Berita

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (18/4)/RMOL

Politik

Gerindra Soal Perhitungan Kursi Menteri: Pak Prabowo Lebih Tahu

KAMIS, 18 APRIL 2024 | 19:51 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Jatah kursi untuk Partai Gerindra diprediksi bakal banyak dibandingkan parpol lain dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Kendati demikian, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani belum dapat memastikan berapa jatah kursi untuk Gerindra di pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Saya belum ngitung," singkat Muzani saat ditemui di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (18/4).


Muzani menuturkan saat ini belum ada kepastian mengenai di mana saja posisi Gerindra dan parpol koalisi dalam pemerintahan lantaran masih tahap penggodokan.

"Belum ada angka pasti, belum ada posisi yang pasti, karena ini semua masih di-exercise ya, masih terus ‘ini pas atau nggak," jelasnya.

Golkar disebut-sebut meminta jatah lima kursi di kementerian. Namun, untuk Gerindra, Muzani belum dapat memastikan jumlahnya dan menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo Subianto.

"Pak Prabowo lebih tahu berapa jumlah yang akan diberikan kepada Partai Gerindra," ujarnya.

Ditanya soal posisi menteri koordinator (menko) bakal diisi kader parpol koalisi atau profesional, Muzani mengatakan tidak ada dikotomi mengenai posisi tersebut.

Pasalnya, selama figur partai atau profesional memiliki keahlian maka bisa didorong untuk menjadi menko.

"Kami menganggap bahwa tidak ada dikotomi antara profesional dengan orang partai politik. Orang partai politik bisa juga menjadi profesional karena sesungguhnya keahlian yang dimiliki oleh orang politik juga tidak kalah ahlinya dengan orang yang di bidang profesi tertentu," jelasnya lagi.

"Karena itu sekali lagi apa yang diajukan oleh pimpinan partai politik terhadap nama-nama itu kami menganggap orang-orang itu orang yang ahli dan profesional dalam bidangnya," tutupnya.

Populer

Jokowi Layak Digelari Lambe Turah

Senin, 16 Februari 2026 | 12:00

Roy Suryo Cs di Atas Angin terkait Kasus Ijazah Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 12:12

Jokowi Makin Terpojok secara Politik

Minggu, 15 Februari 2026 | 06:59

Lima BPD Berebut Jadi Tuan Rumah Munas BPP HIPMI XVIII

Minggu, 15 Februari 2026 | 12:17

Kasihan Banyak Tokoh Senior Ditipu Jokowi

Rabu, 18 Februari 2026 | 14:19

Aneh Sekali! Legalisir Ijazah Jokowi Tanpa Tanggal, Bulan, dan Tahun

Jumat, 13 Februari 2026 | 02:07

Partai Politik Mulai Meninggalkan Jokowi

Selasa, 17 Februari 2026 | 13:05

UPDATE

Alpriado Osmond Mangkir, Sidang Mediasi di PN Tangerang Ditunda

Senin, 23 Februari 2026 | 16:17

Dasco Minta Impor 105 Ribu Mobil Pikap dari India Ditunda

Senin, 23 Februari 2026 | 16:08

Tiongkok Desak AS Batalkan Tarif Trump Usai Putusan MA

Senin, 23 Februari 2026 | 16:02

SBY Beri Wejangan Geopolitik ke Peserta Pendidikan Lemhannas

Senin, 23 Februari 2026 | 15:55

Subsidi untuk Pertamina dan PLN Senilai Rp27 Triliun Segera Cair

Senin, 23 Februari 2026 | 15:53

Putaran Ketiga Perundingan Nuklir Iran-AS Bakal Digelar 26 Februari di Jenewa

Senin, 23 Februari 2026 | 15:42

KPK Buka Peluang Panggil OSO Terkait Fasilitas Jet Pribadi Menag

Senin, 23 Februari 2026 | 15:38

Perjanjian Dagang RI-AS Jangan Korbankan Kedaulatan Data

Senin, 23 Februari 2026 | 15:24

Palguna Diadukan ke MKMK, DPR: Semua Pejabat Bisa Diawasi

Senin, 23 Februari 2026 | 15:24

Polisi Amankan 28 Orang Lewat Operasi Gakkum di Yahukimo

Senin, 23 Februari 2026 | 15:23

Selengkapnya