Pengamat hukum Hardjuno Wiwoho/Net
Komitmen Pemerintah dan DPR terhadap agenda pemberantasan korupsi kembali dipertanyakan, seiring dengan sikap kedua institusi negara itu yang masih abu-abu mengundangkan RUU Perampasan Aset.
Padahal, kata pengamat hukum Hardjuno Wiwoho, RUU Perampasan Aset sangat penting karena berperan sebagai instrumen hukum yang menjadi palu godam pemberantasan korupsi di Indonesia.
"Karena itu Pemerintah dan DPR harus segera mengesahkan RUU Perampasan Aset ini menjadi UU," kata Hardjuno kepada wartawan, Kamis (18/4).
Jika pembahasan tuntas dan disahkan, kata dia, UU Perampasan Aset akan menjadi instrumen hukum yang dapat mengurai benang kusut persoalan kasus korupsi. Terutama, negara dapat merampas aset yang berasal dari tindak pidana.
"Kenapa RUU Perampasan Aset ini harus segera disahkan? Karena dapat memudahkan aparat penegak hukum dalam menegakkan keadilan dan mendukung agenda pemberantasan korupsi dan kejahatan ekonomi di tanah air," jelasnya.
Hal ini terang Hardjuno sebagai bagian dari upaya berskala besar dalam mengoptimalkan pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.
Apalagi, lanjutnya, RUU Perampasan aset merupakan mandat pasca Indonesia meratifikasi Konvensi PBB tentang UNCAC (UN Convention Against Corruption) yang antara lain mengatur ketentuan yang berkaitan dengan upaya mengidentifikasi, mendeteksi, dan membekukan serta merampas hasil dan instrumen tindak pidana.
"Jadi, UU ini sangat penting sekali untuk konteks Indonesia saat ini. Dan sekaligus memberikan efek jera bagi siapapun yang melakukan tindakan korupsi yang merugikan rakyat dan negara," pungkasnya.
