Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Abdullah Azwar Anas/Ist
Pemindahan aparatur sipil negara (ASN) ke Ibukota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, terus dimatangkan pemerintah.
Menurut Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Abdullah Azwar Anas, pemerintah menyiapkan kebijakan komprehensif terkait pemindahan ASN ke IKN.
Anas memaparkan, ASN mulai pindah ke IKN secara bertahap. Pada Juli 2024 sudah ada sejumlah menteri dan jajaran yang mulai pindah.
"Kemarin kami sudah ketemu Menteri PUPR yang memang akan pindah pertama pada Juli 2024,” jelasnya, saat jumpa Pers bertema “Skema Pemindahan ASN ke IKN”, di Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Rabu (17/4).
Mantan kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) itu menambahkan, pada Agustus 2024 IKN disiapkan sebagai tempat upacara peringatan Hari Kemerdekaan RI, melibatkan 1.500 personel.
“Lalu pada September 2024 dilanjutkan pemindahan ASN secara lebih masif. Ada prioritas satu, dua, dan tiga, berapa jumlah eselon I-nya dan seterusnya, semua sudah ada datanya. Tinggal eksekusi,” papar Anas.
Setiap ASN yang pindah ke IKN akan mendapat satu unit hunian apartemen/rumah dinas. ASN yang dipindah pada tahap pertama juga diberi tunjangan khusus.
Lebih lanjut dikatakan, ASN yang dipindah ke IKN wajib memenuhi syarat kompetensi umum dan teknis sesuai jabatan masing-masing.
Selain itu dibutuhkan kompetensi tambahan menguasai literasi (digital literacy), multitasking, menguasai substansi mengenai prinsip IKN, serta mampu menerapkan nilai-nilai budaya kerja ASN.
“IKN menerapkan pola kerja terpadu dengan fleksibilitas waktu dan lokasi yang mendukung sistem kerja kolaboratif dan agile. Karenanya perlu talenta-talenta digital yang siap mendorong akselerasi roda pemerintahan,” pungkasnya.
