Berita

Rencana pertemuan Puan Maharani dan Prabowo Subianto dinilai bisa meredam tensi politik yang tinggi pada Pilpres 2024/Net

Politik

Pertemuan Prabowo-Puan Bisa Redam Ketegangan Politik

MINGGU, 14 APRIL 2024 | 02:33 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Rencana pertemuan antara calon presiden terpilih, Prabowo Subianto, dengan Ketua DPP PDIP, Puan Maharani, dinilai sebagai langkah tepat untuk meredam ketegangan politik pasca-Pilpres 2024.

“Rencana pertemuan Puan Maharani dengan Prabowo Subianto menurut saya adalah bagian dari diplomasi politik pasca-Pilpres 2024,” ujar Direktur Executive Partner Politik Indonesia, Abubakar Solissa, diwartakan Kantor Berita RMOLJabar, Sabtu (13/4).

Abubakar menduga, rencana pertemuan tersebut adalah pendahuluan dari pertemuan Prabowo dan Megawati Soekarnoputri.


“Kehadiran Puan untuk mengatur agenda pertemuan (calon) presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang direncanakan berlangsung setelah sengketa pilpres di MK selesai,” jelasnya.

Abubakar menambahkan, pertemuan Prabowo dan Puan memiliki dua perspektif.

Pertama, tutur Abubakar, ada kepentingan besar dari kubu Prabowo untuk meredam situasi politik pascapemilu, terutama yang berkaitan dengan upaya hak angket yang diinisiasi oleh partai-partai pendukung paslon 01 dan 03 di DPR.

Kedua, Puan tidak ingin posisi Ketua DPR yang sudah diraih oleh PDIP pada Pileg 2024 hilang begitu saja akibat fragmentasi partai politik yang bisa berujung pada perubahan Undang-undang MD3.

Langkah PDIP untuk mengamankan posisi Ketua DPR dinilai Abubakar sebagai langkah tepat. Karena PDIP sendiri memiliki pengalaman pahit terkait perubahan amandemen UU MD3 yang menyingkirkan posisi mereka dari kursi Ketua DPR, sementara mereka adalah partai pemenang Pemilu 2014 lalu.

“PDIP pernah punya pengalaman pahit di Pemilu 2014, dimana saat itu PDIP sebagai partai pemenang pemilu tapi gagal memastikan posisi Ketua DPR karena perubahan UU MD3,” ujarnya.

Lebih jauh Abubakar meyakini pertemuan tersebut tak lantas membuat PDIP akan masuk dalam koalisi pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Hubungan antara Megawati dan Jokowi serta calon wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka yang kurang baik akan menjadi faktor penghalang bagi PDIP untuk masuk dalam koalisi,” tandasnya.

Populer

Jumlah Personel TNI Tidak Masuk Akal

Sabtu, 30 Mei 2026 | 03:36

Penutupan Alfamart dan Indomaret Jangan Salahkan KDKMP

Kamis, 28 Mei 2026 | 06:00

Raksasa Telekomunikasi Ini Bakal Dibubarkan Danantara

Senin, 25 Mei 2026 | 08:33

PT PMM Keberatan 15 Kontainer Mineral Ekspor Dibongkar Aparat

Minggu, 24 Mei 2026 | 16:43

Nilai TKA Siswa SD-SMP Jeblok, Program MBG Dipertanyakan

Senin, 01 Juni 2026 | 02:30

Ketika Pencalonan Ryamizard Ryacudu sebagai Panglima TNI Dianulir SBY

Selasa, 02 Juni 2026 | 03:18

Blusukan Jokowi Sulit Naikkan Suara PSI, Apalagi Goyang PDIP

Senin, 01 Juni 2026 | 04:00

UPDATE

Penunjukan Nanik S. Deyang Kepala MBG Sesuai Hasil Evaluasi

Rabu, 03 Juni 2026 | 16:13

Turun Gunung Jokowi Dalam Rangka Cari Keselamatan

Rabu, 03 Juni 2026 | 16:05

Gibran Ingin Birokrasi Berjalan Gesit dan Kolaboratif

Rabu, 03 Juni 2026 | 16:01

Prabowo Apresiasi Peran Turki Bantu Pulangkan Sembilan WNI dari Tahanan Israel

Rabu, 03 Juni 2026 | 15:56

Penyiram Air Keras ke Andrie Yunus Hanya Dituntut 2,5 Tahun Penjara

Rabu, 03 Juni 2026 | 15:52

Warganet Anggap Penggeledahan Kantor BGN oleh Kejagung Drama Telenovela

Rabu, 03 Juni 2026 | 15:45

Gebrakan Jampidsus Obrak-abrik Kantor BGN Patut Diacungi Jempol

Rabu, 03 Juni 2026 | 15:42

Kunjungan ke Rusia, AHY Bawa Pulang Proyek PLTN Terapung hingga Kapal Cepat

Rabu, 03 Juni 2026 | 15:41

DPR Dukung Kejagung Geledah BGN Usut Dugaan Korupsi MBG

Rabu, 03 Juni 2026 | 15:07

Istana Respons Kabar Penangkapan Eks Kepala BGN oleh Kejagung

Rabu, 03 Juni 2026 | 15:06

Selengkapnya