Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan, dengan Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus calon presiden terpilih, Prabowo Subianto/Net
Di antara partai politik pendukung pasangan calon presiden-wakil presiden, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Partai Demokrat bergabung paling belakangan ke Koalisi Indonesia Maju. Tak heran kalau ada yang menilai kontribusi Demokrat tidak sebesar parpol pengusung lain yang sudah bekerja sejak awal, seperti Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN).
Sehingga, Partai Golkar dinilai lebih layak mendapatkan jatah kursi terbanyak di antara parpol anggota Koalisi Indonesia Maju daripada Demokrat.
“Secara politis Golkar jelas lebih rasional mendapat lebih banyak tempat dibanding Demokrat. Bahkan Demokrat hadir di koalisi Prabowo sebenarnya sudah tidak membawa imbas menguntungkan. Untuk itu, jika Demokrat mendapat porsi besar akan mengganggu kemitraan di antara koalisi,” kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (13/4).
Bahkan, menurut Dedi, ketimbang Partai Demokrat, PAN masih lebih layak untuk mendapatkan jatah kursi menteri yang banyak. Mengingat, sejak awal PAN sudah konsisten mendukung Prabowo-Gibran.
“Jika bisa membandingkan, bahkan PAN jauh lebih layak mendapat tempat prioritas dibanding Demokrat. PAN adalah gerbong awal yang mengusung Prabowo, dan juga banyak kampanyekan Gibran, sementara Demokrat sebaliknya,” ujar pengamat politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini.
Atas dasar itu, Dedi menilai tidak tepat kalau Partai Demokrat meminta jatah kursi menteri disetarakan dengan Partai Golkar maupun PAN dan parpol pengusung Prabowo-Gibran lainnya.
“Untuk itu, tentu tidak sebanding jika (Demokrat) harus disandingkan dengan Golkar, jika dengan PAN saja masih lebih unggul PAN,” pungkasnya.
