Berita

Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh menyambut Calon Presiden Presiden Prabowo Subianto di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (22/3)/RMOL

Politik

Nasdem Tunggu Putusan MK Baru Tentukan Oposisi atau Koalisi

SENIN, 15 APRIL 2024 | 21:15 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Arah politik Partai Nasdem menjadi pertanyaan usai gagal mengantarkan jagoannya Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menjadi Presiden dan Wakil Presiden 2024.

Pertanyaan yang muncul adalah apakah partai Surya Paloh itu akan menjadi oposisi atau tergoda untuk bergabung dengan kubu Prabowo-Gibran yang dinyatakan sebagai pemenang Pilpres oleh KPU.

Menjawab hal itu, Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya menyatakan prioritas partainya saat ini adalah menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Selain itu, Nasdem juga tengah mempersiapkan Pilkada.


"Pak Surya waktu wawancara menunjukan bahwa itu (pembahasan koalisi) bukan prioritas Partai Nasdem sekarang. Melainkan, menyelesaikan sidang MK," katanya di Nasdem Tower, Jalan Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (15/4).

Di sisi lain, Willy menyinggung keberadaan oposisi juga penting dalam pemerintahan untuk menjaga check and balance. Menjadi partner pemerintah tak harus berada di dalam.

"Untuk mengurus rakyat yang banyak itu kan enggak harus di dalam, tapi dengan menunjukkan beberapa political will yang sama, itu yang menurut saya partnership," tandasnya.

Presiden terpilih Prabowo Subianto sebelumnya secara terang-terangan menawari Partai Nasdem untuk bergabung dan masuk ke dalam kabinet pemerintahan mendatang.

Menanggapi hal ini, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh belum menjawab secara gamblang arah politik partainya. Apakah memilih oposisi atau merapat ke pemerintahan.

"Itu fifty fifty possibility-nya," kata Surya Paloh yang terlihat malu-malu, usai bertemu Prabowo di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (22/3).

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

UPDATE

Polisi Tangkap Pembacok Pegawai Toko Roti di Cengkareng

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:55

Bank Mandiri Gelar Mandiri Lelang Festival 2026, Penawaran 50% di Bawah Pasaran

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:51

KPK Jangan Omdo, Dugaan Korupsi Sinyal Kereta Harus Dibongkar Tuntas

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:40

DPR Sebut Skandal Seksual di Ponpes Pati sebagai Pelanggaran HAM Berat

Selasa, 05 Mei 2026 | 21:16

Unhas Siap jadi Pusat Unggulan MBG di Indonesia Timur

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:50

Kapolri Siap Eksekusi 3.000 Halaman Rekomendasi Reformasi Polri

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:44

Kompetisi Perguruan Tinggi Tanpa Fondasi Keadilan

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:25

Pelanggaran Tambang Tidak Cukup Diselesaikan dengan Uang

Selasa, 05 Mei 2026 | 20:00

KPK Kembangkan Penyidikan Baru Kasus OTT Anak Buah Bobby Nasution

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:49

Prabowo Terima 10 Buku Rekomendasi Reformasi Polri di Istana

Selasa, 05 Mei 2026 | 19:47

Selengkapnya