Berita

Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, dengan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus calon presiden terpilih, Prabowo Subianto/Net

Politik

PAN Lebih Layak Dapat Banyak Kursi di Kabinet Prabowo-Gibran Ketimbang Demokrat

MINGGU, 14 APRIL 2024 | 03:31 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Di antara partai politik pendukung pasangan calon presiden-wakil presiden, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Partai Demokrat bergabung paling belakangan ke Koalisi Indonesia Maju. Tak heran kalau ada yang menilai kontribusi Demokrat tidak sebesar parpol pengusung lain yang sudah bekerja sejak awal, seperti Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Sehingga, Partai Golkar dinilai lebih layak mendapatkan jatah kursi terbanyak di antara parpol anggota Koalisi Indonesia Maju daripada Demokrat.  

“Secara politis Golkar jelas lebih rasional mendapat lebih banyak tempat dibanding Demokrat. Bahkan Demokrat hadir di koalisi Prabowo sebenarnya sudah tidak membawa imbas menguntungkan. Untuk itu, jika Demokrat mendapat porsi besar akan mengganggu kemitraan di antara koalisi,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (13/4).


Bahkan, menurut Dedi, ketimbang Partai Demokrat, PAN masih lebih layak untuk mendapatkan jatah kursi menteri yang banyak. Mengingat, sejak awal PAN sudah konsisten mendukung Prabowo-Gibran.

“Jika bisa membandingkan, bahkan PAN jauh lebih layak mendapat tempat prioritas dibanding Demokrat. PAN adalah gerbong awal yang mengusung Prabowo, dan juga banyak kampanyekan Gibran, sementara Demokrat sebaliknya,” ujar pengamat politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini.

Atas dasar itu, Dedi menilai tidak tepat kalau Partai Demokrat meminta jatah kursi menteri disetarakan dengan Partai Golkar maupun PAN dan parpol pengusung Prabowo-Gibran lainnya.

“Untuk itu, tentu tidak sebanding jika (Demokrat) harus disandingkan dengan Golkar, jika dengan PAN saja masih lebih unggul PAN,” pungkasnya.

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Putusan Eksepsi Dokter Tifa Berujung Antiklimaks

Minggu, 02 Agustus 2026 | 05:20

Oknum Brimob Jadi Tersangka, KPK Pastikan Sanksi Pidana hingga Etik Menanti

Jumat, 31 Juli 2026 | 13:44

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

KPK Konstruksikan Dugaan Fee Rp3,5 Miliar dari Waskita untuk Eks Ketum HIPMI

Minggu, 02 Agustus 2026 | 14:18

Terkejut Mantan Ajudan Jadi Tersangka KPK, Alexander Marwata Kenang Kinerja Dias

Kamis, 30 Juli 2026 | 11:52

UPDATE

Hubungan Industrial Harmonis Fondasi Penting Tingkatkan Kinerja Pelindo

Jumat, 07 Agustus 2026 | 05:45

Kemhan Renovasi Sekretariat LVRI dan Bedah Rumah Veteran di 19 Provinsi

Jumat, 07 Agustus 2026 | 05:22

Seribu Lebih Ponpes Kini Bisa Kelola Dapur MBG

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:45

Prabowo Kumpulkan Petinggi Militer

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:25

Polisi Tangkap Dua Orang Penghasut di Medsos terkait Pernyataan Prabowo soal Nuklir Iran

Jumat, 07 Agustus 2026 | 04:08

Pengusaha Nasional Didorong jadi Pilar Kedaulatan Ekonomi

Jumat, 07 Agustus 2026 | 03:55

IDCPC sebagai Instrumen Soft Power Diplomacy China

Jumat, 07 Agustus 2026 | 03:35

Rencana Purbaya Kuasai Saham Whoosh Sudah Sampai ke Pemerintah China

Jumat, 07 Agustus 2026 | 03:15

BGN Bidik Percepatan Pembangunan SPPG di Wilayah 3T

Jumat, 07 Agustus 2026 | 02:54

Perbankan Harus Beri Karpet Merah UMKM agar Naik Kelas

Jumat, 07 Agustus 2026 | 02:28

Selengkapnya