Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Konflik Iran-Israel Diprediksi Bikin APBN Membengkak

MINGGU, 21 APRIL 2024 | 00:55 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Lonjakan harga minyak dunia sebagai dampak konflik geopolitik di Timur Tengah diyakini akan membuat APBN RI membengkak.

Hal tersebut dikatakan Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti, dalam Diskusi Publik Ekonom Perempuan Indef virtual, Sabtu (20/4).

Menurut Esther, Pemerintah Indonesia perlu mengatur anggaran negara dengan baik agar APBN tidak membengkak hingga terjadi defisit di masa depan akibat harga minyak dunia yang diprediksi meroket.


Dalam diskusi tersebut, Esther menyarankan pemerintah menggunakan anggaran untuk lebih banyak belanja produktif tidak hanya untuk belanja konsumtif, seperti program makan siang gratis yang direncanakan oleh calon presiden terpilih, Prabowo Subianto.

"Yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah melihat kembali berbagai anggaran belanja agar lebih efektif diarahkan ke belanja produktif. Tak hanya konsumtif seperti makan gratis," ujar Esther.

Adapun Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran sebelumnya telah mengungkapkan bahwa anggaran yang diperlukan untuk tahap pertama program tersebut mencapai Rp100-120 triliun.

Namun, menurut Esther, pemerintah semestinya bisa mengalihkan anggaran belanja konsumtif ke sektor produktif guna meningkatkan pendapatan dan produktivitas di sektor bisnis yang berdampak positif secara jangka panjang.

"Kalau belanja pemerintah ini bisa diarahkan ke belanja yang lebih produktif, saya rasa akan membuat pertumbuhan ekonomi kita lebih berkelanjutan. Lebih terpantau dalam jangka panjang," jelas Esther.

Arahan tersebut menyusul adanya konflik antara Iran dan Israel yang disinyalir dapat memengaruhi harga minyak mentah secara global.

Konflik Iran dan Israel, lanjut Esther, juga dapat berdampak pada kenaikan harga minyak mentah karena kawasan tersebut merupakan salah satu produsen minyak terbesar di dunia yang memasok lebih dari 13 juta per barrel per hari.

Di mana kenaikan harga minyak mentah diprediksi dapat menciptakan defisit fiskal sebesar 2-3 persen dan membengkaknya anggaran negara.

Populer

MA Koreksi Kerugian Negara Kasus Korupsi Timah, Bukan Rp300 Triliun

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 22:36

Giliran Kepemimpinan TNI Kembali Diberikan kepada Matra Laut

Sabtu, 08 Agustus 2026 | 06:27

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Keluarga Eks Pangkostrad Kemal Idris Akhirnya Raih Keadilan

Senin, 10 Agustus 2026 | 23:00

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Kerumunan Massa saat Jokowi ke NTT Direkayasa

Senin, 03 Agustus 2026 | 13:39

Wewenang Ditjen Bea Cukai Sudah Melampaui Namanya

Minggu, 02 Agustus 2026 | 02:12

UPDATE

Prabowo Bertemu Wakil Menteri Perang AS Elbrigde Colby, Bahas Apa?

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:22

Aksi Kocak dan Absurd dalam Film Kung Fu Soccer

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:18

KPK Panggil Pejabat Hingga Pegawai Pemkab Langkat

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:05

Polri Klarifikasi Rutan Bareskrim Disebut jadi Sarang Narkoba

Rabu, 12 Agustus 2026 | 16:01

Legislator Nasdem Minta Negara Kasih Insentif ke Ibu Rumah Tangga

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:56

KPK Panggil Direktur Bank DBS Indonesia di Kasus TPPU Andhi Pramono

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:46

Lawyer Sebut Kasus Pelabuhan Tanjung Perak Sarat Kriminalisasi

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:29

UOB Geser Strategi, Fokus Garap Emerging Affluent dan Kebutuhan Nasabah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:26

Golkar Dukung Wakil Kepala Daerah Tak Dipilih Lewat Pilkada

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:22

24 Persen Penduduk Sumbang 56 Persen Konsumsi, Ekonom Soroti Kelas Menengah

Rabu, 12 Agustus 2026 | 15:03

Selengkapnya