Berita

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (18/4)/RMOL

Politik

Gerindra Soal Perhitungan Kursi Menteri: Pak Prabowo Lebih Tahu

KAMIS, 18 APRIL 2024 | 19:51 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Jatah kursi untuk Partai Gerindra diprediksi bakal banyak dibandingkan parpol lain dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Kendati demikian, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani belum dapat memastikan berapa jatah kursi untuk Gerindra di pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Saya belum ngitung," singkat Muzani saat ditemui di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (18/4).


Muzani menuturkan saat ini belum ada kepastian mengenai di mana saja posisi Gerindra dan parpol koalisi dalam pemerintahan lantaran masih tahap penggodokan.

"Belum ada angka pasti, belum ada posisi yang pasti, karena ini semua masih di-exercise ya, masih terus ‘ini pas atau nggak," jelasnya.

Golkar disebut-sebut meminta jatah lima kursi di kementerian. Namun, untuk Gerindra, Muzani belum dapat memastikan jumlahnya dan menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo Subianto.

"Pak Prabowo lebih tahu berapa jumlah yang akan diberikan kepada Partai Gerindra," ujarnya.

Ditanya soal posisi menteri koordinator (menko) bakal diisi kader parpol koalisi atau profesional, Muzani mengatakan tidak ada dikotomi mengenai posisi tersebut.

Pasalnya, selama figur partai atau profesional memiliki keahlian maka bisa didorong untuk menjadi menko.

"Kami menganggap bahwa tidak ada dikotomi antara profesional dengan orang partai politik. Orang partai politik bisa juga menjadi profesional karena sesungguhnya keahlian yang dimiliki oleh orang politik juga tidak kalah ahlinya dengan orang yang di bidang profesi tertentu," jelasnya lagi.

"Karena itu sekali lagi apa yang diajukan oleh pimpinan partai politik terhadap nama-nama itu kami menganggap orang-orang itu orang yang ahli dan profesional dalam bidangnya," tutupnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya