Berita

Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera/RMOL

Politik

Soal Pengerahan Massa Jelang Putusan MK, PKS Titip Jaga Ketertiban

SABTU, 20 APRIL 2024 | 22:38 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Belum ada informasi terkait rencana pengerahan massa pendukung pasangan calon (paslon) 01 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin) saat pembacaan putusan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) pada 22 April.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera seusai Diskusi Publik bertajuk “Tragedi Kelam Demokrasi Indonesia” di Markas Forum Penyelamat Demokrasi dan Reformasi (F-PDR), Menteng, Jakarta Pusat, pada Sabtu (20/4).

“Kebetulan saya bukan bidang pengerahan massa, nanti ditanya ke teman-teman massa,” kata Mardani.


Namun begitu, Mardani mempersilahkan dan menilai wajar jika ada masyarakat yang masih ingin berdemonstrasi menyuarakan aspirasinya di Gedung MK nanti. Sebab, menyampaikan pendapat dilindungi Undang-undang (UU).

“Kalau buat saya, gak kenapa-napa selama semuanya dilakukan dengan menjaga ketertiban, menjaga adab. Negara kita negara demokrasi boleh menyampaikan pendapat,” katanya.

Lebih jauh, Mardani hanya berpesan agar pada saat penyampaian pendapat di MK, bisa menjaga ketertiban.

“Jangan ada bentrokan. Buat saya siapa saja warga negara yang ingin menjaga demokrasi dan ingin hadir monggo. Tapi titip jaga ketertiban,” pungkasnya.

Sidang putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pilpres 2024 akan digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (22/4).

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

UPDATE

Muktamar NU Turut Gerakan Ekonomi Masyarakat

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:22

Puan Anggap Santai Ocehan Budi Arie soal Percepatan Pemilu

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:11

Ada Angka Favorit Prabowo di Balik Muktamar NU

Kamis, 27 Agustus 2026 | 16:09

Bisnis Makin Kompleks, Profesi PPGA Disiapkan untuk Kelola Risiko Kebijakan dan Politik

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

Prabowo Tiba di Lokasi Muktamar ke-35 NU, Disambut Rais 'Aam hingga Gus Yahya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:58

LKPP 2025 Kembali Raih WTP ke-10 Sejak 2016, Ini Catatan Purbaya

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:54

Menkop Ingin Koperasi dan Pariwisata Kerek Ekonomi Daerah

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

IPW Minta Dugaan Penipuan Rp58,5 Miliar Libatkan Perwira Polri Diuji Profesional

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:51

KPK Panggil Mantan Pj Bupati Muara Enim Hingga Petinggi Swasta di Kasus Suap Edison

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:46

Jangan Sampai UU Perampasan Aset Buka Celah Penyalahgunaan Wewenang

Kamis, 27 Agustus 2026 | 15:43

Selengkapnya