Berita

Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh menyambut Calon Presiden Presiden Prabowo Subianto di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (22/3)/RMOL

Politik

Nasdem Tunggu Putusan MK Baru Tentukan Oposisi atau Koalisi

SENIN, 15 APRIL 2024 | 21:15 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Arah politik Partai Nasdem menjadi pertanyaan usai gagal mengantarkan jagoannya Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menjadi Presiden dan Wakil Presiden 2024.

Pertanyaan yang muncul adalah apakah partai Surya Paloh itu akan menjadi oposisi atau tergoda untuk bergabung dengan kubu Prabowo-Gibran yang dinyatakan sebagai pemenang Pilpres oleh KPU.

Menjawab hal itu, Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya menyatakan prioritas partainya saat ini adalah menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Selain itu, Nasdem juga tengah mempersiapkan Pilkada.


"Pak Surya waktu wawancara menunjukan bahwa itu (pembahasan koalisi) bukan prioritas Partai Nasdem sekarang. Melainkan, menyelesaikan sidang MK," katanya di Nasdem Tower, Jalan Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (15/4).

Di sisi lain, Willy menyinggung keberadaan oposisi juga penting dalam pemerintahan untuk menjaga check and balance. Menjadi partner pemerintah tak harus berada di dalam.

"Untuk mengurus rakyat yang banyak itu kan enggak harus di dalam, tapi dengan menunjukkan beberapa political will yang sama, itu yang menurut saya partnership," tandasnya.

Presiden terpilih Prabowo Subianto sebelumnya secara terang-terangan menawari Partai Nasdem untuk bergabung dan masuk ke dalam kabinet pemerintahan mendatang.

Menanggapi hal ini, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh belum menjawab secara gamblang arah politik partainya. Apakah memilih oposisi atau merapat ke pemerintahan.

"Itu fifty fifty possibility-nya," kata Surya Paloh yang terlihat malu-malu, usai bertemu Prabowo di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (22/3).

Populer

KPK Dikabarkan Gelar OTT di Cilacap Jawa Tengah

Jumat, 13 Maret 2026 | 14:54

Anggaran Pendidikan Diperebutkan, Sistemnya Tak Pernah Dibereskan

Sabtu, 14 Maret 2026 | 07:48

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

Rismon Ajukan RJ Kasus Ijazah Palsu Jokowi, Dokter Tifa: Perjuangan Memang Berat

Kamis, 12 Maret 2026 | 03:14

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Memalukan! Rismon Ajukan Restorative Justice

Kamis, 12 Maret 2026 | 02:07

Pemudik Sebaiknya Perhatikan Enam Pesan Ini

Minggu, 15 Maret 2026 | 03:11

UPDATE

Andrie Yunus Binaan Soleman Ponto

Senin, 23 Maret 2026 | 04:10

Yaqut Berpeluang Pengaruhi Saksi saat Jadi Tahanan Rumah

Senin, 23 Maret 2026 | 04:06

Ada Skenario Guncang Prabowo Lewat Dana George Soros

Senin, 23 Maret 2026 | 03:49

Pimpinan KPK Didesak Buka Suara soal Tekanan Politik terkait Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 03:13

Prabowo Telepon Erdogan-MBS saat Idulfitri

Senin, 23 Maret 2026 | 03:05

Yaqut Jadi Tahanan Rumah Benar Secara Aturan, tapi Cederai Rasa Keadilan

Senin, 23 Maret 2026 | 02:18

Kaum Flagelata dan Ekstremisme Religius di Tengah Krisis Abad Pertengahan Eropa

Senin, 23 Maret 2026 | 02:08

Alasan KPK soal Pengalihan Penahanan Yaqut Janggal

Senin, 23 Maret 2026 | 02:00

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Sahroni Kritik Polisi Slow Response Tanggapi Laporan Warga

Senin, 23 Maret 2026 | 01:22

Selengkapnya