Berita

Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, dengan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus calon presiden terpilih, Prabowo Subianto/Net

Politik

PAN Lebih Layak Dapat Banyak Kursi di Kabinet Prabowo-Gibran Ketimbang Demokrat

MINGGU, 14 APRIL 2024 | 03:31 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Di antara partai politik pendukung pasangan calon presiden-wakil presiden, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Partai Demokrat bergabung paling belakangan ke Koalisi Indonesia Maju. Tak heran kalau ada yang menilai kontribusi Demokrat tidak sebesar parpol pengusung lain yang sudah bekerja sejak awal, seperti Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Sehingga, Partai Golkar dinilai lebih layak mendapatkan jatah kursi terbanyak di antara parpol anggota Koalisi Indonesia Maju daripada Demokrat.  

“Secara politis Golkar jelas lebih rasional mendapat lebih banyak tempat dibanding Demokrat. Bahkan Demokrat hadir di koalisi Prabowo sebenarnya sudah tidak membawa imbas menguntungkan. Untuk itu, jika Demokrat mendapat porsi besar akan mengganggu kemitraan di antara koalisi,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (13/4).


Bahkan, menurut Dedi, ketimbang Partai Demokrat, PAN masih lebih layak untuk mendapatkan jatah kursi menteri yang banyak. Mengingat, sejak awal PAN sudah konsisten mendukung Prabowo-Gibran.

“Jika bisa membandingkan, bahkan PAN jauh lebih layak mendapat tempat prioritas dibanding Demokrat. PAN adalah gerbong awal yang mengusung Prabowo, dan juga banyak kampanyekan Gibran, sementara Demokrat sebaliknya,” ujar pengamat politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini.

Atas dasar itu, Dedi menilai tidak tepat kalau Partai Demokrat meminta jatah kursi menteri disetarakan dengan Partai Golkar maupun PAN dan parpol pengusung Prabowo-Gibran lainnya.

“Untuk itu, tentu tidak sebanding jika (Demokrat) harus disandingkan dengan Golkar, jika dengan PAN saja masih lebih unggul PAN,” pungkasnya.

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Profil Akhmad Sodiq, Rektor Unsoed yang Terjaring OTT KPK

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 09:02

KPK Bakal Dalami Data Intelijen soal Dugaan Suap ke Purbaya dan Anggota Komisi XI DPR

Kamis, 27 Agustus 2026 | 02:24

Belasan Teman Jokowi Bagusnya Batal Jadi Saksi Sidang soal Ijazah

Sabtu, 22 Agustus 2026 | 03:14

KPK Sebut Iptu Dias Tak Bisa Dijerat Dewas, Penanganan Etik Diserahkan ke Polri

Senin, 24 Agustus 2026 | 11:47

UPDATE

Rakyat Ingin Hukum yang Keras terhadap Pelaku Korupsi

Jumat, 28 Agustus 2026 | 02:19

Sumber APBN Berpeluang dari Harta Rampasan Koruptor

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:57

Gaduh Desil DTSEN, Bonnie Triyana: Buka Mekanisme Sanggah

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:21

Aset Daerah Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi dan Pembangunan

Jumat, 28 Agustus 2026 | 01:03

Ribuan Pengunjung Padati Hari Pertama Danantara Housing Expo

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:52

Leonardi Divonis 2,5 Tahun Penjara Meski Tak Terbukti Terima Uang

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:22

Kecurigaan Netizen Benar, Habis Karhutla, Muncullah Sawit

Jumat, 28 Agustus 2026 | 00:01

Pelindo-BNN Edukasi Pelajar di Empat Kota soal Bahaya Narkoba

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:31

Pos Polisi di Kolong Flyover Slipi Dibakar Massa

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:10

UU Perampasan Aset Beri Kepastian Hukum Berantas Korupsi

Kamis, 27 Agustus 2026 | 23:00

Selengkapnya