Berita

Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie/Net

Politik

Dukung Aparat Tindak Tegas OPM, Wanbin Golkar: Kekerasan di Papua Tidak Bisa Ditolerir

SELASA, 16 APRIL 2024 | 18:34 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Dewan Pembina Partai Golkar meminta dan mendukung TNI dan Polri untuk bertindak tegas terhadap kelompok yang menamakan diri Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Pasalnya, kata Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie, kelompok OPM kerap melakukan tindak kekerasan yang berujung pada gangguan kamtibmas di Papua.

"Berbagai peristiwa kekerasan yang terjadi di Papua akhir-akhir ini, dinilai sudah tidak bisa ditolerir lagi," kata Aburizal Bakrie, dalam keterangan tertulis, Selasa (16/4).


Menurut Aburizal Bakrie, perubahan penyebutan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menjadi OPM, merupakan langkah tegas TNI dalam menyikapi berbagai tindak kekerasan bersenjata yang meresahkan dan merugikan masyarakat dan aparat TNI/Polri di Papua.

"Dewan Pembina Partai Golkar mendukung langkah-langkah tegas yang diambil Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, termasuk mengubah nama kelompok dari KKB ke OPM," tegasnya.

Aburizal mengatakan, OPM merupakan gerakan separatis yang secara jelas dan nyata menjadi ancaman terhadap kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Setiap upaya pemberontakan terhadap Republik Indonesia dan pembangkangan terhadap NKRI harus ditindak tegas. Tidak ada kompromi. Hal ini tidak ada hubungannya dengan HAM," tuturnya.

Selain bertindak tegas, Dewan Pembina Partai Golkar juga meminta aparat TNI/Polri tak meninggalkan pendekatan kesejahteraan untuk membantu percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua.

Dewan Pembina Partai Golkar memandang pendekatan kesejahteraan yang dilakukan secara bersamaan dengan tindakan tegas akan membawa situasi kamtibmas di Papua semakin kondusif.

"Situasi yang kondusif menjadikan masyarakat tenang dalam beraktivitas untuk meningkatkan kesejahteraan," pungkasnya.

Populer

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Dakwaan Lemah, Perkara Chromebook Murni Rekayasa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 14:31

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

Tidak Benar Menag Nasaruddin Umar Mundur

Rabu, 26 Agustus 2026 | 18:06

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Bawaslu Minta Masukan Insan Pers Maksimalkan Kinerja Pengawasan Pemilu

Jumat, 04 September 2026 | 04:41

Dihadiri Kapolri, Apel Kebangsaan dan Kemah Nasional PUI 2026 Bidik Kaderisasi Pemuda

Jumat, 04 September 2026 | 04:14

Jangan Sampai Indonesia jadi Jalur Lalu Lintas Narkoba Internasional!

Jumat, 04 September 2026 | 03:59

PTUN Jakarta Kukuhkan PERKAPI sebagai Organisasi Kurator yang Sah

Jumat, 04 September 2026 | 03:39

PBB Perkuat Regenerasi dan Siapkan Kader Muda Rebut Kursi Parlemen 2029

Jumat, 04 September 2026 | 03:19

TNI Perkuat Pendidikan Siswa SMP di Papua Selatan

Jumat, 04 September 2026 | 02:52

Kasus Keracunan MBG Marak Lagi, Kepala BGN Mengaku Terpukul dan Drop

Jumat, 04 September 2026 | 02:26

Harga Pertamax Tidak Naik, Daya Beli Masyarakat Terjaga

Jumat, 04 September 2026 | 01:48

Kuasa Hukum Bantah Febrie Terima Rp40 Miliar dari Pengusaha Tan Kian

Jumat, 04 September 2026 | 01:20

Penjelasan Kepala BGN soal Kasus Keracunan MBG Berulang Bikin Syok

Jumat, 04 September 2026 | 00:59

Selengkapnya