanakan oleh calon presiden terpilih, Prabowo Subianto.

"Yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah melihat kembali berbagai anggaran belanja agar lebih efektif diarahkan ke belanja produktif. Tak hanya konsumtif seperti makan gratis," ujar Esther.

Adapun Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran sebelumnya telah mengungkapkan bahwa anggaran yang diperlukan untuk tahap pertama program tersebut mencapai Rp100-120 triliun.

Namun, menurut Esther, pemerintah semestinya bisa mengalihkan anggaran belanja konsumtif ke sektor produktif guna meningkatkan pendapatan dan produktivitas di sektor bisnis yang berdampak positif secara jangka panjang.

"Kalau belanja pemerintah ini bisa diarahkan ke belanja yang lebih produktif, saya rasa akan membuat pertumbuhan ekonomi kita lebih berkelanjutan. Lebih terpantau dalam jangka panjang," jelas Esther.

Arahan tersebut menyusul adanya konflik antara Iran dan Israel yang disinyalir dapat memengaruhi harga minyak mentah secara global.

Konflik Iran dan Israel, lanjut Esther, juga dapat berdampak pada kenaikan harga minyak mentah karena kawasan tersebut merupakan salah satu produsen minyak terbesar di dunia yang memasok lebih dari 13 juta per barrel per hari.

Di mana kenaikan harga minyak mentah diprediksi dapat menciptakan defisit fiskal sebesar 2-3 persen dan membengkaknya anggaran negara.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya