Berita

Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, bersama calon presiden terpilih Prabowo Subianto/RMOL

Politik

Prabowo Layak Beri Golkar Kursi Menteri Paling Banyak

MINGGU, 14 APRIL 2024 | 01:29 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Calon presiden (Capres) terpilih pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Prabowo Subianto, sudah sepantasnya memberikan jatah kursi menteri yang banyak kepada Partai Golongan Karya (Golkar).

Karena salah satu variabel politik yang penting dipertimbangkan Prabowo, khususnya ketika ingin menentukan jatah kursi menteri di kabinet, menurut Direktur Eksekutif Citra Institute, Yusak Farchan, adalah kekuatan partai politik di parlemen.

"Variabel jumlah suara atau kursi diperlukan karena presiden terpilih tetap membutuhkan dukungan kuat dari partai-partai di parlemen," ujar Yusak kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (13/4).


Sehingga dengan tolok ukur tersebut, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pamulang (FISIP Unpam) itu menganggap Partai Golkar paling pantas mendapat jatah kursi paling banyak di kabinet.

"Jika menggunakan variabel ini, Golkar layak mendapatkan jatah menteri paling banyak," tuturnya.

Jika dibandingkan dengan sesama parpol pendukung dan pengusung Prabowo-Gibran, Yusak memandang Golkar lebih menguntungkan untuk diberikan kursi menteri paling banyak.

"Kalau dari tolok ukur perolehan kursi di parlemen, Golkar memang pantas mendapatkan kursi paling banyak di antara parpol-parpol pengusung Prabowo-Gibran," ucapnya.

Akan tetapi ada variabel lain yang juga patut diperhitungkan Prabowo. Yaitu terkait dengan kontribusi Partai Gerindra yang tak kenal lelah selalu mendukungnya dalam 3 pilpres.

"Sementara itu, jika menggunakan variabel kontribusi dalam pemenangan pilpres, jelas Gerindra paling layak mendapatkan jatah menteri terbanyak. Bagaimanapun Gerindra sudah tiga kali memperjuangkan Prabowo sebagai capres," pungkas Yusak. 

Populer

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 09:41

Kuliah Bukan Bukti Tamat SMA

Senin, 12 Oktober 2026 | 10:55

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:35

Purnawirawan TNI Bersikap Kenegarawanan soal Putusan MK terkait Gibran

Minggu, 11 Oktober 2026 | 04:50

Bupati Klaten Dikabarkan Terjaring OTT KPK

Kamis, 15 Oktober 2026 | 11:10

Adik dan Orang Kepercayaan Kepala BNPB Suharyanto Dikabarkan Ditetapkan Tersangka KPK

Rabu, 14 Oktober 2026 | 10:12

Pergantian KSAD jadi Sinyal Skenario Baru Penentuan Panglima TNI

Sabtu, 17 Oktober 2026 | 03:02

UPDATE

KPK Setengah Hati Panggil Nusron Wahid

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:16

Optimisme dan Tantangan Golkar di Era Bahlil Lahadalia

Kamis, 22 Oktober 2026 | 02:08

Dibuka Program Madrasah Layak Belajar 2026 untuk 700 Madrasah

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:38

Prabowo dan DPR Harus Dengarkan Desakan Gibran Mundur dari Wapres

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:23

Bantu Kuliner Indonesia Mendunia, Pemerintah Diminta Tiru Thailand

Kamis, 22 Oktober 2026 | 01:01

Lumat Arema, Persija Puncaki Klasemen

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:39

PDIP: Usulan Luhut Cederai Rasa Keadilan Masyarakat

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:19

Infrastruktur Perikanan KNMP di Papua Tengah Diharapkan Dorong Ekonomi Nelayan

Kamis, 22 Oktober 2026 | 00:01

Usulan Luhut soal Ubah Definisi Korupsi Membahayakan

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:35

Polisi Bunuh Polisi Melonjak Dua Kali Lipat pada 2026

Rabu, 21 Oktober 2026 | 23:15

Selengkapnya