Berita

Pemikir kebhinekaan Dr. Sukidi Mulyadi/Rep

Politik

Pemikir Kebhinekaan Berharap Hakim MK Selamatkan Demokrasi

SABTU, 20 APRIL 2024 | 05:20 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Para hakim Mahkamah Konstitusi (MK) diharapkan bisa menjadi penyelamat demokrasi, menjelang putusan tentang gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 yang dilayangkan pasangan calon (paslon) nomor urut 01 dan 03.

Demikian disampaikan pemikir kebhinekaan Dr. Sukidi Mulyadi dalam acara bertajuk “Sidang Pendapat Rakyat untuk Keadilan Pemilu 2024” di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (19/4).

“Saya memohon kepada yang mulia untuk menyelamatkan demokrasi dari resesi regresi, bahkan kematian. Sebagai penjaga demokrasi, maka para hakim yang mulia memiliki kewajiban yang mulia untuk menyelamatkan demokrasi, bukan hanya dari resesi dan regresi, tetapi dari kematian itu sendiri,” harap Sukidi.


Doktor jebolan Harvard University ini menyebut kondisi demokrasi di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengalami kemunduran. Ini pernah dikupas tuntas oleh berbagai jurnal ilmiah para akademisi dalam dan luar negeri.

“Yang mulia pada 2021 Prof William dan Saiful Mujani menulis artikel yang segitu brilian di the journal of democracy. Artikel itu memberikan peringatan dini kepada Presiden Jokowi agar tidak mengesampingkan demokrasi. Artikel itu berjudul Jokowi sideline democracy. Ini peringatan yang akhirnya tidak didengar presiden sehingga apa yang terjadi tiga tahun kemudian,” sesalnya.

Menurutnya, demokrasi di Indonesia bukan hanya terjadi kerusakan, tetapi presiden mengorbankan demokrasi itu sendiri.

“Saya berpendapat bahwa bukan hanya kerusakan terjadi terhadap demokrasi, tetapi  yang terjadi lonceng kematian demokrasi,” tandasnya.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Ketika Jenderal Memimpin yang Bukan Bidangnya

Kamis, 04 Juni 2026 | 00:15

Tiga Pensiunan Jenderal Nyungsep Gegara Tersandung Kasus

Jumat, 05 Juni 2026 | 03:16

KPK Dikabarkan OTT Pejabat Imigrasi Jakarta Barat, Diduga Terkait TKA

Rabu, 03 Juni 2026 | 07:33

Rita Widyasari: Dari Suap, Gratifikasi dan TPPU hingga Korporasi Tambang

Rabu, 03 Juni 2026 | 17:07

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

UPDATE

Manusia Nusantara dan Karakteristiknya

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:59

Diduga Terlibat Korupsi, Wali Kota Pematangsiantar Dilaporkan ke KPK

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:40

Telkom Bidik Peluang AI di Berbagai Sektor Industri Lewat Alcosystem

Sabtu, 06 Juni 2026 | 03:20

Bahlil: Bagi Golkar, Kosgoro ‘Seng Ada Lawan’

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:57

Film Pesta Babi Dianggap jadi Instrumen Kampanye Disintegrasi Papua

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:33

Banyak Orang Cemas dengan Ekonomi Indonesia, Chatib Basri jadi Solusi

Sabtu, 06 Juni 2026 | 02:15

Membongkar Jaringan Korupsi Terstruktur Keimigrasian

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:55

Penangkapan 320 WNA Jaringan Judol jadi Kado Manis Hari Bhayangkara

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:30

Kasus Silmy Karim Harus jadi Momentum Reformasi Total Keimigrasian

Sabtu, 06 Juni 2026 | 01:10

Purbaya Bantah Isu Mundur dari Menkeu: Saya Lebih Suka Maju!

Sabtu, 06 Juni 2026 | 00:53

Selengkapnya