Berita

Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, bersama calon presiden terpilih Prabowo Subianto/RMOL

Politik

Prabowo Layak Beri Golkar Kursi Menteri Paling Banyak

MINGGU, 14 APRIL 2024 | 01:29 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Calon presiden (Capres) terpilih pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Prabowo Subianto, sudah sepantasnya memberikan jatah kursi menteri yang banyak kepada Partai Golongan Karya (Golkar).

Karena salah satu variabel politik yang penting dipertimbangkan Prabowo, khususnya ketika ingin menentukan jatah kursi menteri di kabinet, menurut Direktur Eksekutif Citra Institute, Yusak Farchan, adalah kekuatan partai politik di parlemen.

"Variabel jumlah suara atau kursi diperlukan karena presiden terpilih tetap membutuhkan dukungan kuat dari partai-partai di parlemen," ujar Yusak kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (13/4).


Sehingga dengan tolok ukur tersebut, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pamulang (FISIP Unpam) itu menganggap Partai Golkar paling pantas mendapat jatah kursi paling banyak di kabinet.

"Jika menggunakan variabel ini, Golkar layak mendapatkan jatah menteri paling banyak," tuturnya.

Jika dibandingkan dengan sesama parpol pendukung dan pengusung Prabowo-Gibran, Yusak memandang Golkar lebih menguntungkan untuk diberikan kursi menteri paling banyak.

"Kalau dari tolok ukur perolehan kursi di parlemen, Golkar memang pantas mendapatkan kursi paling banyak di antara parpol-parpol pengusung Prabowo-Gibran," ucapnya.

Akan tetapi ada variabel lain yang juga patut diperhitungkan Prabowo. Yaitu terkait dengan kontribusi Partai Gerindra yang tak kenal lelah selalu mendukungnya dalam 3 pilpres.

"Sementara itu, jika menggunakan variabel kontribusi dalam pemenangan pilpres, jelas Gerindra paling layak mendapatkan jatah menteri terbanyak. Bagaimanapun Gerindra sudah tiga kali memperjuangkan Prabowo sebagai capres," pungkas Yusak. 

Populer

PIK-2 dan Ancaman Kedaulatan Negara

Rabu, 19 Agustus 2026 | 04:42

Satlap Tri Cakti Diduga Hadang Polisi di Belitung, IPW Desak Ada Tindak lanjut

Senin, 17 Agustus 2026 | 14:30

Febrie Bisa Diamuk Koruptor Lain Jika Ditahan di Rutan Kejaksaan

Selasa, 11 Agustus 2026 | 11:18

KPK OTT Rektor Unsoed Prof Akhmad Sodiq

Jumat, 21 Agustus 2026 | 08:01

Mendadak Berubah, Jaksa Agung Lantik Saiful Bahri jadi Dirdik Jampidsus

Selasa, 11 Agustus 2026 | 20:21

Rismon Sianipar Bisa Menangkan Sayembara Rp100 Juta dari Denny Indrayana

Rabu, 12 Agustus 2026 | 05:19

Warga Gembira TransJakarta Layani Rute Kepulauan Seribu

Selasa, 11 Agustus 2026 | 06:10

UPDATE

Rakornas BEM KSI Bawa Misi Besar

Jumat, 21 Agustus 2026 | 20:08

BNPB Catat 8 Provinsi Terjadi Karhutla Selama 2 Hari, Wilayah IKN Jadi Prioritas

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:52

Menkop Dorong Anak Muda Malang Bentuk Koperasi untuk Perkuat Usaha

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:51

Gus Yaqut Seret Pemerintah Arab Saudi demi Bantah Dakwaan KPK

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:48

Kinerja Menhut Atasi Karhutla Dipertanyakan, Hukum Cuma Tajam ke Bawah?

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:34

BRI Group Kelola Ekosistem Emas 153 Ton melalui Ekosistem Ultra Mikro

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:23

Belajar dari Kehancuran Harappa

Jumat, 21 Agustus 2026 | 19:09

Pertarungan Para King Maker dan Super-Konektor Belakang Layar Pilpres 2029

Jumat, 21 Agustus 2026 | 18:29

Petinggi PT Pakuwon Jati Diperiksa KPK

Jumat, 21 Agustus 2026 | 18:28

Semua Elemen Masyarakat Harus Jaga Jakarta Tetap Kondusif

Jumat, 21 Agustus 2026 | 18:05

Selengkapnya