Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Konflik Iran-Israel Diprediksi Bikin APBN Membengkak

MINGGU, 21 APRIL 2024 | 00:55 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Lonjakan harga minyak dunia sebagai dampak konflik geopolitik di Timur Tengah diyakini akan membuat APBN RI membengkak.

Hal tersebut dikatakan Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti, dalam Diskusi Publik Ekonom Perempuan Indef virtual, Sabtu (20/4).

Menurut Esther, Pemerintah Indonesia perlu mengatur anggaran negara dengan baik agar APBN tidak membengkak hingga terjadi defisit di masa depan akibat harga minyak dunia yang diprediksi meroket.


Dalam diskusi tersebut, Esther menyarankan pemerintah menggunakan anggaran untuk lebih banyak belanja produktif tidak hanya untuk belanja konsumtif, seperti program makan siang gratis yang direncanakan oleh calon presiden terpilih, Prabowo Subianto.

"Yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah melihat kembali berbagai anggaran belanja agar lebih efektif diarahkan ke belanja produktif. Tak hanya konsumtif seperti makan gratis," ujar Esther.

Adapun Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran sebelumnya telah mengungkapkan bahwa anggaran yang diperlukan untuk tahap pertama program tersebut mencapai Rp100-120 triliun.

Namun, menurut Esther, pemerintah semestinya bisa mengalihkan anggaran belanja konsumtif ke sektor produktif guna meningkatkan pendapatan dan produktivitas di sektor bisnis yang berdampak positif secara jangka panjang.

"Kalau belanja pemerintah ini bisa diarahkan ke belanja yang lebih produktif, saya rasa akan membuat pertumbuhan ekonomi kita lebih berkelanjutan. Lebih terpantau dalam jangka panjang," jelas Esther.

Arahan tersebut menyusul adanya konflik antara Iran dan Israel yang disinyalir dapat memengaruhi harga minyak mentah secara global.

Konflik Iran dan Israel, lanjut Esther, juga dapat berdampak pada kenaikan harga minyak mentah karena kawasan tersebut merupakan salah satu produsen minyak terbesar di dunia yang memasok lebih dari 13 juta per barrel per hari.

Di mana kenaikan harga minyak mentah diprediksi dapat menciptakan defisit fiskal sebesar 2-3 persen dan membengkaknya anggaran negara.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

UPDATE

Bareskrim Gerebek 9 Lokasi Rawan Narkoba di Sumut, Puluhan Pengedar dan Pemakai Diamankan

Senin, 12 Oktober 2026 | 12:28

Pasar Serdang Kemayoran Segera Direvitalisasi

Senin, 12 Oktober 2026 | 12:15

Hadiah Bibit Korupsi

Senin, 12 Oktober 2026 | 12:01

Aparat Usut Dugaan Investasi Emas Bodong Rp25 Miliar yang Seret Sejumlah Artis

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:55

Putusan MK soal Gibran Bergulir ke Ranah Politik

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:39

Karhutla Belum Tuntas, Pemerintah Kaji Langkah Penanganan Terbaik

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:34

Kemenhub Catat 1.673 Penerbangan Terdampak Karhutla: 907 Batal

Senin, 12 Oktober 2026 | 11:17

Radja Nainggolan Ungkap Penyesalan Besar Belum Pernah Bela Timnas Indonesia

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Trump Pertimbangkan Bantu Arab Saudi Perangi Houthi

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:48

Selengkapnya