Berita

Ilustrasi/Net

Tekno

Dewan Pengawas Meta Perketat Aturan Gambar Eksplisit yang Dihasilkan AI

RABU, 17 APRIL 2024 | 10:58 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Dewan Pengawas Meta akan mempertegas aturan jejaring sosial untuk konten yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan, menyusul dua aduan kasus yang berhubungan dengan gambar eksplisit tokoh masyarakat yang dibuat oleh AI.

Meskipun peraturan Meta sudah melarang pornografi di Facebook dan Instagram, dewan mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka ingin membahas apakah kebijakan Meta dan praktik penegakannya efektif dalam menangani gambar eksplisit yang dihasilkan AI.

Salah satu kasus yang diajukan melibatkan postingan Instagram yang menunjukkan gambar seorang wanita  telanjang yang dibuat oleh AI yang menyerupai tokoh masyarakat dari India. Gambar itu diposting oleh akun yang biasanya membagikan gambar wanita India yang dihasilkan AI.


Postingan tersebut kemudian dilaporkan ke Meta tetapi laporan ditutup setelah 48 jam karena tidak ditinjau. Pengguna yang sama mengajukan banding atas keputusan tersebut, namun pengajuan banding tersebut juga ditutup dan tidak pernah ditinjau.

Meta akhirnya menghapus postingan tersebut setelah pengguna mengajukan banding ke Dewan Pengawas dan dewan setuju untuk mengambil alih kasus tersebut.

Kasus kedua melibatkan postingan Facebook di grup yang didedikasikan untuk seni AI.

Postingan tersebut menunjukkan gambar seorang wanita yang dihasilkan AI, menunjukkan dirinya telanjang dengan seorang pria meraba-raba area sensitifnya. Wanita itu dimaksudkan untuk menyerupai seorang tokoh masyarakat Amerika yang namanya juga ada di caption postingan tersebut.

Postingan tersebut dihapus secara otomatis karena telah dilaporkan sebelumnya dan sistem internal Meta dapat mencocokkannya dengan postingan sebelumnya.

Pengguna mengajukan banding atas keputusan untuk menghapusnya, tetapi pengajuan banding tersebut “ditutup secara otomatis”. Pengguna kemudian mengajukan banding ke Dewan Pengawas, yang setuju untuk mempertimbangkan kasus tersebut.

Dalam sebuah pernyataan, salah satu ketua Dewan Pengawas Helle Thorning-Schmidt mengatakan bahwa dewan tersebut menangani dua kasus dari negara berbeda untuk menilai potensi kesenjangan dalam bagaimana kebijakan Meta ditegakkan.

“Kami tahu bahwa Meta lebih cepat dan efektif dalam memoderasi konten di beberapa pasar dan bahasa dibandingkan pasar dan bahasa lainnya,” kata Thorning-Schmidt, seperti dikutip dari Engadget, Rabu (18/4).

“Dengan mengambil satu kasus dari AS dan satu kasus dari India, kami ingin melihat apakah Meta melindungi semua perempuan secara global dengan cara yang adil," ujarnya.

Dewan Pengawas meminta komentar publik untuk dua minggu ke depan dan akan mempublikasikan keputusannya dalam beberapa minggu ke depan, bersama dengan rekomendasi kebijakan untuk Meta.

Populer

Dosen Unikama Kecewa, Lima Bulan Kampus Dikuasai Kelompok Tak Dikenal

Jumat, 30 Januari 2026 | 02:25

Kasus Hogi Minaya Dihentikan, Komisi Hukum DPR: Tak Penuhi Unsur Pidana

Rabu, 28 Januari 2026 | 17:07

Hologram di Ijazah UGM Jadi Kuncian Mati, Jokowi Nyerah Saja!

Senin, 26 Januari 2026 | 00:29

Wanita di Medan Terima Vonis 2 Tahun Usai Gunakan Data Orang Lain untuk Pengajuan Kredit

Jumat, 30 Januari 2026 | 16:50

Jokowi Butuh Perawatan Kesehatan Super Intensif

Jumat, 30 Januari 2026 | 00:41

Rektor UGM Bikin Bingung, Jokowi Lulus Dua Kali?

Rabu, 28 Januari 2026 | 22:51

KPK Amankan Dokumen dan BBE saat Geledah Kantor Dinas Perkim Pemkot Madiun

Rabu, 28 Januari 2026 | 11:15

UPDATE

TNI AU Bersama RCAF Kupas Konsep Keselamatan Penerbang

Rabu, 04 Februari 2026 | 02:04

Jokowi Dianggap Justru Bikin Pengaruh Buruk Bagi PSI

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:45

Besok Jumat Pandji Diperiksa Polisi soal Materi Mens Rea

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:28

Penguatan Bawaslu dan KPU Mendesak untuk Pemilu 2029

Rabu, 04 Februari 2026 | 01:17

Musorprov Ke-XIII KONI DKI Diharapkan Berjalan Tertib dan Lancar

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:56

Polisi Tetapkan Empat Tersangka Penganiaya Banser, Termasuk Habib Bahar

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:41

DPR Minta KKP Bantu VMS ke Nelayan Demi Genjot PNBP

Rabu, 04 Februari 2026 | 00:17

Kejagung Harus Usut Tuntas Tipihut Era Siti Nurbaya

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:49

Begini Alur Terbitnya Red Notice Riza Chalid dari Interpol

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:25

Penerapan Notaris Siber Tak Optimal Gegara Terganjal Regulasi

Selasa, 03 Februari 2026 | 23:11

Selengkapnya