Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Konflik Iran-Israel Diprediksi Bikin APBN Membengkak

MINGGU, 21 APRIL 2024 | 00:55 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Lonjakan harga minyak dunia sebagai dampak konflik geopolitik di Timur Tengah diyakini akan membuat APBN RI membengkak.

Hal tersebut dikatakan Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti, dalam Diskusi Publik Ekonom Perempuan Indef virtual, Sabtu (20/4).

Menurut Esther, Pemerintah Indonesia perlu mengatur anggaran negara dengan baik agar APBN tidak membengkak hingga terjadi defisit di masa depan akibat harga minyak dunia yang diprediksi meroket.


Dalam diskusi tersebut, Esther menyarankan pemerintah menggunakan anggaran untuk lebih banyak belanja produktif tidak hanya untuk belanja konsumtif, seperti program makan siang gratis yang direncanakan oleh calon presiden terpilih, Prabowo Subianto.

"Yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah melihat kembali berbagai anggaran belanja agar lebih efektif diarahkan ke belanja produktif. Tak hanya konsumtif seperti makan gratis," ujar Esther.

Adapun Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran sebelumnya telah mengungkapkan bahwa anggaran yang diperlukan untuk tahap pertama program tersebut mencapai Rp100-120 triliun.

Namun, menurut Esther, pemerintah semestinya bisa mengalihkan anggaran belanja konsumtif ke sektor produktif guna meningkatkan pendapatan dan produktivitas di sektor bisnis yang berdampak positif secara jangka panjang.

"Kalau belanja pemerintah ini bisa diarahkan ke belanja yang lebih produktif, saya rasa akan membuat pertumbuhan ekonomi kita lebih berkelanjutan. Lebih terpantau dalam jangka panjang," jelas Esther.

Arahan tersebut menyusul adanya konflik antara Iran dan Israel yang disinyalir dapat memengaruhi harga minyak mentah secara global.

Konflik Iran dan Israel, lanjut Esther, juga dapat berdampak pada kenaikan harga minyak mentah karena kawasan tersebut merupakan salah satu produsen minyak terbesar di dunia yang memasok lebih dari 13 juta per barrel per hari.

Di mana kenaikan harga minyak mentah diprediksi dapat menciptakan defisit fiskal sebesar 2-3 persen dan membengkaknya anggaran negara.

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Keputusan KIP Kuatkan Keyakinan Ijazah Jokowi Palsu

Minggu, 22 Februari 2026 | 06:18

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Harianto Badjoeri Dikenal Dermawan

Senin, 23 Februari 2026 | 01:19

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

Sangat Aneh Bila Disimpulkan Ijazah Jokowi Asli

Kamis, 19 Februari 2026 | 18:39

UPDATE

Kuota Internet Hangus Digugat ke Mahkamah Konstitusi

Jumat, 27 Februari 2026 | 00:01

Mantan Personel Militer Filipina Ungkap Skandal Politik Uang Pejabat Negara

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:56

Penanganan Kasus Lapangan Padel Jangan hanya Reaktif Usai Muncul Polemik

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:38

Legislator PKS Soroti Ketimpangan Politik Hukum Laut Nasional

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:22

PLN Enjiniring Raih Dua Penghargaan ITAY 2026

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:17

Tiga Syarat ‘State Capitalism’

Kamis, 26 Februari 2026 | 23:04

CMNP Minta Sita Jaminan Rumah Hary Tanoe di Beverly Hills

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:47

IPK 2025 Anjlok ke 34, Rudy Darsono: Efek Jera Cuma Jualan Politik

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:37

Konektivitas Nasional di Daerah Bencana Pulih 100 Persen

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:32

BPKH Perkuat Sinergi Investasi Nasional dan Internasional Lewat Revisi UU

Kamis, 26 Februari 2026 | 22:18

Selengkapnya