Berita

Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie/Net

Politik

Dukung Aparat Tindak Tegas OPM, Wanbin Golkar: Kekerasan di Papua Tidak Bisa Ditolerir

SELASA, 16 APRIL 2024 | 18:34 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Dewan Pembina Partai Golkar meminta dan mendukung TNI dan Polri untuk bertindak tegas terhadap kelompok yang menamakan diri Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Pasalnya, kata Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie, kelompok OPM kerap melakukan tindak kekerasan yang berujung pada gangguan kamtibmas di Papua.

"Berbagai peristiwa kekerasan yang terjadi di Papua akhir-akhir ini, dinilai sudah tidak bisa ditolerir lagi," kata Aburizal Bakrie, dalam keterangan tertulis, Selasa (16/4).


Menurut Aburizal Bakrie, perubahan penyebutan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menjadi OPM, merupakan langkah tegas TNI dalam menyikapi berbagai tindak kekerasan bersenjata yang meresahkan dan merugikan masyarakat dan aparat TNI/Polri di Papua.

"Dewan Pembina Partai Golkar mendukung langkah-langkah tegas yang diambil Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, termasuk mengubah nama kelompok dari KKB ke OPM," tegasnya.

Aburizal mengatakan, OPM merupakan gerakan separatis yang secara jelas dan nyata menjadi ancaman terhadap kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Setiap upaya pemberontakan terhadap Republik Indonesia dan pembangkangan terhadap NKRI harus ditindak tegas. Tidak ada kompromi. Hal ini tidak ada hubungannya dengan HAM," tuturnya.

Selain bertindak tegas, Dewan Pembina Partai Golkar juga meminta aparat TNI/Polri tak meninggalkan pendekatan kesejahteraan untuk membantu percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua.

Dewan Pembina Partai Golkar memandang pendekatan kesejahteraan yang dilakukan secara bersamaan dengan tindakan tegas akan membawa situasi kamtibmas di Papua semakin kondusif.

"Situasi yang kondusif menjadikan masyarakat tenang dalam beraktivitas untuk meningkatkan kesejahteraan," pungkasnya.

Populer

10 Jalan Febrie Adriansyah Menuju Bebas

Minggu, 19 Juli 2026 | 05:24

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

Hotman Paris Harus Minta Maaf

Minggu, 19 Juli 2026 | 17:02

Hotman Paris Tegaskan Tuduhan Keterlibatan Febrie dalam Kasus Asabri Salah Total

Sabtu, 18 Juli 2026 | 02:58

Permainan Kejagung Terlalu Kasar soal Penghentian Pengumpulan Data Program MBG

Rabu, 15 Juli 2026 | 05:14

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Penetapan Tersangka Tetap Sah Meski Belum Diperiksa

Sabtu, 18 Juli 2026 | 12:35

UPDATE

Dua Kali Belanja dalam Sepekan, Komisaris AMMN Tambah 4,62 Juta Saham

Sabtu, 25 Juli 2026 | 08:23

Di KUII VIII, MUI Dorong Gagasan Danantara Syariah Indonesia

Sabtu, 25 Juli 2026 | 08:00

Wall Street Variatif, S&P 500 Nyaris Tak Bergerak

Sabtu, 25 Juli 2026 | 07:38

Bursa Eropa: DAX dan STOXX 600 Menguat di Akhir Pekan

Sabtu, 25 Juli 2026 | 07:20

Walkot Jakpus Melarang Laporan Warga Berhenti di Meja Birokrasi

Sabtu, 25 Juli 2026 | 07:07

Respon Kadin Soal PMI Manufaktur: Genjot Perdagangan dan Investasi

Sabtu, 25 Juli 2026 | 07:03

Putusan MK soal Kuota Hangus Terobosan Menuju Keadilan Digital

Sabtu, 25 Juli 2026 | 06:51

Febrie Ditahan Tanpa Borgol dan Rompi Pink

Sabtu, 25 Juli 2026 | 06:42

Untung Hakim Masih Ada

Sabtu, 25 Juli 2026 | 06:25

Program Wakaf 99 Masjid Asmaul Husna Dimulai di Aceh

Sabtu, 25 Juli 2026 | 06:19

Selengkapnya