Berita

Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh menyambut Calon Presiden Presiden Prabowo Subianto di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (22/3)/RMOL

Politik

Nasdem Tunggu Putusan MK Baru Tentukan Oposisi atau Koalisi

SENIN, 15 APRIL 2024 | 21:15 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Arah politik Partai Nasdem menjadi pertanyaan usai gagal mengantarkan jagoannya Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menjadi Presiden dan Wakil Presiden 2024.

Pertanyaan yang muncul adalah apakah partai Surya Paloh itu akan menjadi oposisi atau tergoda untuk bergabung dengan kubu Prabowo-Gibran yang dinyatakan sebagai pemenang Pilpres oleh KPU.

Menjawab hal itu, Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya menyatakan prioritas partainya saat ini adalah menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Selain itu, Nasdem juga tengah mempersiapkan Pilkada.


"Pak Surya waktu wawancara menunjukan bahwa itu (pembahasan koalisi) bukan prioritas Partai Nasdem sekarang. Melainkan, menyelesaikan sidang MK," katanya di Nasdem Tower, Jalan Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (15/4).

Di sisi lain, Willy menyinggung keberadaan oposisi juga penting dalam pemerintahan untuk menjaga check and balance. Menjadi partner pemerintah tak harus berada di dalam.

"Untuk mengurus rakyat yang banyak itu kan enggak harus di dalam, tapi dengan menunjukkan beberapa political will yang sama, itu yang menurut saya partnership," tandasnya.

Presiden terpilih Prabowo Subianto sebelumnya secara terang-terangan menawari Partai Nasdem untuk bergabung dan masuk ke dalam kabinet pemerintahan mendatang.

Menanggapi hal ini, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh belum menjawab secara gamblang arah politik partainya. Apakah memilih oposisi atau merapat ke pemerintahan.

"Itu fifty fifty possibility-nya," kata Surya Paloh yang terlihat malu-malu, usai bertemu Prabowo di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (22/3).

Populer

Pensiunan ASN Bakal Terima Uang Pensiun Langsung dari Kas Negara pada 2027

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 16:07

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

UPDATE

Kepala BRAN Dorong 3,1 Juta Hektare Lahan Transmigrasi jadi Penggerak Ekonomi

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:32

KPK Pastikan Video Penjemputan Paksa Nusron Hoax!

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:24

Quo Vadis 2 tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:23

Prabowo Setujui Kajian DEN soal Definisi Korupsi Berstandar Internasional

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:17

Penindakan 1.000 Tambang Ilegal: Kalau Tidak Sekarang, Kapan Lagi?

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:13

DPR Dorong Penguatan Koordinasi Penyaluran BBM

Selasa, 20 Oktober 2026 | 20:01

Gibran Terima Perwakilan WALUBI Bahas Karhutla hingga Bakti Sosial

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:50

KPK Perlu Periksa Hercules soal Uang Rp800 Juta Terkait Summarecon

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:46

Menteri Agama Optimistis Akan Ada Kebangkitan Syarikat Islam Jilid Baru

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:43

Pertamina Diusulkan Peroleh Insentif Sewa Kapal Tanker Lokal

Selasa, 20 Oktober 2026 | 19:41

Selengkapnya