Presiden Venezuela, Nicolás Maduro/Net
Untuk menunjukkan dukungan dan solidaritas kepada Meksiko, pemerintah Venezuela memutuskan menutup kantor kedutaan dan konsulat mereka yang ada di Ekuador.
Kebijakan itu diambil menyusul aksi penggerebekan yang dilakukan otoritas keamanan Ekuador di Kedutaan Besar Mesiko di Quito.
Presiden Venezuela, Nicolás Maduro telah mengeluarkan perintah penutupan kantor diplomatik di Ekuador pada Selasa (16/4).
Maduro mengatakan, semua personil diplomatik telah diminta kembali ke Venezuela sampai kasus hukum Ekuador dan Meksiko selesai.
Dia dengan tegas mengecam keras aksi penggerebekan otoritas Ekuador di gedung kedubes Meksiko karena melanggar Perjanjian Wina.
"Kecaman sudah bulat, total, mutlak. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang membela tindakan biadab ini," tegasnya.
Laporan
Toronto News menyebut Kedutaan Besar Venezuela di Quito tampak tutup sejak Selasa (16/4).
Orang-orang yang berusaha mengurus dokumen tetap berada di luar, bersama dengan wartawan yang tidak bisa menghubungi staf kedutaan.
Di bawah kepemimpinan Maduro selama 11 tahun, lebih dari 7,7 juta warga Venezuela telah meninggalkan negara asal mereka, dan sebagian besar menetap di tempat lain di Amerika Latin dan Karibia. Ekuador merupakan negara dengan konsentrasi migran Venezuela terbesar keenam.
Pejabat Ekuador dan organisasi non-pemerintah yang membantu migran memperkirakan ada 475.000 warga Venezuela yang tinggal di Ekuador. Dari jumlah tersebut, lebih dari 231.000 orang tinggal secara permanen dan sah di sana.
Presiden Ekuador Daniel Noboa pada 6 April lalu memerintahkan pihak berwenang menggerebek Kedutaan Besar Meksiko untuk menangkap mantan Wakil Presiden Jorge Glas.
Glas sendiri merupakan seorang terpidana kriminal dan buronan yang telah tinggal di sana sejak Desember.
Meksiko memberinya suaka beberapa jam sebelum polisi menemukan Glas di kamar tidur dan menyeretnya keluar.
Segera setelah penggerebekan terjadi, Meksiko langsung memutuskan hubungan diplomatik dengan Ekuador dan menarik kembali misi diplomatiknya.
Presiden Meksiko Andrés Manuel López Obrador bahkan membawa kasus itu ke Mahkamah Internasional (ICJ) dan menuntut agar PBB mengeluarkan Ekuador dari keanggotan sampai mereka melakukan permintaan maaf dan berjanji tidak mengulangi kesalahan.
