Berita

Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, bersama calon presiden terpilih Prabowo Subianto/RMOL

Politik

Prabowo Layak Beri Golkar Kursi Menteri Paling Banyak

MINGGU, 14 APRIL 2024 | 01:29 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Calon presiden (Capres) terpilih pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, Prabowo Subianto, sudah sepantasnya memberikan jatah kursi menteri yang banyak kepada Partai Golongan Karya (Golkar).

Karena salah satu variabel politik yang penting dipertimbangkan Prabowo, khususnya ketika ingin menentukan jatah kursi menteri di kabinet, menurut Direktur Eksekutif Citra Institute, Yusak Farchan, adalah kekuatan partai politik di parlemen.

"Variabel jumlah suara atau kursi diperlukan karena presiden terpilih tetap membutuhkan dukungan kuat dari partai-partai di parlemen," ujar Yusak kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (13/4).


Sehingga dengan tolok ukur tersebut, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pamulang (FISIP Unpam) itu menganggap Partai Golkar paling pantas mendapat jatah kursi paling banyak di kabinet.

"Jika menggunakan variabel ini, Golkar layak mendapatkan jatah menteri paling banyak," tuturnya.

Jika dibandingkan dengan sesama parpol pendukung dan pengusung Prabowo-Gibran, Yusak memandang Golkar lebih menguntungkan untuk diberikan kursi menteri paling banyak.

"Kalau dari tolok ukur perolehan kursi di parlemen, Golkar memang pantas mendapatkan kursi paling banyak di antara parpol-parpol pengusung Prabowo-Gibran," ucapnya.

Akan tetapi ada variabel lain yang juga patut diperhitungkan Prabowo. Yaitu terkait dengan kontribusi Partai Gerindra yang tak kenal lelah selalu mendukungnya dalam 3 pilpres.

"Sementara itu, jika menggunakan variabel kontribusi dalam pemenangan pilpres, jelas Gerindra paling layak mendapatkan jatah menteri terbanyak. Bagaimanapun Gerindra sudah tiga kali memperjuangkan Prabowo sebagai capres," pungkas Yusak. 

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

UPDATE

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

Insentif SPPG Dipangkas, Wamenkeu Senang MBG Terus Lakukan Reformasi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:15

Putra Pandeglang jadi Kapolri, Sejarah Baru bagi Banten!

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:43

Dana Kopdes Rp37 Triliun Sudah di Himbara, Tapi Masih Dikunci Kemenkeu

Jumat, 02 Oktober 2026 | 00:20

Bupati Gowa Tidak Ditahan Usai Diperiksa sebagai Tersangka, Ini Sebabnya

Kamis, 01 Oktober 2026 | 23:18

Muhadjir Effendy Menyesal Tak Bisa Maksimal Dongkrak Kesejahteraan Guru

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:33

Kasus Alpriado Osmond Diputus PN Tangerang, Hak Asuh Anak Dimenangkan Ibu

Kamis, 01 Oktober 2026 | 22:06

Saatnya Mahasiswa Kritisi Sistem Dominasi "Fraksi" di Parlemen

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:42

Pertamina Patra Niaga Salurkan LPG 3 Kg ke 958 Kopdes Merah Putih

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:31

Asesmen jadi Fondasi Pembinaan Warga Binaan Lapas Cianjur

Kamis, 01 Oktober 2026 | 21:03

Selengkapnya