Berita

Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, bersama calon presiden terpilih Prabowo Subianto/RMOL

Politik

Prabowo Layak Beri Golkar Kursi Menteri Paling Banyak

MINGGU, 14 APRIL 2024 | 01:29 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Calon presiden (Capres) terpilih pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Prabowo Subianto, sudah sepantasnya memberikan jatah kursi menteri yang banyak kepada Partai Golongan Karya (Golkar).

Karena salah satu variabel politik yang penting dipertimbangkan Prabowo, khususnya ketika ingin menentukan jatah kursi menteri di kabinet, menurut Direktur Eksekutif Citra Institute, Yusak Farchan, adalah kekuatan partai politik di parlemen.

"Variabel jumlah suara atau kursi diperlukan karena presiden terpilih tetap membutuhkan dukungan kuat dari partai-partai di parlemen," ujar Yusak kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (13/4).


Sehingga dengan tolok ukur tersebut, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pamulang (FISIP Unpam) itu menganggap Partai Golkar paling pantas mendapat jatah kursi paling banyak di kabinet.

"Jika menggunakan variabel ini, Golkar layak mendapatkan jatah menteri paling banyak," tuturnya.

Jika dibandingkan dengan sesama parpol pendukung dan pengusung Prabowo-Gibran, Yusak memandang Golkar lebih menguntungkan untuk diberikan kursi menteri paling banyak.

"Kalau dari tolok ukur perolehan kursi di parlemen, Golkar memang pantas mendapatkan kursi paling banyak di antara parpol-parpol pengusung Prabowo-Gibran," ucapnya.

Akan tetapi ada variabel lain yang juga patut diperhitungkan Prabowo. Yaitu terkait dengan kontribusi Partai Gerindra yang tak kenal lelah selalu mendukungnya dalam 3 pilpres.

"Sementara itu, jika menggunakan variabel kontribusi dalam pemenangan pilpres, jelas Gerindra paling layak mendapatkan jatah menteri terbanyak. Bagaimanapun Gerindra sudah tiga kali memperjuangkan Prabowo sebagai capres," pungkas Yusak. 

Populer

Harta Friderica Widyasari Pejabat Pengganti Ketua OJK Ditanding Suami Ibarat Langit dan Bumi

Senin, 02 Februari 2026 | 13:47

Direktur P2 Ditjen Bea Cukai Rizal Bantah Ada Setoran ke Atasan

Jumat, 06 Februari 2026 | 03:49

KPK: Warganet Berperan Ungkap Dugaan Pelesiran Ridwan Kamil di LN

Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34

Nasabah Laporkan Perusahaan Asuransi ke OJK

Kamis, 05 Februari 2026 | 16:40

Lima Orang dari Blueray Cargo Ditangkap saat OTT Pejabat Bea Cukai

Kamis, 05 Februari 2026 | 15:41

Koordinator KKN UGM Tak Kenal Jokowi

Rabu, 04 Februari 2026 | 08:36

Eks Relawan: Jokowi Manusia Nggedabrus

Minggu, 01 Februari 2026 | 03:33

UPDATE

Gubernur Fakhiri Raih Golden Leader Award JMSI

Kamis, 12 Februari 2026 | 00:02

1.000 Siswa Yatim Piatu Pemegang KJP Ikuti Try Out Gratis

Rabu, 11 Februari 2026 | 23:30

Pemerintah Timor Leste Didorong Kembali Aktifkan Pas Lintas Batas

Rabu, 11 Februari 2026 | 23:13

DKI Kunci Stok Beras dan Telur, Harga Dijaga Tetap Stabil

Rabu, 11 Februari 2026 | 23:00

Ilusi Swasembada Pangan Kementan

Rabu, 11 Februari 2026 | 22:45

RI Siap Borong Minyak AS Senilai Rp252 Triliun Pekan Depan

Rabu, 11 Februari 2026 | 22:28

Kembali Diperiksa BPK, Gus Yaqut Sampaikan Klarifikasi Hingga Konfrontasi

Rabu, 11 Februari 2026 | 22:13

Ulama Penjaga Optimisme dan Keteguhan Batin Rakyat Aceh

Rabu, 11 Februari 2026 | 22:04

Diperiksa di Mapolresta Solo, Jokowi Beberkan Kisah Perkuliahan Hingga Skripsi

Rabu, 11 Februari 2026 | 21:50

NU Harus Bisa Menjawab Tantangan Zaman di Abad Kedua Perjalanan

Rabu, 11 Februari 2026 | 21:38

Selengkapnya