Berita

Ilustrasi/Net

Dunia

Konflik Iran-Israel Diprediksi Bikin APBN Membengkak

MINGGU, 21 APRIL 2024 | 00:55 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Lonjakan harga minyak dunia sebagai dampak konflik geopolitik di Timur Tengah diyakini akan membuat APBN RI membengkak.

Hal tersebut dikatakan Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti, dalam Diskusi Publik Ekonom Perempuan Indef virtual, Sabtu (20/4).

Menurut Esther, Pemerintah Indonesia perlu mengatur anggaran negara dengan baik agar APBN tidak membengkak hingga terjadi defisit di masa depan akibat harga minyak dunia yang diprediksi meroket.


Dalam diskusi tersebut, Esther menyarankan pemerintah menggunakan anggaran untuk lebih banyak belanja produktif tidak hanya untuk belanja konsumtif, seperti program makan siang gratis yang direncanakan oleh calon presiden terpilih, Prabowo Subianto.

"Yang harus dilakukan oleh pemerintah adalah melihat kembali berbagai anggaran belanja agar lebih efektif diarahkan ke belanja produktif. Tak hanya konsumtif seperti makan gratis," ujar Esther.

Adapun Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran sebelumnya telah mengungkapkan bahwa anggaran yang diperlukan untuk tahap pertama program tersebut mencapai Rp100-120 triliun.

Namun, menurut Esther, pemerintah semestinya bisa mengalihkan anggaran belanja konsumtif ke sektor produktif guna meningkatkan pendapatan dan produktivitas di sektor bisnis yang berdampak positif secara jangka panjang.

"Kalau belanja pemerintah ini bisa diarahkan ke belanja yang lebih produktif, saya rasa akan membuat pertumbuhan ekonomi kita lebih berkelanjutan. Lebih terpantau dalam jangka panjang," jelas Esther.

Arahan tersebut menyusul adanya konflik antara Iran dan Israel yang disinyalir dapat memengaruhi harga minyak mentah secara global.

Konflik Iran dan Israel, lanjut Esther, juga dapat berdampak pada kenaikan harga minyak mentah karena kawasan tersebut merupakan salah satu produsen minyak terbesar di dunia yang memasok lebih dari 13 juta per barrel per hari.

Di mana kenaikan harga minyak mentah diprediksi dapat menciptakan defisit fiskal sebesar 2-3 persen dan membengkaknya anggaran negara.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

UPDATE

Elite NU Harus Setop Jadikan Warga Nahdliyin Objek Politik Praktis

Rabu, 02 September 2026 | 01:48

Gus Alex Pernah Setor Pansus Haji DPR Lewat Teman Nusron Wahid, Segini Besarnya

Rabu, 02 September 2026 | 01:21

Raja Juli: Presiden Prabowo Pemimpin Tegas dalam Atasi Karhutla

Rabu, 02 September 2026 | 01:02

Setoran ke Ditjen Imigrasi Didalami KPK Lewat Pemeriksaan Staf KJRI Kuching

Rabu, 02 September 2026 | 00:47

Skema BLU Berisiko Tambah Beban Birokrasi Tata Kelola Sektor Energi

Rabu, 02 September 2026 | 00:23

Harga Pertamax Green 95 Disesuaikan dan Mulai Berlaku 2 September 2026

Rabu, 02 September 2026 | 00:01

Menko Polkam Ajak Seluruh Sektor Serius Tangkal DFK di Medsos

Selasa, 01 September 2026 | 23:40

BP Batam Pilih Tak Bergantung dengan APBN

Selasa, 01 September 2026 | 23:18

Lobi Fuad Hasan Masyhur Berujung Persetujuan Jokowi soal Tambahan Kuota Haji 2022

Selasa, 01 September 2026 | 23:15

Dua Tahun Kabinet Merah Putih, Sandiaga Uno Dinilai Layak Masuk Kabinet

Selasa, 01 September 2026 | 22:29

Selengkapnya