Berita

Perdana Menteri Belgia, Alexander De Croo/Net

Dunia

Dukung Otonomi Sahara Maroko, Belgia: Ini Solusi yang Bisa Diterima Semua Pihak

RABU, 17 APRIL 2024 | 07:38 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Inisiatif otonomi Sahara yang diajukan Maroko pada tahun 2007 kembali mendapat dukungan kuat dari Belgia.

Perdana Menteri Belgia, Alexander De Croo menilai inisiatif tersebut sebagai solusi terbaik yang bisa diterima semua pihak.

"Belgia menganggap inisiatif otonomi Maroko, yang diajukan pada tahun 2007, sebagai upaya serius dan kredibel dari Maroko dan merupakan dasar yang baik untuk solusi yang diterima oleh para pihak," ujarnya selama pertemuan dengan Perdana Menteri Maroko Aziz Akhannouch pada Senin (15/4).


Dalam kesempatan itu, De Croo juga menegaskan kembali dukungan lama Belgia terhadap proses yang dipimpin oleh PBB untuk solusi politik yang adil dan langgeng di Sahara Barat.

"Kedua pihak menyepakati eksklusivitas PBB dalam proses politik dan menegaskan kembali dukungannya terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB 2703 (2023), yang mencatat peran dan tanggung jawab para pihak dalam mencari solusi yang realistis dan pragmatis," tambahnya.

Belgia bergabung dengan sejumlah negara Barat, Arab, dan Afrika yang menyuarakan dukungan terhadap usulan otonomi Maroko pada tahun 2007 sebagai cara untuk mengakhiri konflik Sahara Barat yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

Maroko telah menguasai wilayah tersebut sejak pertengahan tahun 1970an ketika Spanyol meninggalkan kekuasaan kolonialnya. Untuk meredakan konflik, Rabat menawarkan otonomi Sahara Barat di bawah kedaulatannya.

Konflik Maroko dengan Polisario terhenti pada tahun 1991 dengan gencatan senjata yang didukung PBB, mencakup rencana referendum untuk menyelesaikan status Sahara Barat.

Namun, aturan referendum tidak pernah disepakati dan PBB tidak lagi menganggapnya sebagai sebuah pilihan, melainkan menyerukan para pihak untuk menunjukkan kompromi dan berupaya mencapai solusi yang dapat diterima bersama.

Maroko telah mengumpulkan dukungan untuk rencana otonominya dari negara-negara barat, sejak Amerika Serikat mengakui kedaulatan Rabat atas wilayah tersebut pada tahun 2020.

Populer

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Modal Asing Keluar Rp7,71 Triliun, BI Catat Tekanan di SBN pada Pertengahan Januari 2026

Jumat, 16 Januari 2026 | 08:05

Dolar AS Menguat ke Level Tertinggi Enam Pekan

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:56

Kejauhan Mengaitkan Isu Ijazah Jokowi dengan SBY–AHY

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:48

RUU Perampasan Aset Jangan Jadi Alat Menyandera Lawan Politik

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:40

Jenazah 32 Tentara Kuba Korban Serangan AS di Venezuela Dipulangkan

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:33

Bursa Eropa: Efek Demam AI Sektor Teknologi Capai Level Tertinggi

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:16

Emas Tak Lagi Memanas, Tertekan Data Tenaga Kerja AS dan Sikap Moderat Trump

Jumat, 16 Januari 2026 | 07:06

Wajah Ideal Desa 2045

Jumat, 16 Januari 2026 | 06:50

TPU Tegal Alur Tak Tersangkut Lahan Bersengketa

Jumat, 16 Januari 2026 | 06:23

Kemenkes Siapkan Rp1,2 Triliun untuk Robotik Medis

Jumat, 16 Januari 2026 | 06:04

Selengkapnya