Berita

Jurubicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra/RMOL

Politik

Demokrat Tak Ambil Pusing kalau Ada Parpol di Luar Koalisi Prabowo Dapat Kursi Menteri

JUMAT, 19 APRIL 2024 | 14:39 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Kalau ada partai politik di luar Koalisi Indonesia Maju pengusung pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang bergabung dan mendapatkan jatah kursi kabinet kelak, bukan sebuah persoalan besar bagi Partai Demokrat.

Kepala Badan Komunikasi Strategis dan Koordinator Jurubicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra mengatakan, pihaknya tak mempermasalahkan adanya anggota baru di koalisi Prabowo-Gibran.

“Bagus-bagus saja, karena bagi kami yang penting elemen tokoh bangsa bersatu. Bagi kami semua elemen bangsa ini bisa bergabung bersama. Tapi lagi-lagi kami ingin tidak ada oposisi, bukan,” kata Herzaky kepada wartawan di Rumah Dinas Menteri ATR/BPN, Kuningan, Jakarta Selatan, pada Kamis malam (18/4).


Terlebih, lanjut Herzaky, Prabowo sendiri sudah berulang kali menegaskan sikapnya bakal merangkul semua elemen tak terkecuali parpol.

“Pak Prabowo ingin mengajak semua, karena bagaimanapun membangun bangsa ini tidak mudah. Kita tidak mau ada oposisi, kita merangkul. Tapi kalau ada oposisi tetap bagus, karena bagaimanapun kita butuh teman di dalam maupun teman di luar,” tuturnya.

Mengenai jatah kursi, Herzaky kembali menegaskan bahwa hal itu merupakan sepenuhnya hak prerogatif presiden terpilih. Oleh karena itu, pihaknya tak khawatir jatah kursi untuk Partai Demokrat akan berkurang.

“Enggak. Kan proporsi banyak. Kita bukan bicara dapat berapa atau apa, tapi bagaimana kita sama sama berjuang. Kami bersama Pak Prabowo sudah berkomitmen, Pak Prabowo langkahnya apa kita percaya. Karena kalau kita lihat siapapun yang akan bergabung pasti yang terbaik bagi bangsa dan negara," jelas Herzaky.

"Bagi Demokrat jangan dibentur-benturkan, kami dukung Pak Prabowo 100 persen,” pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya