Berita

Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, bersama calon presiden terpilih Prabowo Subianto/RMOL

Politik

Prabowo Layak Beri Golkar Kursi Menteri Paling Banyak

MINGGU, 14 APRIL 2024 | 01:29 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Calon presiden (Capres) terpilih pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Prabowo Subianto, sudah sepantasnya memberikan jatah kursi menteri yang banyak kepada Partai Golongan Karya (Golkar).

Karena salah satu variabel politik yang penting dipertimbangkan Prabowo, khususnya ketika ingin menentukan jatah kursi menteri di kabinet, menurut Direktur Eksekutif Citra Institute, Yusak Farchan, adalah kekuatan partai politik di parlemen.

"Variabel jumlah suara atau kursi diperlukan karena presiden terpilih tetap membutuhkan dukungan kuat dari partai-partai di parlemen," ujar Yusak kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (13/4).


Sehingga dengan tolok ukur tersebut, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pamulang (FISIP Unpam) itu menganggap Partai Golkar paling pantas mendapat jatah kursi paling banyak di kabinet.

"Jika menggunakan variabel ini, Golkar layak mendapatkan jatah menteri paling banyak," tuturnya.

Jika dibandingkan dengan sesama parpol pendukung dan pengusung Prabowo-Gibran, Yusak memandang Golkar lebih menguntungkan untuk diberikan kursi menteri paling banyak.

"Kalau dari tolok ukur perolehan kursi di parlemen, Golkar memang pantas mendapatkan kursi paling banyak di antara parpol-parpol pengusung Prabowo-Gibran," ucapnya.

Akan tetapi ada variabel lain yang juga patut diperhitungkan Prabowo. Yaitu terkait dengan kontribusi Partai Gerindra yang tak kenal lelah selalu mendukungnya dalam 3 pilpres.

"Sementara itu, jika menggunakan variabel kontribusi dalam pemenangan pilpres, jelas Gerindra paling layak mendapatkan jatah menteri terbanyak. Bagaimanapun Gerindra sudah tiga kali memperjuangkan Prabowo sebagai capres," pungkas Yusak. 

Populer

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Skandal Hibah Daerah, KPK: Rp83 Triliun Rawan Bancakan

Senin, 20 April 2026 | 12:16

Spirit KAA 1955 Bukan Nostalgia tapi Agenda Ekonomi Global Selatan

Senin, 20 April 2026 | 12:05

Keresahan JK soal Ijazah Jokowi Mewakili Rakyat Indonesia

Senin, 20 April 2026 | 12:01

Lusa, Kloter Pertama Jemaah Haji RI Mendarat di Madinah

Senin, 20 April 2026 | 11:55

Harris Bongkar Peran Netanyahu di Balik Keputusan Perang Trump

Senin, 20 April 2026 | 11:43

Emas Antam Merosot, Ini Harga Terbarunya

Senin, 20 April 2026 | 11:27

Amanah Gandeng Kampus dan Pemda Bangun Ekosistem Pemuda

Senin, 20 April 2026 | 11:25

Tangkapan Ikan Sapu-Sapu di Jakarta Tembus 6,98 Ton

Senin, 20 April 2026 | 11:06

Wapres AS Kembali Pimpin Delegasi ke Islamabad untuk Negosiasi Iran

Senin, 20 April 2026 | 10:55

Iran Akui Kapalnya Dibajak AS, Ancam Serangan Balasan

Senin, 20 April 2026 | 10:34

Selengkapnya