Berita

Perdana Menteri Belgia, Alexander De Croo/Net

Dunia

Dukung Otonomi Sahara Maroko, Belgia: Ini Solusi yang Bisa Diterima Semua Pihak

RABU, 17 APRIL 2024 | 07:38 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Inisiatif otonomi Sahara yang diajukan Maroko pada tahun 2007 kembali mendapat dukungan kuat dari Belgia.

Perdana Menteri Belgia, Alexander De Croo menilai inisiatif tersebut sebagai solusi terbaik yang bisa diterima semua pihak.

"Belgia menganggap inisiatif otonomi Maroko, yang diajukan pada tahun 2007, sebagai upaya serius dan kredibel dari Maroko dan merupakan dasar yang baik untuk solusi yang diterima oleh para pihak," ujarnya selama pertemuan dengan Perdana Menteri Maroko Aziz Akhannouch pada Senin (15/4).


Dalam kesempatan itu, De Croo juga menegaskan kembali dukungan lama Belgia terhadap proses yang dipimpin oleh PBB untuk solusi politik yang adil dan langgeng di Sahara Barat.

"Kedua pihak menyepakati eksklusivitas PBB dalam proses politik dan menegaskan kembali dukungannya terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB 2703 (2023), yang mencatat peran dan tanggung jawab para pihak dalam mencari solusi yang realistis dan pragmatis," tambahnya.

Belgia bergabung dengan sejumlah negara Barat, Arab, dan Afrika yang menyuarakan dukungan terhadap usulan otonomi Maroko pada tahun 2007 sebagai cara untuk mengakhiri konflik Sahara Barat yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

Maroko telah menguasai wilayah tersebut sejak pertengahan tahun 1970an ketika Spanyol meninggalkan kekuasaan kolonialnya. Untuk meredakan konflik, Rabat menawarkan otonomi Sahara Barat di bawah kedaulatannya.

Konflik Maroko dengan Polisario terhenti pada tahun 1991 dengan gencatan senjata yang didukung PBB, mencakup rencana referendum untuk menyelesaikan status Sahara Barat.

Namun, aturan referendum tidak pernah disepakati dan PBB tidak lagi menganggapnya sebagai sebuah pilihan, melainkan menyerukan para pihak untuk menunjukkan kompromi dan berupaya mencapai solusi yang dapat diterima bersama.

Maroko telah mengumpulkan dukungan untuk rencana otonominya dari negara-negara barat, sejak Amerika Serikat mengakui kedaulatan Rabat atas wilayah tersebut pada tahun 2020.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya