Kabinet Baru Disarankan Perbanyak Menteri dari Partai

Dalam pembentukan kabinet baru, presiden terpilih disarankan untuk mengambil lebih banyak menteri dari partai politik, bukan dari latar belakang non-partai.

Menurut Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, alasan penting memilih menteri dari partai politik karena parpol menjadi penggerak utama di balik Pemilu.

"Karena memang yang berjuang di Pemilu adalah partai. Justru munculnya menteri non partai itu aneh karena politik kita ditentukan oleh partai," kata Adi kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (17/4).

Menteri yang berasal dari partai politik dianggap memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika politik dan kebutuhan masyarakat. Sebab mereka terlibat secara langsung dalam perumusan kebijakan partai.

"Kerja menteri sama dengan pertaruhan partai. Kalau kerja menteri buruk, hukum jangan pilih partainya," sambung Analis politik Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah itu.

Namun, bukan berarti bahwa individu non-partai tidak memiliki peran dalam pemerintahan. Mereka dapat tetap berkontribusi sebagai anggota kabinet dengan membawa keahlian khusus dan pengalaman profesional mereka.

"Kita dorong orang hebat non partai ini, yang jadi menteri, harus masuk partai. Bangun partai, perbaiki partai, dan lainnya. Profesional ini harus ikut memikirkan bagaimana memperbaiki sistem dan kaderisasi partai, karena negara ini rezimnya kepartaian," pungkasnya.