Berita

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (18/4)/RMOL

Politik

Gerindra Soal Perhitungan Kursi Menteri: Pak Prabowo Lebih Tahu

KAMIS, 18 APRIL 2024 | 19:51 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Jatah kursi untuk Partai Gerindra diprediksi bakal banyak dibandingkan parpol lain dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Kendati demikian, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani belum dapat memastikan berapa jatah kursi untuk Gerindra di pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Saya belum ngitung," singkat Muzani saat ditemui di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Kamis (18/4).


Muzani menuturkan saat ini belum ada kepastian mengenai di mana saja posisi Gerindra dan parpol koalisi dalam pemerintahan lantaran masih tahap penggodokan.

"Belum ada angka pasti, belum ada posisi yang pasti, karena ini semua masih di-exercise ya, masih terus ‘ini pas atau nggak," jelasnya.

Golkar disebut-sebut meminta jatah lima kursi di kementerian. Namun, untuk Gerindra, Muzani belum dapat memastikan jumlahnya dan menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo Subianto.

"Pak Prabowo lebih tahu berapa jumlah yang akan diberikan kepada Partai Gerindra," ujarnya.

Ditanya soal posisi menteri koordinator (menko) bakal diisi kader parpol koalisi atau profesional, Muzani mengatakan tidak ada dikotomi mengenai posisi tersebut.

Pasalnya, selama figur partai atau profesional memiliki keahlian maka bisa didorong untuk menjadi menko.

"Kami menganggap bahwa tidak ada dikotomi antara profesional dengan orang partai politik. Orang partai politik bisa juga menjadi profesional karena sesungguhnya keahlian yang dimiliki oleh orang politik juga tidak kalah ahlinya dengan orang yang di bidang profesi tertentu," jelasnya lagi.

"Karena itu sekali lagi apa yang diajukan oleh pimpinan partai politik terhadap nama-nama itu kami menganggap orang-orang itu orang yang ahli dan profesional dalam bidangnya," tutupnya.

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Firli Bahuri Sandang Gelar Doktor Hukum, Raih Gelar Summa Cumlaude

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 16:33

Pengusaha Keberatan Masa Kerja Karyawan Kontrak Dipangkas jadi Empat Tahun

Kamis, 08 Oktober 2026 | 18:20

Gaji 26 Wantimpres Prabowo Tembus Rp1,9 Miliar Tiap Bulan, Belum Termasuk Fasilitas

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 19:06

UPDATE

Sandy Rio Kuahaty Nakhodai GAMKI Jakut 2026-2029

Selasa, 13 Oktober 2026 | 18:26

Bawaslu Dorong Transformasi Digital dari Administrasi ke Pengawasan Berbasis Risiko

Selasa, 13 Oktober 2026 | 18:23

Kementerian HAM Perluas Akses Pendidikan Tak Hanya untuk ASN

Selasa, 13 Oktober 2026 | 18:14

Reformasi Kelistrikan Penting untuk Capai Ekonomi 8 Persen

Selasa, 13 Oktober 2026 | 18:01

Menkop Kukuhkan Yudi Azis sebagai Rektor IKOPIN Periode 2026–2031

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:44

Bahas Keamanan hingga Lapangan Kerja

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:42

Meracik Horor Komedi di Film Ghosthing, Ini Pandangan Peter Surya Wijaya

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:41

Tanggapi Survei Celios, Gibran Janji Kerja Lebih Baik

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:35

Mantan Pj Gubernur Sulsel Bantah Cawe-cawe Pengadaan Bibit Nanas

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:31

APBD DKI 2027 Diusulkan Rp82,89 Triliun, Naik 4,18 Persen

Selasa, 13 Oktober 2026 | 17:20

Selengkapnya