Berita

Presiden Filipina Ferdinand Marcos/Net

Dunia

Presiden Marcos Tolak Beri AS Pangkalan Militer Baru

SENIN, 15 APRIL 2024 | 16:43 WIB | LAPORAN: HANI FATUNNISA

Meski hubungan diplomatik terus berkembang pesat, tetapi Filipina tetap menolak memberikan pangkalan militer baru untuk Amerika Serikat.

Begitu yang ditegaskan Presiden Filipina Ferdinand Marcos dalam sebuah pernyataan, seperti dimuat AFP pada Senin (15/4).

Marcos menekankan bahwa pemerintahannya tidak akan memberikan Washington akses ke lebih banyak pangkalan militer Filipina.


"Jawabannya adalah tidak. Filipina tidak memiliki rencana untuk membuka atau membangun lebih banyak pangkalan Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA),” tegasnya.

Manila tahun lalu mengumumkan lokasi empat pangkalan militer tambahan yang diizinkan untuk digunakan militer AS.

Sebelumnya AS telah mendapat lima pangkalan yang disepakati berdasarkan Perjanjian Peningkatan Kerja Sama Pertahanan 2014, yang dikenal sebagai EDCA.

Kesepakatan itu memungkinkan pasukan AS untuk bergiliran dan menyimpan peralatan dan pasokan pertahanan.

Empat pangkalan tambahan tersebut mencakup lokasi di dekat Laut Cina Selatan yang disengketakan dan satu lagi tidak jauh dari Taiwan.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya