Berita

Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh menyambut Calon Presiden Presiden Prabowo Subianto di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (22/3)/RMOL

Politik

Nasdem Tunggu Putusan MK Baru Tentukan Oposisi atau Koalisi

SENIN, 15 APRIL 2024 | 21:15 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Arah politik Partai Nasdem menjadi pertanyaan usai gagal mengantarkan jagoannya Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar menjadi Presiden dan Wakil Presiden 2024.

Pertanyaan yang muncul adalah apakah partai Surya Paloh itu akan menjadi oposisi atau tergoda untuk bergabung dengan kubu Prabowo-Gibran yang dinyatakan sebagai pemenang Pilpres oleh KPU.

Menjawab hal itu, Ketua DPP Partai Nasdem, Willy Aditya menyatakan prioritas partainya saat ini adalah menunggu keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU). Selain itu, Nasdem juga tengah mempersiapkan Pilkada.


"Pak Surya waktu wawancara menunjukan bahwa itu (pembahasan koalisi) bukan prioritas Partai Nasdem sekarang. Melainkan, menyelesaikan sidang MK," katanya di Nasdem Tower, Jalan Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (15/4).

Di sisi lain, Willy menyinggung keberadaan oposisi juga penting dalam pemerintahan untuk menjaga check and balance. Menjadi partner pemerintah tak harus berada di dalam.

"Untuk mengurus rakyat yang banyak itu kan enggak harus di dalam, tapi dengan menunjukkan beberapa political will yang sama, itu yang menurut saya partnership," tandasnya.

Presiden terpilih Prabowo Subianto sebelumnya secara terang-terangan menawari Partai Nasdem untuk bergabung dan masuk ke dalam kabinet pemerintahan mendatang.

Menanggapi hal ini, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh belum menjawab secara gamblang arah politik partainya. Apakah memilih oposisi atau merapat ke pemerintahan.

"Itu fifty fifty possibility-nya," kata Surya Paloh yang terlihat malu-malu, usai bertemu Prabowo di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (22/3).

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

UPDATE

Naming Rights Halte untuk Parpol Dinilai Politisasi Ruang Publik

Rabu, 15 April 2026 | 12:19

Iran Taksir Kerugian Akibat Serangan AS-Israel Capai Rp4.300 Triliun

Rabu, 15 April 2026 | 12:13

Prima Sebut Wacana PDIP Gaji Guru Rp5 Juta Ekspektasi Semu

Rabu, 15 April 2026 | 12:12

Kasus Pelecehan di FHUI Jadi Ujian Integritas Kampus

Rabu, 15 April 2026 | 12:06

Temui Dubes UEA, Waka MPR Pacu Investasi dan Transisi Energi

Rabu, 15 April 2026 | 11:52

IPC TPK Sukses Kelola 850 Ribu TEUs di Awal 2026

Rabu, 15 April 2026 | 11:41

Diduga Dianiaya Senior, Anggota Samapta Polda Kepri Tewas

Rabu, 15 April 2026 | 11:34

Auditor BPKP Ungkap Kerugian Pengadaan Chromebook Terjadi Selama 3 Tahun

Rabu, 15 April 2026 | 11:32

Soal Kasus Bea Cukai, Faizal Assegaf Ungkap Kronologi Hubungan dengan Rizal

Rabu, 15 April 2026 | 11:21

Zelensky Sindir AS Kehilangan Fokus ke Ukraina Akibat Perang Iran

Rabu, 15 April 2026 | 11:03

Selengkapnya