Berita

Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh menyambut Calon Presiden Presiden Prabowo Subianto di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (22/3)/RMOL

Politik

Nasdem Tunggu Putusan MK Baru Tentukan Oposisi atau Koalisi

SENIN, 15 APRIL 2024 | 21:15 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Arah politik Partai Nasdem menjadi pertanyaan usai gagal mengantarkan jagoannya Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menjadi Presiden dan Wakil Presiden 2024.

Pertanyaan yang muncul adalah apakah partai Surya Paloh itu akan menjadi oposisi atau tergoda untuk bergabung dengan kubu Prabowo-Gibran yang dinyatakan sebagai pemenang Pilpres oleh KPU.

Menjawab hal itu, Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya menyatakan prioritas partainya saat ini adalah menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Selain itu, Nasdem juga tengah mempersiapkan Pilkada.


"Pak Surya waktu wawancara menunjukan bahwa itu (pembahasan koalisi) bukan prioritas Partai Nasdem sekarang. Melainkan, menyelesaikan sidang MK," katanya di Nasdem Tower, Jalan Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (15/4).

Di sisi lain, Willy menyinggung keberadaan oposisi juga penting dalam pemerintahan untuk menjaga check and balance. Menjadi partner pemerintah tak harus berada di dalam.

"Untuk mengurus rakyat yang banyak itu kan enggak harus di dalam, tapi dengan menunjukkan beberapa political will yang sama, itu yang menurut saya partnership," tandasnya.

Presiden terpilih Prabowo Subianto sebelumnya secara terang-terangan menawari Partai Nasdem untuk bergabung dan masuk ke dalam kabinet pemerintahan mendatang.

Menanggapi hal ini, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh belum menjawab secara gamblang arah politik partainya. Apakah memilih oposisi atau merapat ke pemerintahan.

"Itu fifty fifty possibility-nya," kata Surya Paloh yang terlihat malu-malu, usai bertemu Prabowo di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (22/3).

Populer

Nama Raffi Ahmad Muncul di Sidang Blueray Cargo, Pengacara Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Minggu, 07 Juni 2026 | 21:11

Jaksa KPK Ungkap Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terima Rp3 M per Bulan

Jumat, 12 Juni 2026 | 18:11

Harta Zita Anjani PAN Melonjak Seribu Persen dalam Dua Tahun

Selasa, 16 Juni 2026 | 17:30

Harga Tiket Mahal, Jakarta Fair Bukan Lagi Pesta Rakyat

Senin, 15 Juni 2026 | 02:37

OTT Lanjutan KPK Tangkap 5 Pegawai BPK

Rabu, 10 Juni 2026 | 17:09

Sony Sonjaya Teringat Pengacara Elza Syarief saat Dicokok Penyidik Kejagung

Rabu, 17 Juni 2026 | 01:00

Masuk Ragunan Gratis dalam Rangka HUT Jakarta, Catat Tanggalnya

Senin, 15 Juni 2026 | 19:07

UPDATE

Belajar dari Hanson, Sritex dan Duta Palma: Korporasi Terseret Korupsi Tak Harus Ikut Mati

Kamis, 18 Juni 2026 | 06:05

Tiba-tiba Ramai Bicara Adab

Kamis, 18 Juni 2026 | 06:00

Manuver Sony Sonjaya Pengaruhi Opini Publik

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:38

Satpam Didorong Jadi Garda Terdepan Pelayanan dan Keamanan

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:32

Inggris Kalahkan Kroasia Lewat Drama Enam Gol

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:21

Pesan Khusus Kiai Suyuti Toha untuk Bangsa dan Negara

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:07

1945-1950: Kota Pengungsi, Kota Ketakutan

Kamis, 18 Juni 2026 | 05:02

KPK Didesak Panggil Zita Anjani Buntut Harta Meroket 1.000 Persen

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:19

Membaca Tomy Winata: Ketika Modal, Negara, dan Kekuasaan Belajar Bertahan

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:14

Kelompok Oposisi Cari Celah Bangun Narasi Pemerintah Tidak Kompeten

Kamis, 18 Juni 2026 | 04:02

Selengkapnya