Berita

Menteri BUMN, Erick Thohir/Net

Bisnis

Imbas Perang Iran-Israel, Erick Thohir Minta BUMN Besar Borong Dolar

KAMIS, 18 APRIL 2024 | 21:24 WIB | LAPORAN: ALIFIA DWI RAMANDHITA

Perusahaan pelat merah, yang sangat bergantung pada bahan baku impor dan memiliki utang luar negeri dalam kurs dolar AS dengan jumlah besar, diminta untuk segera memborong dolar dalam waktu dekat.

Hal tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir yang secara khusus ditujukan untuk BUMN besar seperti Pertamina, PLN, MIND ID, hingga BUMN Farmasi.

Menurutnya, permintaan itu dilakukan untuk meminimalisir dampak gejolak ekonomi dan geopolitik dunia imbas adanya konflik Iran dan Israel yang tengah memanas.


Selain itu seruan aksi borong dolar dalam jumlah besar itu juga dilakukan di tengah melemahnya rupiah terhadap dolar AS yang saat ini masih bertengger di atas Rp16 ribu.

Erick juga mengatakan BUMN perlu melakukan peninjauan ulang terhadap biaya operasional belanja modal, utang yang akan jatuh tempo, rencana aksi korporasi, serta melakukan uji stres untuk melihat situasi terkini.

"Serta melakukan kajian sensitivitas terhadap pembayaran pokok dan atau bunga utang dalam dolar yang akan jatuh tempo dalam waktu dekat," kata Erick dalam keterangan resminya dikutip Kamis (18/4).

Menurut menteri BUMN itu, situasi tersebut akan berdampak kepada Indonesia melalui foreign outflow dana investasi, yang diyakini dapat memicu melemahnya rupiah dan naiknya imbal hasil obligasi.

Selain itu, dampak ini juga akan berimbas pada semakin mahalnya biaya impor bahan baku dan pangan karena gangguan rantai pasok.

"Dan akan menggerus neraca perdagangan Indonesia," pungkasnya.

Sementara untuk BUMN sektor perbankan Erick meminta agar perusahaan pelat merah itu dapat menjaga proporsional porsi kredit yang terdampak oleh volatilitas rupiah, suku bunga, dan harga minyak.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Naming Rights Halte untuk Parpol Dinilai Politisasi Ruang Publik

Rabu, 15 April 2026 | 12:19

Iran Taksir Kerugian Akibat Serangan AS-Israel Capai Rp4.300 Triliun

Rabu, 15 April 2026 | 12:13

Prima Sebut Wacana PDIP Gaji Guru Rp5 Juta Ekspektasi Semu

Rabu, 15 April 2026 | 12:12

Kasus Pelecehan di FHUI Jadi Ujian Integritas Kampus

Rabu, 15 April 2026 | 12:06

Temui Dubes UEA, Waka MPR Pacu Investasi dan Transisi Energi

Rabu, 15 April 2026 | 11:52

IPC TPK Sukses Kelola 850 Ribu TEUs di Awal 2026

Rabu, 15 April 2026 | 11:41

Diduga Dianiaya Senior, Anggota Samapta Polda Kepri Tewas

Rabu, 15 April 2026 | 11:34

Auditor BPKP Ungkap Kerugian Pengadaan Chromebook Terjadi Selama 3 Tahun

Rabu, 15 April 2026 | 11:32

Soal Kasus Bea Cukai, Faizal Assegaf Ungkap Kronologi Hubungan dengan Rizal

Rabu, 15 April 2026 | 11:21

Zelensky Sindir AS Kehilangan Fokus ke Ukraina Akibat Perang Iran

Rabu, 15 April 2026 | 11:03

Selengkapnya