Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan/Net
Langkah Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan tidak memasukkan barang kiriman pekerja migran Indonesia (PMI) dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) 36/2023 diapresiasi Pemuda Muhammadiyah.
Ketua PP Pemuda Muhammadiyah, Dedy Irawan menilai keputusan itu sebagai bukti bahwa Zulhas sangat berpihak kepada PMI. Zulhas, katanya, ingin mempermudah mereka yang telah berjuang untuk devisa negara.
"Ini kado lebaran yang sangat spesial dari Mendag Zulhas. Beliau paham betul dengan apa yang dirasakan rakyat," tutur Dedy kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (17/4).
Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan, aturan mengenai barang kiriman pekerja migran Indonesia (PMI) tidak lagi diatur melalui Permendag 36/2023.
Zulkifli menyebut, keputusan ini dilakukan lantaran adanya keberatan dari beberapa pihak terkait jumlah barang yang boleh dikirim oleh PMI untuk keluarga di Indonesia.
"Permendag 36, kembali dulu ke Permendag 25, ditambah PMI itu hanya 1.500 Dolar AS yang masuk. Jenis barangnya apa, itu urusannya Bea Cukai, urusannya Peraturan Menteri Keuangan (PMK), enggak diatur Permendag lagi," ujar Zulhas, sapaan karibnya.
Zulkifli menyampaikan, pembahasan mengenai evaluasi dan revisi terkait Permendag 36/2023 sudah dilakukan sejak satu bulan lalu.
Oleh karena itu, pada rapat terbatas (ratas) bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai Nirwala Dwi Heryanto serta Kepala Badan Perlindungan Kerja Migran Indonesia (B2PMI) Benny Rhamdani pada Selasa (16/4), diputuskan bahwa ketentuan pembatasan jenis dan jumlah barang tidak diberlakukan.
Namun demikian, tetap ada pembatasan nilai barang yang mendapatkan Pembebasan Bea Masuk, Tidak Dipungut PPN, PPnBm dan PPh Pasal 22 Impor.
Barang kiriman PMI ini, diberikan pembebasan bea masuk dengan nilai pabean sebanyak 500 Dolar AS setiap pengiriman, paling banyak tiga kali pengiriman per tahun atau 1.500 Dolar AS untuk PMI yang tercatat.
Apabila terdapat kelebihan dari nilai barang dimaksud, maka atas kelebihan nilai tersebut akan diperlakukan sebagai Barang Kiriman biasa (Non-PMI) dan dikenakan Bea Masuk sebesar 7,5 persen (sesuai PMK 141/2023).
