Berita

Perdana Menteri Belgia, Alexander De Croo/Net

Dunia

Dukung Otonomi Sahara Maroko, Belgia: Ini Solusi yang Bisa Diterima Semua Pihak

RABU, 17 APRIL 2024 | 07:38 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Inisiatif otonomi Sahara yang diajukan Maroko pada tahun 2007 kembali mendapat dukungan kuat dari Belgia.

Perdana Menteri Belgia, Alexander De Croo menilai inisiatif tersebut sebagai solusi terbaik yang bisa diterima semua pihak.

"Belgia menganggap inisiatif otonomi Maroko, yang diajukan pada tahun 2007, sebagai upaya serius dan kredibel dari Maroko dan merupakan dasar yang baik untuk solusi yang diterima oleh para pihak," ujarnya selama pertemuan dengan Perdana Menteri Maroko Aziz Akhannouch pada Senin (15/4).


Dalam kesempatan itu, De Croo juga menegaskan kembali dukungan lama Belgia terhadap proses yang dipimpin oleh PBB untuk solusi politik yang adil dan langgeng di Sahara Barat.

"Kedua pihak menyepakati eksklusivitas PBB dalam proses politik dan menegaskan kembali dukungannya terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB 2703 (2023), yang mencatat peran dan tanggung jawab para pihak dalam mencari solusi yang realistis dan pragmatis," tambahnya.

Belgia bergabung dengan sejumlah negara Barat, Arab, dan Afrika yang menyuarakan dukungan terhadap usulan otonomi Maroko pada tahun 2007 sebagai cara untuk mengakhiri konflik Sahara Barat yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

Maroko telah menguasai wilayah tersebut sejak pertengahan tahun 1970an ketika Spanyol meninggalkan kekuasaan kolonialnya. Untuk meredakan konflik, Rabat menawarkan otonomi Sahara Barat di bawah kedaulatannya.

Konflik Maroko dengan Polisario terhenti pada tahun 1991 dengan gencatan senjata yang didukung PBB, mencakup rencana referendum untuk menyelesaikan status Sahara Barat.

Namun, aturan referendum tidak pernah disepakati dan PBB tidak lagi menganggapnya sebagai sebuah pilihan, melainkan menyerukan para pihak untuk menunjukkan kompromi dan berupaya mencapai solusi yang dapat diterima bersama.

Maroko telah mengumpulkan dukungan untuk rencana otonominya dari negara-negara barat, sejak Amerika Serikat mengakui kedaulatan Rabat atas wilayah tersebut pada tahun 2020.

Populer

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Dokter Tifa Buka Pintu Perawatan Imun untuk Jokowi

Jumat, 16 Januari 2026 | 18:06

Eggi dan Damai SP3, Roy Suryo dan Dokter Tifa Lanjut Terus

Jumat, 16 Januari 2026 | 17:45

Seskab Dikunjungi Bos Kadin, Bahas Program Quick Win hingga Kopdes Merah Putih

Jumat, 16 Januari 2026 | 17:35

Situasi Memanas di Iran, Selandia Baru Evakuasi Diplomat dan Tutup Kedutaan

Jumat, 16 Januari 2026 | 17:20

Melihat Net-zero Dari Kilang Minyak

Jumat, 16 Januari 2026 | 16:53

SP3 Untuk Eggi Sudjana dan Damai Hari Lubis Terbit Atas Nama Keadilan

Jumat, 16 Januari 2026 | 16:48

Kebakaran Hebat Melanda Pemukiman Kumuh Gangnam, 258 Warga Mengungsi

Jumat, 16 Januari 2026 | 16:13

Musda Digelar di 6 Provinsi, Jawa Barat Tuan Rumah Rakornas KNPI

Jumat, 16 Januari 2026 | 16:12

Heri Sudarmanto Gunakan Rekening Kerabat Tampung Rp12 Miliar Uang Pemerasan

Jumat, 16 Januari 2026 | 15:33

Ruang Sunyi, Rundingkan Masa Depan Dunia

Jumat, 16 Januari 2026 | 15:17

Selengkapnya