Berita

Pertemuan Menko Perekonomian RI, Airlangga Hartarto dan mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair/Ist

Politik

Bertemu Airlangga, Tony Blair Siap Bantu Tumbuhkan Ekonomi Indonesia

SABTU, 20 APRIL 2024 | 08:25 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Target inklusi keuangan Pemerintah Indonesia yang dipatok sebesar 90 persen di tahun 2024 diyakini bisa terwujud melalui berbagai kerja sama.

Salah satu yang tertarik dengan target ambisius pemerintah ini adalah mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair. Saat bertemu dengan Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto pada Jumat (19/4), Tony Blair yakin Indonesia bisa menjadi salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia Tenggara.

Untuk mewujudkan target inklusi keuangan tersebut, Airlangga dan Tony Blair sepakat bahwa digitalisasi merupakan strategi yang paling tepat.


Melalui Tony Blair Institute (TBI), Tony Blair mendukung adanya kerja sama yang produktif antara kedua pihak dan dapat menjadikan Indonesia sebagai model acuan pertumbuhan ekonomi inklusif yang sukses di beberapa kawasan.

“Kami bersedia berbagi pengalaman untuk membantu Pemerintah Indonesia guna meningkatkan pertumbuhan yang positif pada aspek digitalisasi, inklusi keuangan, dan transisi energi,” kata Tony Blair dalam keterangan yang dirilis Kemenko Perekonomian, Sabtu (20/4).

Pertemuan Airlangga dan Tony Blair berlangsung di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Jumat kemarin. Pada pertemuan tersebut, Menko Airlangga menjelaskan beberapa komitmen kerja sama pendanaan yang telah dilakukan bersama negara-negara mitra.

Mulai dari Asia Zero Emission Community (AZEC), Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII), sampai dengan rencana investasi Masdar atas Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang memiliki kapasitas 1,2 GW.

Diskusi juga mencakup pembahasan mengenai tantangan teknologi ke depan, khususnya terkait perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI) yang memiliki dampak besar terhadap seluruh aspek kehidupan, baik positif maupun negatif.

Keduanya sepakat, pemerintah harus siap menghadapi berbagai dampaknya melalui regulasi yang komprehensif, adaptif dan mampu mengantisipasi berbagai tantangan teknologi ke depan.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Menhan Sjafrie-Dubes Maroko Bahas Penguatan Kerja Sama Pertahanan Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:11

Kompensasi Uang Bau TPST Bantar Gebang Molor

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:01

DJP: Sistem Sudah Siap Pungut Pajak Pedagang Online Mulai 1 Juli

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:25

GMNI Dorong Efisiensi APBN Berorientasi Kesejahteraan

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:12

CBA Ancam Laporkan KPK ke Dewas soal Suap Impor Bea Cukai

Rabu, 01 Juli 2026 | 03:00

Der Panzer Rontok, Bangsa yang Pernah Hampir Punah Justru Melaju

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:34

Erling Haaland Bawa Norwegia Tantang Brasil

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:22

Ini Alasan Upacara Hari Bhayangkara Digelar di Satlat Brimob Polri Cikeas

Rabu, 01 Juli 2026 | 02:00

Sanksi Partai Tak Bisa Gantikan Proses Hukum Kasus Dokter Icha

Rabu, 01 Juli 2026 | 01:41

Selengkapnya